Koalisi Masyarakat Sipil Nilai Program Makan Bergizi Gratis Bermasalah Sejak Tahap Perencanaan
- calendar_month 13 jam yang lalu
- visibility 9
- comment 0 komentar
- print Cetak

ANGGARAN MBG - Koalisi Selamatkan Pendidikan Indonesia (KOSPI), mendatangi DPR RI, untuk mendesak pelaksanaan Putusan MK terkait pemisahan anggaran MBG dari dana pendiddikan, di Gerbang Pancasila, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/8/2026). KOSPI menilai program MBG sejak awal memiliki persoalan mendasar, terutama dalam aspek perencanaan dan penggunaan anggaran
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Koalisi Masyarakat Sipil Nilai Program Makan Bergizi Gratis Bermasalah Sejak Tahap Perencanaan
Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam MBG Watch menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki berbagai persoalan mendasar sejak tahap perencanaan. Menurut mereka, sejumlah kelemahan dalam tata kelola, mekanisme pengawasan, hingga sistem akuntabilitas telah muncul sebelum program tersebut dijalankan secara nasional. Kritik tersebut kembali menguat setelah mencuatnya berbagai persoalan yang menyeret Badan Gizi Nasional (BGN) dalam beberapa waktu terakhir.
Dalam keterangannya, koalisi menilai proses perencanaan program dinilai belum disertai kajian yang matang terkait kesiapan kelembagaan, pengelolaan anggaran, hingga sistem pengawasan. Mereka berpendapat bahwa besarnya skala program yang menyasar jutaan penerima manfaat seharusnya dibangun di atas tata kelola yang transparan, akuntabel, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan sejak awal penyusunan kebijakan.
Selain itu, koalisi juga menyoroti pentingnya sistem pengawasan yang independen agar penggunaan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Menurut mereka, lemahnya mekanisme kontrol berpotensi membuka ruang terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan, distribusi, maupun pelaksanaan program di lapangan. Oleh sebab itu, pemerintah diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh tahapan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
MBG Watch menilai bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas tata kelola yang mampu menjamin efektivitas penggunaan anggaran, kualitas makanan yang diberikan, serta ketepatan sasaran penerima. Tanpa sistem pengawasan yang kuat, program dengan anggaran besar dinilai rentan menghadapi berbagai persoalan administratif maupun hukum di kemudian hari.
Koalisi juga mendorong pemerintah untuk membuka ruang partisipasi publik dalam proses evaluasi. Pelibatan akademisi, organisasi masyarakat sipil, lembaga antikorupsi, hingga masyarakat penerima manfaat dinilai penting agar pelaksanaan program dapat diawasi secara bersama-sama. Transparansi dalam penyusunan kebijakan maupun penggunaan anggaran diyakini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap program tersebut.
Di sisi lain, pemerintah sebelumnya menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya. Pemerintah juga menyatakan akan terus melakukan perbaikan terhadap berbagai aspek pelaksanaan program, termasuk penguatan sistem pengawasan dan tata kelola agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.
Koalisi masyarakat sipil berharap evaluasi menyeluruh dapat segera dilakukan sehingga berbagai kelemahan yang ditemukan sejak tahap perencanaan tidak terus berlanjut pada pelaksanaan program. Mereka menilai pembenahan tata kelola, peningkatan akuntabilitas, serta penguatan pengawasan menjadi langkah penting agar Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
Jurnalis : Danilo Fernandes
- Penulis: Danilo Fernandes


Saat ini belum ada komentar