Polri Tetapkan 245 Orang dan 20 Korporasi Jadi Tersangka Karhutla

Polri Tetapkan 245 Orang dan 20 Korporasi Jadi Tersangka Karhutla

JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus memperkuat penegakan hukum terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Hingga akhir Oktober 2026, aparat kepolisian telah menetapkan sebanyak 245 orang dan 20 korporasi sebagai tersangka dalam berbagai perkara kebakaran hutan dan lahan.

Penindakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah melalui aparat penegak hukum untuk menekan angka kebakaran hutan dan lahan sekaligus memberikan pertanggungjawaban hukum kepada pihak-pihak yang diduga terlibat. Penanganan perkara tidak hanya menyasar individu yang melakukan pembakaran lahan, tetapi juga badan usaha yang diduga memiliki keterkaitan dengan terjadinya kebakaran di wilayah operasionalnya.

Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol. Asep Safrudin menyampaikan bahwa penanganan perkara karhutla telah mencakup ratusan laporan polisi yang tersebar di berbagai daerah. Dalam proses tersebut, penyidik melakukan pengumpulan keterangan, pemeriksaan lokasi kejadian, serta pendalaman terhadap dugaan perbuatan yang menyebabkan terjadinya kebakaran.

Asep menegaskan bahwa Polri tidak akan membiarkan kebakaran hutan dan lahan, baik yang dilakukan secara sengaja maupun akibat kelalaian, menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian bagi masyarakat. Penegakan hukum dilakukan berdasarkan alat bukti melalui pendekatan Scientific Crime Investigation sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

245 Orang Ditetapkan sebagai Tersangka

Dalam penanganan perkara yang melibatkan pelaku perorangan, Polri mencatat sebanyak 287 laporan polisi dengan total luas lahan terbakar mencapai 5.859,12 hektare. Dari keseluruhan penanganan tersebut, sebanyak 245 orang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh jajaran kepolisian di berbagai wilayah.

Angka tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kasus karhutla tidak hanya berfokus pada upaya pemadaman api, tetapi juga pada penelusuran penyebab kebakaran dan pihak yang harus bertanggung jawab. Penyidik melakukan pemeriksaan berdasarkan fakta di lapangan untuk mengetahui apakah kebakaran terjadi akibat tindakan yang disengaja atau karena kelalaian dalam pengelolaan lahan.

Sejumlah wilayah di Pulau Sumatera dan Kalimantan menjadi daerah dengan penanganan perkara karhutla yang cukup banyak. Berdasarkan data yang disampaikan dalam konferensi pers, Kalimantan Barat mencatat jumlah laporan polisi tertinggi, yakni 68 laporan.

Selanjutnya, Provinsi Riau berada pada posisi berikutnya dengan 59 laporan polisi. Kalimantan Tengah mencatat 43 laporan, disusul Sumatera Selatan sebanyak 42 laporan dan Kalimantan Timur sebanyak 30 laporan. Sementara itu, penanganan perkara juga dilakukan di sejumlah wilayah lain, termasuk Jambi dan Lampung.

Tingginya jumlah laporan di sejumlah daerah tersebut menjadi perhatian aparat kepolisian untuk meningkatkan pengawasan dan penindakan. Wilayah yang memiliki kawasan hutan, perkebunan, serta lahan gambut membutuhkan perhatian khusus karena kebakaran dapat berkembang dan menyebar apabila tidak segera ditangani.

20 Korporasi Turut Dijerat dalam Perkara Karhutla

Selain menetapkan tersangka perorangan, Polri juga melakukan penindakan terhadap badan usaha yang diduga berkaitan dengan kasus kebakaran hutan dan lahan. Dalam perkembangan penyidikan hingga Oktober 2026, sebanyak 20 korporasi telah ditetapkan sebagai tersangka.

Penanganan perkara yang melibatkan korporasi tersebut mencakup 104 laporan polisi dengan luas lahan terbakar mencapai 29.168,78 hektare. Luasan tersebut menjadi perhatian karena kebakaran di wilayah yang dikelola perusahaan dapat menimbulkan dampak lingkungan dalam skala besar, terutama apabila terjadi di kawasan perkebunan, hutan produksi, maupun lahan gambut.

Dari total 20 korporasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka, empat di antaranya merupakan perusahaan penanaman modal asing (PMA). Perusahaan tersebut berasal dari kelompok investasi asing yang berkaitan dengan Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan.

Sementara itu, sebanyak 16 korporasi lainnya merupakan perusahaan dalam negeri. Penanganan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh jajaran kepolisian sesuai wilayah kewenangannya.

Penyidik mendalami berbagai aspek yang berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran. Pemeriksaan juga diarahkan untuk mengetahui apakah perusahaan telah memenuhi kewajiban pengelolaan lingkungan, menyediakan sarana pemadam kebakaran, serta menjalankan prosedur pencegahan karhutla di area operasionalnya.

Polri Rekomendasikan Pencabutan Izin 23 Korporasi

Dalam perkembangan penanganan kasus tersebut, penyidik Bareskrim Polri juga merekomendasikan pencabutan izin usaha terhadap 23 korporasi yang diduga berkaitan dengan persoalan kebakaran hutan dan lahan.

Rekomendasi tersebut merupakan langkah lanjutan yang didasarkan pada hasil pemeriksaan dan sejumlah indikator yang ditemukan selama proses penyidikan. Beberapa aspek yang menjadi perhatian antara lain terjadinya kebakaran secara berulang, ditemukannya titik awal api di dalam wilayah konsesi perusahaan, serta ketidakmemadaian sarana dan prasarana untuk melakukan pencegahan maupun penanggulangan kebakaran.

Kondisi tersebut dinilai perlu mendapatkan evaluasi lebih lanjut karena setiap perusahaan yang mengelola kawasan lahan memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan perlindungan lingkungan hidup.

Meski demikian, rekomendasi pencabutan izin usaha perlu dibedakan dari penetapan status tersangka. Penetapan 20 korporasi sebagai tersangka merupakan bagian dari proses penegakan hukum pidana, sedangkan rekomendasi terhadap 23 korporasi merupakan langkah administratif yang memerlukan tindak lanjut oleh instansi berwenang sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku.

Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong perusahaan untuk lebih serius dalam menerapkan standar pengelolaan lingkungan. Pengawasan terhadap kegiatan usaha juga perlu diperkuat agar tidak terjadi pembiaran terhadap potensi kebakaran yang dapat merugikan masyarakat dan merusak ekosistem.

Metode Scientific Crime Investigation Dikedepankan

Dalam mengungkap kasus karhutla, Polri menyatakan menggunakan pendekatan Scientific Crime Investigation atau penyidikan berbasis metode ilmiah. Pendekatan ini dilakukan dengan mengutamakan hasil pemeriksaan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Melalui metode tersebut, penyidik dapat melakukan pendalaman terhadap lokasi kebakaran, kondisi lahan, titik awal munculnya api, serta berbagai informasi lain yang berkaitan dengan penyebab terjadinya kebakaran. Pemeriksaan juga dapat melibatkan analisis teknis dan keterangan ahli sesuai kebutuhan pembuktian perkara.

Penggunaan metode ilmiah menjadi penting karena kasus kebakaran hutan dan lahan sering kali melibatkan berbagai faktor. Penyidik perlu memastikan apakah suatu peristiwa terjadi akibat kesengajaan, kelalaian, atau faktor lain yang relevan berdasarkan hasil pemeriksaan.

Dengan mengedepankan alat bukti dan proses penyidikan yang terukur, penegakan hukum diharapkan tidak hanya berhenti pada penetapan tersangka, tetapi juga mampu mengungkap rangkaian peristiwa secara menyeluruh. Setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran nantinya dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.

Karhutla Menimbulkan Dampak Lingkungan dan Sosial

Kebakaran hutan dan lahan merupakan persoalan lingkungan yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Selain menyebabkan kerusakan vegetasi dan habitat satwa, kebakaran juga dapat menghasilkan asap yang mengganggu kualitas udara serta kesehatan penduduk di sekitar lokasi terdampak.

Dampak lainnya dapat dirasakan pada aktivitas pendidikan, transportasi, kegiatan ekonomi, hingga kehidupan masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari sektor pertanian dan perkebunan. Apabila kebakaran terjadi di kawasan gambut, proses pemadaman juga dapat menjadi lebih sulit karena api berpotensi menjalar di bawah permukaan tanah.

Kerusakan lingkungan akibat karhutla juga dapat berlangsung dalam jangka panjang. Hilangnya tutupan vegetasi, terganggunya keseimbangan ekosistem, serta menurunnya kualitas tanah dan udara menjadi sejumlah persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius.

Karena itu, upaya penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman ketika api sudah membesar. Pencegahan sejak dini, pengawasan terhadap kawasan rawan, serta kepatuhan perusahaan dan masyarakat terhadap aturan pengelolaan lahan menjadi bagian penting dalam mengurangi risiko kebakaran.

Pengawasan dan Pencegahan Perlu Diperkuat

Penetapan ratusan tersangka dalam perkara karhutla diharapkan menjadi pengingat bahwa pembukaan maupun pengelolaan lahan harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan kebakaran perlu diawasi secara serius agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas.

Pemerintah daerah, kepolisian, instansi lingkungan hidup, serta pihak terkait lainnya perlu memperkuat koordinasi dalam melakukan pemantauan kawasan rawan kebakaran. Perusahaan yang memiliki wilayah konsesi juga perlu memastikan ketersediaan sarana pemantauan, personel penanggulangan kebakaran, dan fasilitas pendukung yang memadai.

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung pencegahan karhutla. Kesadaran untuk tidak melakukan pembakaran dalam membuka lahan serta kepedulian terhadap kondisi lingkungan sekitar dapat membantu mengurangi potensi munculnya titik api.

Selain itu, pelaporan secara cepat apabila ditemukan indikasi kebakaran dapat membantu petugas melakukan penanganan sebelum api meluas. Kerja sama antara masyarakat dan aparat diharapkan mampu mempercepat respons terhadap kejadian karhutla di berbagai daerah.

Penegakan Hukum Diharapkan Memberikan Efek Pencegahan

Langkah Polri menetapkan 245 orang dan 20 korporasi sebagai tersangka memperlihatkan bahwa penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan juga diarahkan pada pertanggungjawaban hukum pihak yang diduga terlibat. Penindakan terhadap individu maupun badan usaha menjadi bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah kejadian serupa terulang.

Proses hukum terhadap para tersangka selanjutnya akan berjalan sesuai tahapan yang berlaku. Pembuktian di pengadilan nantinya menjadi bagian penting untuk menentukan pertanggungjawaban pidana berdasarkan fakta dan alat bukti yang diajukan.

Polri diharapkan terus mengembangkan penyidikan terhadap perkara yang masih berjalan serta memperkuat koordinasi dengan lembaga terkait dalam melakukan pengawasan lingkungan. Penegakan hukum yang konsisten, disertai pencegahan yang efektif, menjadi salah satu upaya untuk melindungi kawasan hutan dan lahan Indonesia.

Dengan luas wilayah terdampak yang mencapai puluhan ribu hektare dalam perkara yang ditangani, persoalan karhutla membutuhkan perhatian berkelanjutan dari seluruh pihak. Perlindungan lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat dan pemerintah, melainkan juga perusahaan serta masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap keberlanjutan sumber daya alam.

Ke depan, keberhasilan penanganan karhutla tidak hanya diukur dari jumlah tersangka yang ditetapkan, tetapi juga dari kemampuan seluruh pihak mencegah kebakaran, memulihkan kawasan terdampak, serta memastikan pengelolaan hutan dan lahan berjalan secara bertanggung jawab.

Jurnalis : Rizki Ahmad Noviyandi