Pemprov DKI Jakarta Bantah Tuduhan Mematikan CCTV Saat Aksi Demonstrasi Mahasiswa

Pemprov DKI Jakarta Bantah Tuduhan Mematikan CCTV Saat Aksi Demonstrasi Mahasiswa

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membantah tudingan yang menyebut kamera pengawas atau Closed Circuit Television (CCTV) di sejumlah titik sengaja dimatikan saat berlangsungnya aksi demonstrasi mahasiswa di Jakarta. Bantahan tersebut disampaikan setelah muncul berbagai spekulasi dan informasi yang beredar di media sosial terkait tidak berfungsinya beberapa kamera pemantau pada waktu yang bertepatan dengan kegiatan unjuk rasa.

Menurut pihak Pemprov DKI Jakarta, sistem CCTV yang tersebar di berbagai wilayah ibu kota tetap beroperasi sesuai prosedur dan tidak ada kebijakan khusus untuk menonaktifkan perangkat pemantauan selama aksi demonstrasi berlangsung. Pemerintah daerah menegaskan bahwa CCTV merupakan bagian penting dari sistem pengawasan kota yang berfungsi mendukung keamanan, pengaturan lalu lintas, serta pemantauan berbagai aktivitas di ruang publik.

Penjelasan tersebut diberikan untuk merespons berbagai pertanyaan masyarakat yang mempertanyakan kondisi beberapa tayangan kamera pemantau yang dilaporkan tidak dapat diakses pada waktu tertentu. Pemprov DKI menyebut gangguan teknis dapat terjadi sewaktu-waktu akibat faktor jaringan, pemeliharaan sistem, atau kendala operasional lainnya yang tidak berkaitan dengan kegiatan demonstrasi maupun aktivitas politik tertentu.

Pemerintah daerah juga menegaskan bahwa pengelolaan sistem CCTV dilakukan secara profesional dan transparan. Seluruh perangkat yang terpasang di berbagai lokasi strategis memiliki fungsi utama untuk membantu pemantauan kondisi lapangan secara real time. Data yang dihasilkan dari kamera pengawas tersebut juga menjadi salah satu sumber informasi penting bagi instansi terkait dalam mendukung pengambilan keputusan dan penanganan situasi di lapangan.

Keberadaan CCTV selama ini memiliki peran yang cukup signifikan dalam mendukung keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain digunakan untuk memantau arus lalu lintas, perangkat tersebut juga membantu proses penanganan kecelakaan, pengawasan fasilitas umum, hingga dokumentasi berbagai kegiatan yang berlangsung di ruang publik. Oleh karena itu, Pemprov DKI menilai tidak ada alasan untuk sengaja menonaktifkan sistem yang justru menjadi bagian penting dari pelayanan publik.

Di sisi lain, sejumlah pihak mendorong agar pengelolaan sistem pengawasan kota terus ditingkatkan, termasuk dalam aspek keterbukaan informasi kepada masyarakat. Transparansi mengenai kondisi operasional CCTV dinilai penting untuk menghindari munculnya kesalahpahaman maupun spekulasi yang dapat berkembang di tengah masyarakat, terutama pada momen-momen yang menjadi perhatian publik.

Pengamat kebijakan publik menilai bahwa perkembangan teknologi pengawasan harus diiringi dengan tata kelola yang baik dan akuntabel. Sistem pemantauan yang berjalan optimal tidak hanya membantu aparat dalam menjaga keamanan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan pemerintah daerah.

Pemprov DKI Jakarta memastikan akan terus melakukan evaluasi dan pemeliharaan terhadap seluruh infrastruktur teknologi yang digunakan untuk mendukung pelayanan masyarakat. Dengan sistem yang andal dan transparan, pemerintah berharap masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.

Jurnalis : Hanadia