Sudah Bayar untuk Buka SPPG tapi Belum Ada Kepastian, Komisi IX DPR: Jangan Rugikan Mitra

Sudah Bayar untuk Buka SPPG tapi Belum Ada Kepastian, Komisi IX DPR: Jangan Rugikan Mitra

Komisi IX DPR RI mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera memberikan kepastian kepada para calon mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah mengeluarkan biaya besar dalam proses persiapan operasional, namun hingga kini belum memperoleh kejelasan mengenai kelanjutan kerja sama. Permintaan tersebut disampaikan menyusul banyaknya laporan dari masyarakat yang mengaku telah melakukan investasi untuk membangun dapur SPPG sebagai bagian dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), tetapi masih menunggu kepastian dari pemerintah.

Anggota Komisi IX DPR RI menilai persoalan tersebut tidak boleh dianggap sebagai masalah administratif semata. Menurutnya, masyarakat yang telah menunjukkan komitmen untuk mendukung program pemerintah seharusnya mendapatkan kepastian hukum dan kepastian kerja sama agar investasi yang telah dikeluarkan tidak berujung pada kerugian. DPR menegaskan bahwa pemerintah harus hadir memberikan perlindungan kepada seluruh mitra yang telah mengikuti prosedur sesuai ketentuan yang berlaku.

Sejumlah calon mitra diketahui telah mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk membangun fasilitas dapur, membeli peralatan memasak, menyiapkan gudang penyimpanan bahan pangan, hingga merekrut tenaga kerja. Sebagian bahkan disebut menggunakan dana pinjaman maupun menjual aset pribadi demi memenuhi persyaratan menjadi mitra penyelenggara Program Makan Bergizi Gratis. Kondisi tersebut membuat ketidakpastian yang berkepanjangan berpotensi menimbulkan beban finansial yang cukup besar bagi para pelaku usaha dan masyarakat yang terlibat.

Komisi IX DPR meminta BGN segera menyampaikan penjelasan secara terbuka mengenai mekanisme seleksi, status para calon mitra, tahapan evaluasi, serta batas waktu penyelesaian proses yang sedang berlangsung. Transparansi dinilai menjadi hal penting agar tidak muncul berbagai spekulasi maupun informasi yang simpang siur di tengah masyarakat. Selain itu, kepastian tersebut juga diperlukan agar para mitra dapat mengambil keputusan yang tepat terkait investasi yang telah mereka lakukan.

DPR juga mengingatkan bahwa besarnya anggaran Program Makan Bergizi Gratis harus diimbangi dengan sistem pengawasan yang ketat. Seluruh proses mulai dari perekrutan mitra, penetapan SPPG, pengadaan bahan pangan, hingga pencairan anggaran harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Pengawasan yang kuat diperlukan untuk mencegah praktik percaloan, pungutan liar, maupun penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan program pemerintah.

Apabila ditemukan adanya oknum yang memungut biaya secara tidak sah, menjanjikan kelulusan sebagai mitra, atau memanfaatkan program untuk kepentingan pribadi, DPR meminta aparat penegak hukum segera mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, sehingga pelaksanaannya harus dijaga dari berbagai bentuk penyimpangan yang dapat merugikan negara maupun masyarakat.

Di sisi lain, Badan Gizi Nasional sebelumnya menyatakan bahwa proses penataan kembali pelaksanaan program masih dilakukan untuk memastikan seluruh mekanisme berjalan lebih baik dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pemerintah juga menegaskan bahwa evaluasi tersebut bertujuan meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat di seluruh Indonesia.

Komisi IX DPR berharap polemik yang terjadi dapat segera diselesaikan melalui komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan para mitra. Dengan adanya kepastian, transparansi, serta pengawasan yang lebih baik, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat berjalan sesuai tujuan awal, yaitu meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus memberikan kepastian bagi seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam mendukung program nasional tersebut.

Jurnalis : Rizki Ahmad Noviyandi