Polri Tegaskan Tak Ada Perlakuan Istimewa terhadap AKBP Edy Herwiyanto, Ayah Wali Kota Kediri yang Diperiksa Propam

Polri Tegaskan Tak Ada Perlakuan Istimewa terhadap AKBP Edy Herwiyanto, Ayah Wali Kota Kediri yang Diperiksa Propam

JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan tidak akan memberikan perlakuan istimewa kepada AKBP Edy Herwiyanto yang tengah menjalani pemeriksaan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri terkait dugaan tindak pidana korupsi. Penegasan tersebut disampaikan menyusul sorotan publik terhadap proses pemeriksaan perwira polisi yang merupakan ayah dari Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, memastikan seluruh anggota kepolisian yang terbukti melakukan pelanggaran hukum akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, status, jabatan, maupun hubungan keluarga seorang personel dengan pejabat publik tidak menjadi alasan untuk mendapatkan perlakuan berbeda dalam proses penegakan hukum.

Pernyataan tersebut disampaikan Johnny saat memberikan keterangan kepada awak media di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Senin (2/11/2026). Ia menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap AKBP Edy masih berlangsung di Divisi Propam. Polri juga memastikan komitmen pimpinan untuk menindak tegas setiap bentuk tindak pidana yang melibatkan anggota kepolisian.

Johnny menegaskan bahwa prinsip penegakan hukum di lingkungan Polri harus berjalan tanpa adanya impunitas. Artinya, setiap personel yang nantinya terbukti melakukan pelanggaran atau tindak pidana tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai aturan hukum dan mekanisme yang berlaku.

“Secara prinsip, personel yang kemudian terbukti tidak ada impunitas, tidak ada perlakuan yang istimewa. Sekarang sedang dalam perjalanan pemeriksaan di Divisi Propam,” ujar Johnny saat menjelaskan perkembangan pemeriksaan tersebut.

Ia juga menyampaikan bahwa Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memiliki komitmen untuk mengambil tindakan tegas terhadap anggota kepolisian yang terlibat tindak pidana korupsi. Komitmen tersebut, menurut Johnny, berlaku bagi seluruh personel tanpa memandang pangkat maupun kedudukan dalam institusi kepolisian.

Meski demikian, Polri belum membeberkan secara terperinci konstruksi perkara dugaan korupsi yang sedang diperiksa. Johnny menyatakan masih akan mendalami informasi lebih lanjut kepada pihak yang menangani pemeriksaan sebelum menyampaikan keterangan tambahan kepada masyarakat.

Johnny memastikan perkembangan penanganan perkara akan disampaikan secara terbuka sesuai dengan kewenangan dan tahapan pemeriksaan. Ia menilai keterbukaan informasi merupakan bagian dari upaya menjaga akuntabilitas institusi sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai proses yang sedang berjalan.

“Kita akan tetap update sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi kepada kawan-kawan, kepada masyarakat Indonesia,” ungkapnya.

Sebelumnya, AKBP Edy Herwiyanto diketahui telah dicopot dari jabatan strukturalnya di lingkungan Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim). Sebelum menjalani mutasi, Edy menjabat sebagai Kepala Bagian Pengawasan Penyidikan (Kabag Wassidik) Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA-PPO) Polda Jatim.

Pergeseran jabatan tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolda Jawa Timur Nomor ST/1271/X/KEP/2026 yang diterbitkan pada 29 Oktober 2026. Berdasarkan surat tersebut, AKBP Edy dimutasikan menjadi perwira menengah (Pamen) di direktorat yang sama. Dengan perubahan posisi itu, Edy tidak lagi menduduki jabatan struktural sebagai Kabag Wassidik.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Timur, Kombes Pol Jules Abraham Abast, membenarkan adanya mutasi terhadap AKBP Edy. Ia menjelaskan bahwa pergeseran jabatan tersebut memang dilakukan dalam rangka pemeriksaan yang sedang ditangani oleh Divisi Propam Mabes Polri.

Jules menyampaikan bahwa mutasi tersebut merupakan bagian dari proses pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Namun, pihak Polda Jawa Timur tidak memberikan penjelasan lebih jauh mengenai materi maupun substansi dugaan pelanggaran yang sedang didalami karena pemeriksaan tidak ditangani langsung oleh jajaran Polda Jatim.

Polda Jawa Timur juga menyatakan menghormati proses pemeriksaan yang berlangsung di tingkat Mabes Polri. Penjelasan mengenai perkembangan maupun hasil pemeriksaan sepenuhnya menjadi kewenangan pihak yang menangani perkara tersebut.

Sebelum menjalani pemeriksaan, nama AKBP Edy Herwiyanto sempat menjadi perhatian publik setelah beredar informasi mengenai dugaan penyalahgunaan wewenang. Dalam informasi yang berkembang, Edy disebut-sebut diduga memiliki keterkaitan dengan sebuah organisasi kemasyarakatan (ormas) dan menjadi pembina organisasi tersebut. Namun, dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui proses pemeriksaan oleh aparat yang berwenang.

Sejumlah informasi mengenai dugaan keterlibatan tersebut juga menjadi perhatian karena Edy pernah menjabat sebagai Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polrestabes Surabaya. Meski demikian, Polri belum memberikan penjelasan resmi secara terperinci mengenai hubungan dugaan penyalahgunaan wewenang tersebut dengan pemeriksaan yang sedang berlangsung.

Kasus ini turut menjadi sorotan karena AKBP Edy merupakan ayah dari Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati. Hubungan keluarga tersebut membuat proses pemeriksaan mendapatkan perhatian masyarakat. Namun, Polri menegaskan bahwa penanganan terhadap seorang anggota kepolisian harus didasarkan pada fakta dan ketentuan hukum, bukan latar belakang keluarga maupun kedekatan dengan pejabat tertentu.

Pengawasan internal melalui Divisi Propam menjadi salah satu mekanisme penting untuk memastikan setiap anggota Polri menjalankan tugas sesuai aturan dan kode etik profesi. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti pelanggaran, proses penanganan dapat dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku, baik melalui mekanisme disiplin, kode etik, maupun proses hukum apabila terdapat unsur tindak pidana.

Hingga Senin (2/11/2026), pemeriksaan terhadap AKBP Edy Herwiyanto masih berlangsung dan belum terdapat penjelasan resmi secara lengkap mengenai substansi perkara maupun hasil pemeriksaan. Polri menyatakan akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Penegasan Polri mengenai tidak adanya perlakuan istimewa diharapkan menjadi bagian dari komitmen institusi dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik. Seluruh proses pemeriksaan terhadap AKBP Edy tetap harus mengedepankan prinsip objektivitas, profesionalitas, serta asas praduga tak bersalah sampai terdapat keputusan hukum yang berkekuatan tetap.

Jurnalis : Rika Anggun Lestari