Rapat Perdana Kapolri Suyudi dengan Komisi III DPR Bahas Dugaan Penyadapan Ilegal
- calendar_month 0 menit yang lalu
- visibility 2
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Rapat Perdana Kapolri Suyudi dengan Komisi III DPR Bahas Dugaan Penyadapan Ilegal
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menghadiri rapat kerja perdana bersama Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara III, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Salah satu agenda utama pertemuan tersebut adalah membahas perkembangan penanganan dugaan kasus penyadapan ilegal.
Suyudi tiba di kompleks parlemen sekitar pukul 08.24 WIB. Kehadirannya menjadi pertemuan kerja pertama dengan Komisi III DPR sejak dirinya resmi menjabat sebagai Kapolri.
Rapat tersebut menjadi bagian dari pengawasan DPR terhadap penanganan perkara yang tengah menjadi perhatian publik. Komisi III ingin memperoleh penjelasan mengenai perkembangan penyidikan serta langkah kepolisian dalam mengusut dugaan penyadapan ilegal.
Anggota Komisi III DPR, Habiburokhman, menyampaikan bahwa perkara tersebut diduga melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Ia meminta Kapolri Suyudi menyampaikan secara terbuka temuan-temuan penyidikan Polri kepada para anggota dewan.
Habiburokhman juga menyebut dugaan penyadapan ilegal tersebut turut menyasar Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai perkara itu perlu didalami secara menyeluruh untuk mengungkap rangkaian peristiwa dan pihak-pihak yang diduga terlibat.
Selain penyadapan, Habiburokhman menyinggung dugaan tindakan lain yang menurutnya mungkin berkaitan dengan perkara tersebut. Di antaranya adalah dugaan surveilans ilegal, pembentukan opini di media sosial, serta penggalangan massa aksi.
Ia berpendapat bahwa rangkaian tindakan yang disebutkan itu diduga memiliki tujuan menghambat Presiden dalam menjalankan tugas kenegaraan. Habiburokhman juga menyatakan bahwa apabila dugaan tersebut terbukti, perbuatannya perlu ditelaah dari sisi kemungkinan tindak pidana makar.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan dan dugaan yang disampaikan Habiburokhman. Pembuktian mengenai keterkaitan berbagai tindakan itu tetap memerlukan pendalaman serta proses hukum oleh aparat penegak hukum.
Melalui rapat kerja ini, Komisi III DPR meminta penjelasan mengenai perkembangan penanganan perkara penyadapan ilegal. Hasil penyidikan dan keterangan kepolisian diharapkan dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai duduk perkara tersebut.
Jurnalis : Damara Rizky Elisyah
- Penulis: Damara Rizky Elisyah
Saat ini belum ada komentar