Golkar Minta Polri Usut Tuntas Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo, Sarmuji: Harus Terang Benderang

Golkar Minta Polri Usut Tuntas Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo, Sarmuji: Harus Terang Benderang

JAKARTA – Partai Golongan Karya (Golkar) menyatakan dukungannya terhadap langkah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam mengusut dugaan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Partai berlambang pohon beringin tersebut meminta aparat penegak hukum menuntaskan perkara itu secara menyeluruh, transparan, dan profesional agar seluruh fakta di balik peristiwa tersebut dapat diketahui publik.

Dukungan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Sarmuji, kepada wartawan pada Kamis (5/11/2026). Ia menegaskan bahwa pihaknya berharap kepolisian dapat mengungkap persoalan tersebut secara jelas sehingga tidak menyisakan pertanyaan di tengah masyarakat.

“Kami mendukung Polri untuk mengungkap agar masalah ini terang benderang,” ujar Sarmuji saat menyampaikan tanggapannya mengenai perkembangan perkara tersebut.

Menurut Sarmuji, kasus dugaan penyadapan terhadap kepala negara telah menjadi perhatian masyarakat secara luas. Karena itu, proses penanganannya perlu dilakukan secara serius dan tidak berlarut-larut. Ia menilai penyelesaian perkara dalam waktu yang tepat akan membantu memberikan kejelasan mengenai peristiwa yang saat ini menjadi sorotan publik.

“Masalah ini sudah menjadi perhatian publik sangat luas. Makin cepat diselesaikan semakin bagus. Itu pelanggaran,” kata Sarmuji.

Pernyataan Golkar tersebut muncul setelah Bareskrim Polri mengumumkan penetapan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal atau illegal access. Pengumuman mengenai perkembangan penyidikan itu disampaikan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komjen Asep Safrudin, dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Dalam keterangannya, Asep menyebut penyidik telah menetapkan tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH. Ketiganya diduga memiliki keterkaitan dengan tindakan penyadapan yang menjadi objek penyidikan kepolisian. Salah satu pihak yang disebut dalam perkara tersebut adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Dua nama lainnya adalah Irjen Ahrie Sonta yang menjabat sebagai Kepala Divisi Hukum Polri serta Irjen Eko Hadi Santoso. Penetapan tersangka tersebut merupakan bagian dari proses hukum yang sedang berjalan. Seluruh dugaan keterlibatan masing-masing pihak masih harus dibuktikan melalui mekanisme penyidikan dan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam penjelasan Bareskrim, salah satu nomor telepon yang diduga menjadi sasaran penyadapan ilegal adalah nomor milik Presiden Prabowo Subianto. Asep menyampaikan bahwa penyidik menduga telah terjadi tindakan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia.

Kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut dugaan penggunaan tindakan penyadapan di luar prosedur yang semestinya. Penyadapan merupakan tindakan yang berkaitan dengan akses terhadap informasi dan komunikasi pribadi sehingga pelaksanaannya harus memperhatikan kewenangan, dasar hukum, serta mekanisme yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Dukungan Golkar terhadap pengusutan perkara tersebut juga menunjukkan adanya perhatian partai politik terhadap pentingnya penegakan hukum dalam kasus yang melibatkan pejabat dan institusi negara. Bagi Golkar, kejelasan penanganan perkara diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi berdasarkan hasil penyidikan, bukan sekadar berkembangnya dugaan atau spekulasi.

Selain mengungkap dugaan perbuatan yang terjadi, proses penyidikan diharapkan dapat menjelaskan bagaimana mekanisme penyadapan tersebut dilakukan, siapa saja pihak yang memiliki keterkaitan, serta apakah terdapat pelanggaran prosedur dalam pelaksanaannya. Namun, seluruh aspek tersebut tetap menjadi kewenangan penyidik untuk ditelusuri dan dibuktikan berdasarkan alat bukti yang sah.

Penanganan kasus ini juga menjadi ujian bagi transparansi dan profesionalitas aparat penegak hukum. Mengingat perkara tersebut turut menyeret sejumlah nama yang pernah menduduki posisi penting di lingkungan kepolisian, proses hukum diharapkan berjalan berdasarkan fakta dan ketentuan hukum tanpa dipengaruhi jabatan maupun kedudukan pihak-pihak yang terlibat.

Melalui pernyataan Sekjen Sarmuji, Partai Golkar menegaskan dukungannya agar Polri menyelesaikan perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo secara tuntas. Golkar berharap kepolisian dapat segera memberikan kejelasan mengenai kasus tersebut sehingga masyarakat mengetahui perkembangan penanganannya secara terbuka dan dapat mengikuti proses hukum berdasarkan informasi resmi.

Jurnalis : Rika Anggun Lestari