DPR dan Kapolri Dalami Dugaan Penyadapan Presiden, Dalang dan Motif Jadi Fokus

DPR dan Kapolri Dalami Dugaan Penyadapan Presiden, Dalang dan Motif Jadi Fokus

Jakarta – Komisi III DPR RI menjadwalkan rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto pada Kamis, 12 November 2026. Pertemuan tersebut akan membahas perkembangan penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal yang disebut menyasar Presiden Prabowo Subianto.

Dalam rapat itu, Komisi III DPR tidak hanya meminta penjelasan mengenai proses penanganan perkara, tetapi juga ingin mendalami pihak yang berada di balik dugaan penyadapan tersebut. Motif serta kemungkinan keterlibatan pihak lain juga menjadi hal yang akan diperjelas.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengatakan agenda rapat kerja telah disiapkan untuk meminta penjelasan langsung dari Kapolri mengenai perkembangan penyidikan. DPR ingin memperoleh gambaran lebih jelas mengenai langkah kepolisian dalam mengungkap perkara tersebut.

Habiburokhman menegaskan, pembahasan akan diarahkan untuk mengungkap siapa pihak yang bertanggung jawab dan apa alasan di balik dugaan tindakan penyadapan ilegal itu. Menurutnya, persoalan tersebut perlu ditangani secara serius agar seluruh fakta dapat diketahui.

Rapat kerja tersebut rencananya dipimpin langsung oleh Habiburokhman selaku Ketua Komisi III. Ia akan didampingi para wakil ketua, yakni Rano Alfath, Dede Indra Permana, Ahmad Sahroni, serta Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Nazarudin Dek Gam.

Habiburokhman menjelaskan, rapat baru dapat dilaksanakan pada Kamis karena masa persidangan DPR dijadwalkan dimulai pada Selasa, 10 November 2026. Penyesuaian jadwal tersebut membuat pembahasan bersama Kapolri dilakukan dua hari setelah masa sidang dibuka.

Kasus dugaan penyadapan ilegal ini sebelumnya menjadi perhatian setelah penanganannya dikaitkan dengan sejumlah perwira Polri. Komisi III DPR ingin memastikan proses hukum berjalan dengan jelas, termasuk mengungkap peran setiap pihak yang diduga terlibat berdasarkan hasil penyidikan.

Selain meminta penjelasan dari Kapolri, DPR menyatakan akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap penanganan perkara. Langkah tersebut dilakukan agar perkembangan penyidikan dapat dipantau dan persoalan yang muncul memperoleh penjelasan secara terbuka.

Habiburokhman menegaskan bahwa Komisi III akan mengawal penanganan kasus hingga seluruh fakta terungkap. Ia juga menyampaikan bahwa siapa pun yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pengungkapan pihak di balik dugaan penyadapan dan motifnya menjadi bagian penting dalam proses penanganan perkara. Namun, penentuan pihak yang bertanggung jawab tetap harus didasarkan pada hasil penyidikan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Melalui rapat kerja yang dijadwalkan tersebut, Komisi III DPR berharap memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai perkembangan kasus dari kepolisian. DPR juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi proses hukum sampai perkara tersebut terungkap secara terang.

Jurnalis : Damara Rizky Elisyah