Kompolnas Desak Polri Ungkap Nama Target Dugaan Penyadapan, Minta Penanganan Kasus Dilakukan Transparan

Kompolnas Desak Polri Ungkap Nama Target Dugaan Penyadapan, Minta Penanganan Kasus Dilakukan Transparan

JAKARTA – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) membuka secara transparan perkembangan penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah anggota kepolisian. Kompolnas secara khusus mendorong Mabes Polri mengungkap identitas pihak-pihak yang diduga menjadi target penyadapan agar informasi yang berkembang di tengah masyarakat memperoleh kejelasan dan tidak menimbulkan kesimpangsiuran.

Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam menilai keterbukaan menjadi hal penting dalam penanganan perkara tersebut. Menurutnya, masyarakat memiliki kepentingan untuk mengetahui perkembangan kasus, terlebih sejumlah nama tokoh publik disebut-sebut berkaitan dengan dugaan aktivitas penyadapan yang terjadi dalam kurun waktu 2025 hingga 2026.

Dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (10/11/2026), Anam menegaskan bahwa proses penanganan perkara harus berjalan terbuka sebagaimana komitmen yang telah disampaikan kepolisian. Ia menilai penjelasan yang jelas diperlukan untuk menjawab berbagai informasi yang selama ini beredar tanpa kepastian mengenai kebenarannya.

Anam menyoroti munculnya berbagai informasi di ruang publik yang menyebut sejumlah tokoh dan pihak tertentu sebagai sasaran penyadapan. Namun, informasi tersebut belum seluruhnya memperoleh konfirmasi resmi. Kondisi ini dinilai dapat menimbulkan persepsi berbeda di masyarakat apabila tidak segera dijelaskan berdasarkan fakta hasil penyidikan.

Karena itu, Kompolnas berharap tim yang menangani perkara tersebut dapat menyampaikan informasi secara terperinci, termasuk mengenai pihak-pihak yang diduga menjadi target penyadapan. Penjelasan tersebut diharapkan mampu memisahkan fakta hukum dari kabar yang belum terverifikasi sehingga masyarakat mendapatkan gambaran yang lebih utuh mengenai perkara tersebut.

Anam juga menekankan bahwa Mabes Polri memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan perkembangan penanganan kasus secara berkala. Keterbukaan tidak hanya diperlukan ketika menyampaikan hasil akhir penyidikan, tetapi juga dalam menjelaskan tahapan proses hukum yang sedang berjalan.

Menurutnya, informasi mengenai perkembangan penyidikan dan substansi perkara perlu disampaikan secara proporsional. Dengan demikian, publik dapat mengetahui bahwa penanganan kasus tersebut benar-benar berjalan dalam koridor penegakan hukum, bukan berkembang menjadi persoalan lain akibat kurangnya informasi resmi.

Kasus dugaan penyadapan ilegal ini sebelumnya diungkap oleh Bareskrim Polri. Dalam perkembangan penyidikan, kepolisian telah menetapkan empat orang berinisial LSP, AS, EH, dan SU sebagai tersangka. Para pihak tersebut diduga terlibat dalam aktivitas penyadapan tanpa prosedur yang sah serta dugaan penghapusan data elektronik dan akses ilegal.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan kepolisian, dugaan aktivitas penyadapan berlangsung pada periode 2025 hingga 2026. Sasaran yang disebut dalam penyidikan mencakup sejumlah pihak, mulai dari Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh politik, insan media, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha.

Penyidik juga mendalami dugaan bahwa aktivitas penyadapan tersebut dilakukan tanpa dilengkapi surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi. Selain itu, kegiatan tersebut diduga tidak memiliki keterkaitan dengan proses penegakan hukum yang sedang berlangsung.

Persoalan semakin menjadi perhatian setelah muncul dugaan penghapusan data hasil penyadapan pada Oktober 2026. Tindakan tersebut diduga dilakukan untuk menghilangkan jejak aktivitas yang sebelumnya berlangsung. Dugaan penghapusan data elektronik itu turut menjadi bagian dari materi penyidikan yang ditangani Bareskrim Polri.

Dalam proses pengungkapan perkara, kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan ahli serta mengamankan berbagai barang bukti elektronik. Barang bukti tersebut diperlukan untuk membantu penyidik menelusuri aktivitas yang diduga terjadi, mengidentifikasi keterlibatan masing-masing pihak, serta memperjelas rangkaian peristiwa.

Kompolnas menilai seluruh fakta tersebut perlu disampaikan secara hati-hati dan berdasarkan hasil penyidikan. Keterbukaan informasi juga diharapkan tidak mengganggu proses hukum, tetapi tetap memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai perkembangan perkara dan pihak-pihak yang terdampak.

Selain meminta pengungkapan nama target penyadapan, Kompolnas berharap Polri dapat memastikan penanganan kasus berlangsung secara objektif, akuntabel, dan profesional. Setiap dugaan pelanggaran harus diperiksa berdasarkan bukti yang tersedia, sementara pihak-pihak yang disebut dalam perkara tetap harus memperoleh perlakuan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Desakan Kompolnas tersebut menjadi pengingat pentingnya transparansi dalam penanganan perkara yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan dan perlindungan privasi masyarakat. Publik diharapkan memperoleh informasi yang jelas mengenai proses penyidikan, tanpa harus bergantung pada kabar yang belum dapat dipastikan kebenarannya.

Ke depan, Kompolnas berharap Mabes Polri dapat memberikan penjelasan secara berkala mengenai tahapan maupun substansi penanganan perkara. Pengungkapan fakta secara terbuka, disertai proses hukum yang objektif, diharapkan dapat memberikan kepastian kepada masyarakat sekaligus memastikan seluruh pihak yang terbukti terlibat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum.

Jurnalis : Damara Rizky Elisyah