Kapolri Tegaskan Komitmen Polri Dukung Asta Cita Prabowo-Gibran melalui Penegakan Hukum dan Pelayanan Publik

Kapolri Tegaskan Komitmen Polri Dukung Asta Cita Prabowo-Gibran melalui Penegakan Hukum dan Pelayanan Publik

JAKARTA – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan komitmen Polri untuk mendukung pemerintah dalam merealisasikan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan penegakan hukum yang berkeadilan, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta upaya menjaga stabilitas keamanan nasional sebagai bagian penting dari keberlangsungan pembangunan.

Pernyataan itu disampaikan Suyudi ketika menjadi pembicara dalam forum Program Indonesia Punya Kamu (IPK) 2026, melalui acara khusus bertajuk “Rapor untuk Rakyat: 2 Tahun Prabowo-Gibran”. Kegiatan tersebut berlangsung di Auditorium Universitas Tarumanagara (UNTAR), Jakarta, Selasa (27/10/2026). Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan peran kepolisian dalam mendukung berbagai agenda pemerintah, baik melalui penegakan hukum maupun keterlibatan langsung dalam program yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut Suyudi, kondisi keamanan yang terjaga menjadi salah satu prasyarat penting agar pembangunan nasional dapat berjalan secara berkelanjutan. Karena itu, Polri berkomitmen mendukung pelaksanaan Asta Cita, terutama misi kedua dan misi ketujuh. Dukungan tersebut mencakup penguatan ketahanan nasional, pembangunan yang berkaitan dengan kemandirian bangsa, serta pembenahan bidang hukum dan birokrasi sesuai arah kebijakan pemerintah.

Dalam bidang penegakan hukum, Polri terus memperkuat upaya pemberantasan berbagai tindak pidana yang berpotensi merugikan masyarakat. Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian antara lain peredaran narkoba, perjudian daring atau judi online, praktik premanisme, pemerasan, serta bentuk kejahatan lainnya. Penanganan terhadap tindak pidana tersebut diarahkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, menjaga kepastian hukum, dan menciptakan situasi yang aman bagi kegiatan ekonomi.

Upaya penegakan hukum juga dinilai berkaitan erat dengan perlindungan terhadap perekonomian nasional. Praktik kriminal yang mengganggu aktivitas usaha dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun pelaku bisnis. Oleh sebab itu, penindakan terhadap pelanggaran hukum menjadi salah satu langkah untuk menjaga iklim usaha yang kondusif. Meski demikian, pelaksanaan penegakan hukum tetap harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan, prosedur yang berlaku, dan prinsip keadilan bagi seluruh pihak.

Selain menangani tindak pidana, Polri juga menempatkan perlindungan kelompok rentan sebagai bagian dari pelaksanaan tugasnya. Perempuan, anak-anak, pekerja, serta korban tindak pidana perdagangan orang menjadi kelompok yang membutuhkan perlindungan dan penanganan secara tepat. Pendekatan tersebut tidak hanya berfokus pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga mencakup perlindungan hak korban dan dukungan terhadap proses hukum yang sedang berjalan.

Di sektor ketenagakerjaan, Polri turut menangani persoalan yang berkaitan dengan sengketa hubungan industrial melalui Desk Ketenagakerjaan. Mekanisme ini dimanfaatkan untuk membantu penanganan permasalahan yang muncul antara pekerja dan perusahaan sesuai kewenangan serta ketentuan yang berlaku. Kehadiran layanan tersebut diharapkan dapat membantu melindungi hak pekerja sekaligus memfasilitasi penyelesaian persoalan terkait kewajiban perusahaan terhadap pegawainya.

Peran Polri dalam mendukung program pemerintah juga diwujudkan melalui keterlibatan pada sejumlah kegiatan sosial dan pembangunan. Salah satunya adalah upaya pemenuhan gizi masyarakat melalui pembangunan dan pengoperasian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Program tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap penyediaan layanan pemenuhan gizi, yang pelaksanaannya memerlukan koordinasi dan pengelolaan sesuai kebutuhan masyarakat serta ketentuan program pemerintah.

Selain mendukung pemenuhan gizi, Polri turut terlibat dalam pembangunan Jembatan Merah Putih untuk memperluas akses masyarakat. Infrastruktur penghubung tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung mobilitas warga dan membuka akses ke wilayah yang membutuhkan sarana transportasi. Ketersediaan infrastruktur yang memadai dapat membantu masyarakat menjalankan kegiatan sehari-hari, termasuk mengakses layanan pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi.

Di bidang ketahanan pangan, dukungan Polri antara lain dilakukan melalui upaya meningkatkan produksi jagung. Ketahanan pangan merupakan salah satu agenda yang berkaitan dengan kemandirian nasional dan keberlanjutan pasokan kebutuhan pokok. Keterlibatan kepolisian dalam program tersebut menunjukkan bahwa dukungan terhadap pembangunan tidak hanya dilakukan melalui fungsi keamanan, tetapi juga melalui kerja sama lintas sektor untuk menunjang program yang menjadi prioritas pemerintah.

Untuk memastikan pelaksanaan tugas berjalan sesuai tujuan, Polri juga melakukan pembenahan internal. Suyudi menyebut sejumlah langkah yang terus diperkuat, meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas, penerapan sistem merit dalam pembinaan karier personel, transformasi digital, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelayanan. Pembenahan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola organisasi yang lebih terbuka dan profesional.

Penerapan sistem merit dalam pembinaan karier berkaitan dengan pentingnya pengelolaan sumber daya manusia berdasarkan pertimbangan yang objektif dan sesuai ketentuan. Sementara itu, transformasi digital diharapkan dapat mendukung peningkatan efektivitas pelayanan dan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan kepolisian. Penguatan pengawasan serta akuntabilitas juga diperlukan agar pelaksanaan tugas dapat dipertanggungjawabkan dan memperoleh kepercayaan publik.

Suyudi mengakui bahwa pelaksanaan tugas Polri masih memiliki ruang untuk perbaikan. Karena itu, ia menegaskan pentingnya terus berbenah, mendengarkan masukan masyarakat, dan meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara. Pernyataan tersebut menempatkan evaluasi internal dan keterbukaan terhadap kritik sebagai bagian dari proses pembenahan institusi dalam menjalankan tugas pelayanan, perlindungan, dan penegakan hukum.

Komitmen Polri dalam mendukung Asta Cita pada akhirnya berkaitan dengan pelaksanaan tugas kepolisian yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Penegakan hukum yang berkeadilan, perlindungan terhadap kelompok rentan, dukungan terhadap program sosial, serta peningkatan kualitas pelayanan menjadi sejumlah aspek yang disoroti dalam forum tersebut. Pelaksanaan berbagai agenda itu tetap memerlukan pengawasan, koordinasi dengan lembaga terkait, dan evaluasi agar sesuai dengan tujuan serta ketentuan yang berlaku.

Melalui berbagai langkah tersebut, Kapolri Suyudi Ario Seto menyatakan keyakinannya bahwa Polri dapat semakin optimal membantu pemerintah mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ke depan, komitmen tersebut akan tercermin melalui pelaksanaan tugas kepolisian, penanganan tindak pidana, peningkatan pelayanan publik, serta dukungan terhadap program pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas.

Jurnalis : Rika Anggun Lestari