Eks Kapolsek Dompu Dipecat Usai Terbukti Setubuhi Tahanan Perempuan di Ruang Reskrim

Eks Kapolsek Dompu Dipecat Usai Terbukti Setubuhi Tahanan Perempuan di Ruang Reskrim

Mataram – Mantan Kapolsek Dompu, Ipda Sarbani, resmi diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) dari institusi Polri setelah terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap seorang tahanan perempuan. Keputusan tersebut dijatuhkan melalui sidang Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP) yang digelar pada Senin (9/11/2026).

Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Barat (NTB), Kombes Pol Mohammad Kholid, membenarkan keputusan pemecatan tersebut. Ia menyampaikan bahwa majelis sidang etik telah menjatuhkan sanksi PTDH terhadap Sarbani atas perbuatan yang dinilai melanggar hukum dan etika profesi kepolisian.

Dalam hasil pemeriksaan dan persidangan, Sarbani dinyatakan melakukan tindakan tercela terhadap seorang tahanan perempuan berinisial DR. Perbuatan tersebut disebut terjadi sekitar Juli hingga Agustus 2026 ketika Sarbani masih menjabat sebagai Kapolsek Dompu.

Kasus ini menjadi perhatian karena tindakan tersebut dilakukan di lingkungan kantor kepolisian, tepatnya di ruang Unit Reserse Kriminal (Reskrim) Polsek Dompu. Berdasarkan keterangan Polda NTB, Sarbani juga sempat mengonsumsi minuman keras saat peristiwa tersebut berlangsung.

Kombes Pol Mohammad Kholid menegaskan bahwa putusan sidang KKEP diberikan berdasarkan fakta yang terungkap selama proses pemeriksaan. Majelis menjatuhkan sanksi secara tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Polri.

Dalam pemeriksaan perkara tersebut, terungkap pula adanya rencana untuk menggugurkan kandungan tahanan perempuan itu. Fakta tersebut menjadi bagian dari rangkaian pelanggaran berat yang dipertimbangkan dalam sidang kode etik.

Kasus ini bermula dari terungkapnya kehamilan DR ketika berada di sel tahanan Polsek Dompu. DR diketahui merupakan terdakwa dalam perkara penyalahgunaan narkotika jenis ekstasi atau inex yang proses hukumnya telah memasuki tahap persidangan.

DR sendiri merupakan tahanan titipan Kejaksaan Negeri Dompu. Informasi mengenai kehamilannya kemudian mencuat ke publik dan menjadi perhatian masyarakat setelah ramai diperbincangkan di media sosial.

Setelah persoalan tersebut terungkap, Sarbani lebih dahulu dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Dompu. Proses pemeriksaan internal kemudian berlanjut hingga sidang KKEP menyatakan dirinya terbukti melakukan pelanggaran berat.

Atas perbuatannya, Sarbani dinyatakan melanggar sejumlah ketentuan, di antaranya Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta beberapa ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Putusan PTDH tersebut menegaskan konsekuensi disiplin dan etik terhadap anggota kepolisian yang terbukti melakukan pelanggaran berat. Polda NTB menyatakan keputusan diambil melalui mekanisme sidang kode etik sesuai aturan yang berlaku.

Peristiwa ini juga menjadi sorotan terkait perlindungan terhadap tahanan yang berada dalam pengawasan aparat penegak hukum. Penanganan tahanan harus dilaksanakan sesuai prosedur dan menjunjung tinggi hak serta keselamatan setiap orang yang berada dalam proses hukum.

Jurnalis : Damara Rizky Elisyah