Amran Siapkan Evaluasi Besar di Kementan, Belasan Pejabat Dikabarkan Akan Dicopot Terkait Pemberantasan Mafia Pangan

Amran Siapkan Evaluasi Besar di Kementan, Belasan Pejabat Dikabarkan Akan Dicopot Terkait Pemberantasan Mafia Pangan

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengisyaratkan akan melakukan evaluasi besar-besaran di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan). Langkah tersebut mencakup rencana pencopotan belasan pejabat eselon sebagai bagian dari upaya memperkuat reformasi birokrasi dan memberantas praktik yang diduga berkaitan dengan mafia pangan. Kebijakan ini disebut sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan tata kelola sektor pertanian yang lebih bersih, transparan, dan berpihak kepada kepentingan petani serta masyarakat.

Amran menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap aparatur yang terbukti menyalahgunakan kewenangan atau terlibat dalam praktik yang merugikan sektor pangan nasional. Menurutnya, setiap pejabat dituntut bekerja secara profesional, berintegritas, serta menjalankan tugas sesuai aturan. Evaluasi terhadap pejabat dilakukan sebagai bagian dari pembenahan internal agar program strategis pemerintah dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Rencana pencopotan tersebut merupakan kelanjutan dari langkah tegas yang selama ini diterapkan Kementerian Pertanian dalam melakukan penertiban internal. Sebelumnya, kementerian telah menjatuhkan sanksi kepada sejumlah pejabat dan mencabut izin berbagai pihak yang terbukti melakukan pelanggaran dalam sektor pertanian maupun distribusi sarana produksi. Langkah tersebut diambil untuk memperkuat pengawasan sekaligus mencegah praktik yang dapat menghambat upaya mewujudkan swasembada pangan nasional.

Menurut Amran, mafia pangan tidak hanya merugikan negara, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani dan masyarakat sebagai konsumen. Praktik seperti manipulasi distribusi, permainan harga, penyalahgunaan bantuan pemerintah, hingga pelanggaran terhadap standar mutu pangan dinilai dapat mengganggu stabilitas pasokan serta menyebabkan kerugian ekonomi dalam jumlah besar. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen memperkuat pengawasan di seluruh rantai pasok pangan.

Kementerian Pertanian juga terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, Satgas Pangan, serta berbagai instansi terkait dalam mengungkap dugaan pelanggaran yang terjadi di sektor pangan. Sinergi tersebut diharapkan mampu mempercepat proses penindakan terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku lainnya.

Selain melakukan penegakan hukum, pemerintah juga mendorong penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi, peningkatan transparansi dalam proses distribusi pangan, serta perbaikan tata kelola birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian. Reformasi tersebut diharapkan mampu menciptakan pelayanan publik yang lebih akuntabel sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.

Amran menegaskan bahwa seluruh langkah yang diambil bertujuan mendukung visi pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Dengan birokrasi yang profesional dan bebas dari praktik penyimpangan, berbagai program strategis seperti peningkatan produksi pertanian, modernisasi sektor pertanian, serta perlindungan terhadap petani diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Indonesia.

Jurnalis : Ghazy fikri izdihar