Kapolri Ungkap Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Terbongkar Usai Perintah Pembubaran Grup WhatsApp

Kapolri Ungkap Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Terbongkar Usai Perintah Pembubaran Grup WhatsApp

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap awal mula terbongkarnya kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri. Perkara tersebut terungkap setelah muncul perintah pembubaran grup WhatsApp (WA) yang diduga digunakan untuk menyampaikan instruksi penyadapan.

Penjelasan itu disampaikan Suyudi dalam rapat bersama Komisi III DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman.

Kapolri menjelaskan, dugaan penyadapan berlangsung dalam kurun waktu 2025 hingga 2026. Saat itu, seorang pejabat berinisial AS yang menjabat Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring (Plt Kabagmon) diduga memberikan perintah penyadapan secara lisan.

Menurut Suyudi, instruksi tersebut diduga diberikan tanpa disertai surat permohonan dari penyidik. Akibatnya, sejumlah nomor telepon diduga disadap tanpa memiliki keterkaitan dengan prosedur penegakan hukum.

Perkembangan berikutnya terjadi pada Oktober 2026. Saat itu, AS diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah penyadapan.

Selain pembubaran grup, terdapat pula dugaan perintah penghapusan data hasil penyadapan yang tersimpan dalam sistem LIMS dan FriendLinks-X atau PLX. Perintah tersebut kemudian menimbulkan kecurigaan hingga menjadi awal pelaporan perkara.

Suyudi menyampaikan, dugaan tindakan tersebut dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026. Laporan itu selanjutnya ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dengan identitas pelapor dirahasiakan.

Peristiwa yang dilaporkan diduga terjadi di wilayah Jakarta Selatan. Dugaan tindak pidana yang diselidiki mencakup penyadapan, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.

Dalam perkembangan perkara, Ahrie Sonta telah ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa (3/11/2026). Selain Ahrie, tiga perwira tinggi lainnya juga disebut telah berstatus tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Kapolri juga menyampaikan bahwa dugaan penyadapan tidak hanya menyasar Presiden Prabowo. Sejumlah tokoh politik, jurnalis, hingga pengusaha disebut turut menjadi sasaran dalam aktivitas yang diduga berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026.

Kasus tersebut kini ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Penyidik mendalami dugaan penyadapan dan tindakan terhadap data elektronik untuk mengungkap rangkaian peristiwa serta keterlibatan pihak-pihak terkait.

Jurnalis : Damara Rizky Elisyah