Viral Tuduhan Terobos Pekarangan Warga di Tuban, Tim Media Berita Polri Bantah dan Soroti Dugaan Pencemaran Nama Baik

Peta ATR/BPN Jadi Bahan Penelusuran, Sejumlah Akun Media Sosial Diminta Klarifikasi. Investigasi Dugaan Penyalahgunaan BBM Bersubsidi Juga Menjadi Sorotan.

TUBAN, 5 November 2026 — BERITA-POLRI.COM

Beredarnya video rekaman CCTV yang menarasikan sekelompok orang diduga menerobos pekarangan warga di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, menuai polemik. Tim Media Berita Polri Independen Investigasi membantah sejumlah tuduhan yang beredar dan menegaskan bahwa kedatangan mereka bertujuan menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi maupun BBM khusus penugasan.

Polemik tersebut antara lain berkaitan dengan konten yang dikaitkan dengan akun TikTok Tuban Other Side, akun Instagram @infotubanjatim, serta unggahan Facebook dari akun yang disebut Yudi Ka.

Salah satu tangkapan layar video yang dipersoalkan memuat judul:

“Modus Investigasi BBM, Sekelompok Orang Terobos Pekarangan Warga Tuban!”

Pihak Media Berita Polri Independen Investigasi menilai penggunaan narasi tersebut berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap kegiatan jurnalistik yang sedang mereka lakukan.

Meski demikian, kebenaran tuduhan, status lokasi kejadian, serta isi lengkap masing-masing unggahan masih perlu diverifikasi secara independen.

Berawal dari Laporan Masyarakat Mengenai Dugaan Penyalahgunaan BBM

Menurut keterangan pihak Media Berita Polri Independen Investigasi, kegiatan penelusuran dilakukan setelah tim menerima sejumlah informasi masyarakat mengenai keluhan kesulitan memperoleh BBM jenis solar bersubsidi dan Pertalite.

Keluhan tersebut mendorong tim melakukan penelusuran terhadap dugaan pembelian BBM secara tidak sesuai peruntukan, penyimpanan, serta kemungkinan penjualan kembali melalui jalur yang tidak resmi.

Pihak media menyebut terdapat informasi mengenai beberapa lokasi yang diduga digunakan untuk menyimpan BBM. Akan tetapi, informasi tersebut masih bersifat dugaan dan belum dapat dinyatakan sebagai praktik penimbunan ilegal tanpa pemeriksaan lebih lanjut.

Secara hukum, solar subsidi termasuk Jenis BBM Tertentu (JBT), sedangkan Pertalite merupakan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP). Keduanya memiliki aturan distribusi dan pengawasan tersendiri.

Menurut kronologi pihak media, saat mendatangi salah satu lokasi, tim menemukan beberapa drum dan jeriken. Namun, drum dan jeriken tersebut disebut dalam keadaan kosong.

Tim menyatakan tidak menemukan stok BBM yang diduga ditimbun ataupun transaksi penjualan ilegal pada saat pemeriksaan visual berlangsung.

Dengan demikian, keberadaan drum dan jeriken tersebut belum dapat dijadikan bukti bahwa pemilik lokasi melakukan tindak pidana migas.

Dua Kendaraan dan Tiga Anggota Tim Mendatangi Lokasi

Berdasarkan keterangan pihak media, tim mendatangi lokasi menggunakan dua kendaraan operasional yang diparkir di jalan umum.

Selanjutnya, tiga anggota tim turun dan melakukan peninjauan visual di sekitar lokasi yang disebut berada di sisi jalan gang.

Pihak media menerangkan bahwa anggota tim melihat sejumlah drum, memegang sebagian wadah tersebut untuk pemeriksaan visual, dan mengamati area sekitarnya.

Tim membantah telah melakukan penerobosan paksa ke dalam pekarangan tertutup milik warga.

Namun, tindakan yang terekam CCTV perlu diperiksa secara menyeluruh, termasuk titik masuk, batas fisik pekarangan, status akses jalan, serta apakah terdapat larangan masuk dari pihak yang berhak.

Hal tersebut penting untuk memastikan apakah kejadian merupakan kegiatan peninjauan di jalur yang dapat diakses masyarakat atau tindakan memasuki area pribadi secara melawan hukum.

Peta BHUMI ATR/BPN dan Google Maps Menjadi Bahan Penelusuran

Untuk menelusuri status lokasi, pihak media menyampaikan sejumlah tangkapan layar dari layanan BHUMI ATR/BPN, Google Maps, dan aplikasi pemetaan bidang tanah.

Peta yang disampaikan menunjukkan kawasan permukiman di sekitar Gang Kali Setu, Desa Tegalrejo, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, Jawa Timur.

Dalam tampilan peta, terlihat akses jalan yang berada di antara sejumlah bidang tanah dan bangunan warga.

Pihak media berpendapat bahwa peta tersebut menjadi petunjuk awal bahwa terdapat jalur akses yang perlu diperiksa statusnya sebelum dinyatakan sebagai pekarangan pribadi.

Akan tetapi, perlu ditegaskan bahwa warna bidang atau ketiadaan informasi sertifikat pada peta digital tidak secara otomatis membuktikan suatu lokasi merupakan jalan umum ataupun tanah yang tidak memiliki pemegang hak.

Kementerian ATR/BPN menjelaskan bahwa layanan BHUMI merupakan sarana informasi geospasial dan bukan penetapan resmi mengenai status hukum suatu bidang tanah.

Untuk memperoleh kepastian, diperlukan konfirmasi kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban, pemerintah desa, serta pemeriksaan batas bidang dan riwayat penggunaan jalan.

Apakah Berjalan di Gang Termasuk Menerobos Pekarangan?

Pasal 257 KUHP Nasional mengatur tindak pidana memasuki rumah, ruangan tertutup, atau pekarangan tertutup yang digunakan orang lain secara melawan hukum.

Ancaman dasar Pasal 257 ayat (1) adalah penjara paling lama satu tahun atau denda kategori II, yaitu paling banyak Rp10 juta.

Penjelasan pasal tersebut menerangkan bahwa pekarangan tertutup merupakan pekarangan yang memiliki batas nyata, sedangkan unsur memaksa masuk berkaitan dengan tindakan masuk bertentangan dengan kehendak pihak yang berhak.

Apabila seseorang hanya melalui gang yang terbuka bagi masyarakat tanpa melakukan pemaksaan masuk ke properti pribadi, keadaan tersebut pada dasarnya berbeda dari tindakan menerobos pekarangan tertutup.

Sebaliknya, apabila terbukti terjadi pemaksaan masuk atau tindakan lain yang memenuhi unsur Pasal 257, ketentuan pidana tersebut tetap dapat diterapkan tanpa memandang apakah pelakunya seorang wartawan.

Dalam perkara ini, belum ada hasil pemeriksaan resmi yang dapat memastikan terpenuhi atau tidaknya unsur Pasal 257 KUHP.

Tuduhan Mengaku Intelijen dan Petugas BPH Migas Dibantah

Persoalan lain yang disoroti adalah beredarnya tuduhan bahwa anggota tim media diduga mengatasnamakan intelijen maupun petugas Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Media Berita Polri Independen Investigasi membantah tuduhan tersebut.

Menurut keterangan pihak media, anggota tim menggunakan pakaian dengan identitas media. Kendaraan operasional mereka juga disebut memiliki tanda pengenal media.

Pihak media menegaskan bahwa kegiatan penelusuran tersebut dilakukan dalam kapasitas jurnalistik dan bukan sebagai pelaksanaan kewenangan lembaga penegak hukum ataupun BPH Migas.

Untuk memastikan kebenarannya, pihak media meminta siapa pun yang menyampaikan tuduhan tersebut menunjukkan bukti yang dapat diperiksa, termasuk rekaman suara, video utuh, atau keterangan saksi yang mengetahui langsung kejadian.

Apabila terdapat pihak yang benar-benar menggunakan identitas atau jabatan instansi pemerintah secara tidak sah, perbuatannya harus diperiksa berdasarkan fakta dan unsur tindak pidana yang relevan.

Namun, tuduhan mengenai penyamaran identitas tidak boleh dinyatakan benar atau bohong sebelum diperoleh pembuktian yang memadai.

Unggahan Media Sosial Dipersoalkan, Pencemaran Nama Baik Jadi Perhatian

Sejumlah konten media sosial yang dikaitkan dengan peristiwa ini menjadi perhatian pihak Media Berita Polri Independen Investigasi.

Konten yang disebut untuk dimintai klarifikasi antara lain:

• Instagram @infotubanjatim — https://www.instagram.com/infotubanjatim/reel/DfOeD5dSxEs/

• TikTok Tuban Other Side (@tuban_077) — https://www.tiktok.com/@tuban_077/video/7701990568834010389

• Unggahan Facebook yang dikaitkan dengan akun Yudi Ka — https://www.facebook.com/share/p/19jbtz5fRa/

Pihak media menilai tuduhan penerobosan pekarangan dan dugaan penggunaan identitas intelijen maupun BPH Migas perlu disertai bukti.

Kendati demikian, redaksi belum dapat memastikan apakah seluruh akun tersebut memublikasikan tuduhan yang sama, bagaimana isi lengkap unggahannya, serta siapa yang bertanggung jawab atas pembuatan narasi awal.

Karena itu, setiap pengelola akun perlu diberikan kesempatan untuk menjelaskan sumber informasi, konteks rekaman, dan dasar penyusunan keterangannya.

Pasal 433 dan 434 KUHP: Pencemaran Nama Baik dan Fitnah

Sejak 2 Januari 2026, ketentuan pidana penghinaan dan pencemaran nama baik terutama diatur dalam KUHP Nasional, yakni UU Nomor 1 Tahun 2023.

Pasal 433 ayat (1) mengatur pencemaran secara lisan terhadap kehormatan atau nama baik seseorang dengan cara menuduhkan suatu hal agar diketahui umum. Ancaman maksimalnya adalah sembilan bulan penjara atau denda kategori II sebesar Rp10 juta.

Pasal 433 ayat (2) mengatur pencemaran melalui tulisan atau gambar yang disiarkan, dengan ancaman penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda kategori III, yaitu Rp50 juta.

Pasal 434 ayat (1) mengatur fitnah dengan ancaman penjara paling lama tiga tahun atau denda kategori IV sebesar Rp200 juta. Pasal ini mensyaratkan keadaan khusus, termasuk kesempatan pembuktian tuduhan dan adanya tuduhan yang bertentangan dengan apa yang diketahui pelaku.

Selain itu, Pasal 441 ayat (1) memungkinkan pemberatan pidana hingga sepertiga apabila tindak pidana penghinaan dilakukan melalui sarana teknologi informasi.

Namun, Pasal 433 dan 434 melindungi kehormatan orang perseorangan. Kedua pasal tersebut tidak serta-merta dapat digunakan hanya karena nama sebuah organisasi atau perusahaan media dianggap dirugikan.

Untuk penerapannya, perlu diperiksa siapa individu yang menjadi sasaran tuduhan, muatan unggahan, unsur kesengajaan, pembelaan kepentingan umum, serta pengaduan dari korban sesuai Pasal 440 KUHP.

Karena itu, keberadaan judul yang dianggap merugikan saja belum cukup untuk menyimpulkan telah terjadi tindak pidana pencemaran nama baik.

Penyebaran Berita Bohong Dapat Dipidana, tetapi Unsurnya Harus Terpenuhi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana telah memperbarui ketentuan terkait penyebaran berita bohong dalam KUHP Nasional.

Pasal 263 KUHP sebagaimana diubah melalui UU Nomor 1 Tahun 2026 mengatur penyebarluasan berita yang diketahui bohong dan mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat.

Ancaman pidananya adalah penjara paling lama enam tahun atau denda kategori V sebesar Rp500 juta.

Sementara itu, Pasal 264 mengatur penyiaran berita yang tidak pasti, berlebihan, atau tidak lengkap, dengan persyaratan akibat berupa kerusuhan di masyarakat. Ancaman maksimalnya adalah dua tahun penjara atau denda kategori III sebesar Rp50 juta.

Perlu ditegaskan bahwa kerusuhan dalam ketentuan ini berkaitan dengan gangguan ketertiban di ruang fisik, bukan semata-mata perdebatan atau komentar negatif di media sosial.

Dalam polemik video Tuban tersebut, belum terdapat informasi terverifikasi mengenai terjadinya kerusuhan fisik akibat unggahan yang dipersoalkan.

Oleh karena itu, Pasal 263 dan 264 belum dapat dinyatakan terpenuhi berdasarkan informasi yang tersedia.

Kebebasan Pers Dilindungi Undang-Undang

Pasal 4 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjamin kemerdekaan pers dan hak pers untuk mencari, memperoleh, serta menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Perbuatan yang secara melawan hukum dan dengan sengaja menghambat pelaksanaan kemerdekaan pers sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut dapat dikenai Pasal 18 ayat (1) UU Pers.

Setelah penyesuaian pidana pada 2026, ancaman ketentuan tersebut adalah penjara paling lama dua tahun dan/atau denda kategori III sebesar Rp50 juta.

Meski demikian, kritik terhadap wartawan, publikasi rekaman CCTV, maupun permintaan klarifikasi tidak otomatis merupakan tindakan menghalangi kerja pers.

Di sisi lain, wartawan wajib menghormati hak privasi, menjalankan peliputan secara profesional, serta tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Kegiatan investigasi jurnalistik juga tidak memberikan kewenangan untuk menggeledah properti atau memeriksa barang pribadi secara paksa sebagaimana kewenangan aparat penegak hukum.

Dugaan Penyalahgunaan BBM Bersubsidi Juga Perlu Diselidiki

Di luar polemik unggahan video, pihak Media Berita Polri Independen Investigasi berharap perhatian publik tidak mengabaikan persoalan awal yang melatarbelakangi kegiatan peliputan, yakni laporan masyarakat mengenai sulitnya memperoleh solar bersubsidi dan Pertalite.

Penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi maupun BBM yang pendistribusiannya mendapat penugasan pemerintah diatur melalui Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023.

Dengan penyesuaian pidana yang berlaku pada 2026, ancaman untuk perbuatan yang memenuhi unsur pasal tersebut adalah penjara paling lama enam tahun dan/atau denda kategori V sebesar Rp500 juta.

Sementara itu, BPH Migas mengatur penggunaan surat rekomendasi bagi kelompok konsumen tertentu untuk pembelian JBT dan JBKP sesuai ketentuan.

Karena itu, dokumen yang relevan perlu diperiksa berdasarkan jenis kegiatan dan kategori konsumen. Tidak adanya surat rekomendasi pada seseorang, tanpa pemeriksaan konteks transaksi, belum otomatis membuktikan tindak pidana penimbunan atau penjualan BBM ilegal.

Pihak media mendorong aparat penegak hukum dan instansi terkait menindaklanjuti laporan masyarakat dengan pemeriksaan terhadap asal-usul BBM, dokumen distribusi, legalitas kegiatan usaha, volume penyimpanan, serta kemungkinan transaksi penjualan kembali yang tidak sesuai ketentuan.

Langkah tersebut dinilai penting agar distribusi BBM benar-benar menjangkau masyarakat yang berhak dan tidak disalahgunakan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum.

Rangkuman Ketentuan Hukum dan Ancaman Pidana

Berikut ketentuan yang dapat menjadi bahan kajian, apabila unsur masing-masing tindak pidana terbukti:

Ancaman di atas merupakan batas maksimum menurut rumusan pasal yang berlaku, bukan jumlah hukuman yang otomatis dikenakan kepada pihak dalam peristiwa ini.

Media Berita Polri Meminta Klarifikasi dan Pembuktian Terbuka

Pihak Media Berita Polri Independen Investigasi berharap pengelola konten media sosial yang menarasikan dugaan penerobosan pekarangan dan penyamaran identitas dapat menyampaikan dasar informasi secara terbuka.

Klarifikasi dinilai penting untuk memastikan bahwa masyarakat memperoleh informasi yang utuh serta tidak terbentuk kesimpulan yang mendahului pembuktian.

Pihak media juga meminta agar rekaman CCTV asli disimpan secara utuh, termasuk bagian sebelum dan sesudah kejadian, untuk memastikan konteks pergerakan tim di lokasi.

Selain itu, status Gang Kali Setu diharapkan dapat diverifikasi melalui instansi pertanahan dan pemerintah desa sehingga tidak terjadi kesalahpahaman mengenai batas pekarangan maupun hak penggunaan jalan.

Apabila ditemukan informasi keliru, para pihak dapat menempuh mekanisme koreksi, klarifikasi, dan hak jawab sesuai ketentuan yang berlaku.

Jika ditemukan dugaan tindak pidana berdasarkan bukti yang sah, penyelesaiannya merupakan kewenangan aparat penegak hukum melalui prosedur yang berlaku.

Menjaga Profesionalisme dan Kepentingan Masyarakat

Perselisihan mengenai pemberitaan video CCTV ini menjadi pengingat pentingnya verifikasi informasi, perlindungan terhadap kegiatan jurnalistik yang sah, dan penghormatan terhadap hak warga atas properti serta privasi.

Di sisi lain, dugaan penyalahgunaan distribusi BBM tetap perlu ditangani melalui pemeriksaan yang independen agar masyarakat tidak dirugikan oleh praktik distribusi yang melanggar ketentuan.

Media Berita Polri Independen Investigasi berharap seluruh pihak mengutamakan pembuktian, keterbukaan informasi, dan penyelesaian yang berlandaskan hukum.

Hingga naskah ini disusun, belum diperoleh hasil verifikasi menyeluruh atas video asli, kepastian resmi status hukum titik lokasi, maupun tanggapan langsung dari seluruh pengelola akun yang disebutkan.

Redaksi membuka ruang hak jawab, koreksi, dan klarifikasi bagi pihak Tuban Other Side, Info Tuban Jatim, pengelola akun Facebook yang disebut Yudi Ka, warga setempat, pemilik atau penguasa lokasi, serta pihak lain yang terkait.

Redaksi — Berita-polri.com

Catatan redaksi: Pemberitaan ini merupakan penelusuran atas keterangan pihak terkait dan materi yang tersedia. Tidak ada pihak yang dinyatakan melakukan tindak pidana sebelum terdapat pembuktian berdasarkan hukum yang berlaku.