Cak Imin: Jangan Kerja ke Kamboja, Negaranya Lebih Miskin dari Kita

Cak Imin: Jangan Kerja ke Kamboja, Negaranya Lebih Miskin dari Kita

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin, mengimbau masyarakat Indonesia agar tidak mudah tergiur dengan tawaran bekerja di Kamboja. Menurutnya, banyak masyarakat yang berangkat ke luar negeri karena tergiur iming-iming gaji tinggi tanpa memahami risiko yang mungkin dihadapi. Ia menegaskan bahwa masyarakat perlu lebih selektif dalam memilih pekerjaan, terutama yang berada di luar negeri.

Dalam keterangannya, Cak Imin juga menyinggung kondisi ekonomi Kamboja yang menurutnya masih berada di bawah Indonesia dalam berbagai indikator tertentu. Oleh karena itu, ia mempertanyakan alasan masyarakat Indonesia memilih bekerja di negara tersebut apabila peluang kerja di dalam negeri masih terus dikembangkan oleh pemerintah. Pernyataan itu sekaligus menjadi pengingat agar masyarakat tidak mudah percaya terhadap berbagai tawaran pekerjaan yang belum jelas legalitas maupun keamanannya.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah terus berupaya memperluas kesempatan kerja di berbagai sektor melalui peningkatan investasi, pengembangan industri, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta program pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja. Dengan langkah tersebut, diharapkan semakin banyak lapangan pekerjaan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat tanpa harus mengambil risiko bekerja secara tidak prosedural di luar negeri.

Cak Imin juga mengingatkan bahwa sejumlah kasus yang melibatkan warga negara Indonesia di Kamboja berawal dari tawaran pekerjaan yang menjanjikan pendapatan besar, namun pada akhirnya justru berujung pada persoalan hukum, eksploitasi tenaga kerja, hingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Karena itu, masyarakat diminta untuk selalu memastikan bahwa setiap proses perekrutan dilakukan melalui jalur resmi dan sesuai dengan ketentuan pemerintah.

Pemerintah, lanjutnya, akan terus memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait guna meningkatkan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia. Selain memperketat pengawasan terhadap perusahaan penyalur tenaga kerja, pemerintah juga terus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai prosedur bekerja di luar negeri yang aman, legal, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ia berharap masyarakat lebih mengutamakan keselamatan serta kepastian hukum dibanding hanya mempertimbangkan besarnya penghasilan yang dijanjikan. Dengan memahami risiko dan memilih jalur resmi, para calon pekerja migran dapat memperoleh perlindungan yang lebih baik serta menghindari berbagai persoalan yang dapat merugikan diri sendiri maupun keluarga.

Imbauan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya bekerja secara legal dan bertanggung jawab. Pemerintah juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mencegah praktik perekrutan ilegal yang berpotensi membahayakan keselamatan warga negara Indonesia di luar negeri.

Jurnalis : Rizki Ahmad Noviyandi