Polisi Petakan Kondisi Sosial Warga Kampung Boncos Jakarta Barat, Data Pengangguran hingga Kebutuhan Infrastruktur Jadi Perhatian

Polisi Petakan Kondisi Sosial Warga Kampung Boncos Jakarta Barat, Data Pengangguran hingga Kebutuhan Infrastruktur Jadi Perhatian

JAKARTA – Kepolisian melakukan pendataan terhadap masyarakat di kawasan Kampung Boncos, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Pendataan tersebut dilakukan untuk mengetahui kondisi sosial dan ekonomi warga, mulai dari tingkat pengangguran, kebutuhan pekerjaan, hingga berbagai persoalan infrastruktur lingkungan yang membutuhkan perhatian pemerintah. Langkah ini menjadi bagian dari pendekatan yang tidak hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi juga mendorong pembenahan kawasan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemetaan kondisi warga dinilai penting karena penanganan persoalan di Kampung Boncos membutuhkan upaya yang menyeluruh. Kawasan tersebut selama ini menjadi salah satu lokasi yang mendapat perhatian aparat kepolisian terkait persoalan penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Oleh karena itu, pendataan masyarakat diharapkan dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai kebutuhan warga sekaligus menjadi dasar penyusunan program sosial yang tepat sasaran.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah kondisi ketenagakerjaan masyarakat. Data mengenai warga yang belum memiliki pekerjaan diperlukan untuk mengetahui jumlah penduduk yang membutuhkan akses kesempatan kerja. Melalui pemetaan tersebut, kepolisian dapat mendorong koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait agar masyarakat memperoleh akses terhadap program pelatihan maupun kesempatan bekerja.

Upaya membuka akses pekerjaan sebelumnya juga telah disampaikan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengungkapkan rencana koordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Tenaga Kerja untuk menjalankan program Polisi Peduli Pengangguran.

Program tersebut diarahkan untuk membantu warga Kampung Boncos, Kampung Ambon, serta kawasan lainnya mendapatkan akses pekerjaan yang lebih mudah. Menurut Bismo, pemberantasan narkotika perlu disertai langkah pencegahan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan tersedianya peluang pekerjaan, warga diharapkan memiliki alternatif kegiatan ekonomi yang lebih produktif.

Perhatian terhadap kondisi sosial masyarakat tersebut juga muncul setelah operasi pemberantasan narkotika dilakukan di Kampung Boncos dan Kampung Ambon pada Oktober 2026. Dalam penggerebekan pada Jumat (9/10/2026), tim gabungan Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya mengamankan 24 orang dari kedua kawasan tersebut. Sebanyak delapan orang diamankan di Kampung Boncos, sedangkan 16 orang lainnya berasal dari Kampung Ambon.

Dalam operasi tersebut, petugas turut menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas narkotika, di antaranya sabu, ganja, etomidate, alat isap, timbangan, serta sejumlah senjata tajam dan benda menyerupai senjata. Polisi kemudian melakukan pemeriksaan untuk mengetahui peran masing-masing orang yang diamankan serta mendalami kemungkinan adanya jaringan peredaran narkotika.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol Kristian Parluhutan Siagian menjelaskan bahwa operasi tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri dalam memberantas tindak pidana narkotika. Penindakan dilakukan sebagai bagian dari upaya kepolisian mengungkap aktivitas peredaran narkoba di kawasan yang terindikasi menjadi lokasi transaksi maupun penyalahgunaan.

Namun, pendekatan kepolisian tidak hanya diarahkan pada penindakan terhadap pelaku tindak pidana. Pemetaan kondisi masyarakat juga menjadi bagian dari upaya memahami persoalan yang dihadapi warga. Dengan mengetahui kondisi ekonomi, kebutuhan pekerjaan, dan keterbatasan fasilitas lingkungan, pemerintah bersama aparat dapat menyusun langkah penanganan yang lebih komprehensif.

Selain persoalan pekerjaan, kebutuhan infrastruktur di Kampung Boncos juga menjadi perhatian. Kondisi permukiman, kelayakan rumah, fasilitas sanitasi, serta sarana lingkungan merupakan sejumlah aspek yang perlu diperhatikan dalam proses pembenahan kawasan. Perbaikan infrastruktur diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih sehat, aman, dan tertata.

Perhatian terhadap kondisi hunian warga sebelumnya juga terlihat melalui kunjungan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait bersama Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Dadang Hartanto pada Sabtu (31/10/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau calon penerima bantuan Program Bedah Rumah di kawasan Kampung Boncos, Palmerah, Jakarta Barat.

Dalam peninjauan itu, Menteri Maruarar melihat langsung kondisi rumah warga yang membutuhkan perbaikan. Salah satu rumah yang dikunjungi dihuni oleh 13 orang dengan luas bangunan sekitar 35 meter persegi. Kondisi bangunan tersebut mengalami sejumlah kerusakan, mulai dari struktur atap dan ring balok yang rapuh hingga keterbatasan fasilitas sanitasi serta ventilasi udara.

Maruarar menegaskan bahwa pembenahan kawasan permukiman tidak cukup hanya dilakukan melalui renovasi bangunan. Perbaikan rumah harus berjalan beriringan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat agar warga memiliki kemampuan mempertahankan kualitas hunian setelah program selesai dilaksanakan.

Karena itu, pemerintah juga mendorong dukungan ekonomi melalui akses permodalan, pendampingan usaha, serta program pemberdayaan masyarakat. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman turut menyosialisasikan dukungan melalui Permodalan Nasional Madani (PNM) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan untuk membantu masyarakat mengembangkan kegiatan ekonomi produktif.

Program Bedah Rumah di Kampung Boncos direncanakan mulai dikerjakan pada 12 November 2026 dan ditargetkan selesai pada 26 Desember 2026. Program tersebut menjadi salah satu bentuk kolaborasi pemerintah dalam meningkatkan kelayakan hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Pelaksanaannya diharapkan dilakukan berdasarkan hasil verifikasi agar bantuan benar-benar diterima keluarga yang membutuhkan.

Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Dadang Hartanto menyambut baik pembenahan kawasan tersebut. Dari perspektif kepolisian, perbaikan lingkungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat merupakan bagian yang dapat mendukung pencegahan kejahatan. Lingkungan yang lebih tertata, aktivitas ekonomi yang berkembang, serta hubungan sosial yang kuat diharapkan dapat mengurangi berbagai kerawanan di tengah masyarakat.

Pendataan warga Kampung Boncos dengan demikian memiliki peran penting dalam menghubungkan upaya keamanan dengan program pembangunan sosial. Persoalan narkotika tidak cukup ditangani melalui operasi penangkapan, tetapi juga membutuhkan perhatian terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kerentanan masyarakat, termasuk keterbatasan ekonomi, pengangguran, kondisi hunian, dan akses terhadap fasilitas dasar.

Ke depan, sinergi antara kepolisian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pemerintah kota, kementerian terkait, serta masyarakat menjadi faktor penting dalam pelaksanaan program tersebut. Data yang diperoleh dari pendataan warga diharapkan dapat menjadi landasan untuk menentukan prioritas bantuan, memperluas kesempatan kerja, dan memenuhi kebutuhan infrastruktur secara lebih terarah.

Melalui pendekatan yang menggabungkan penegakan hukum, pemberdayaan ekonomi, dan pembenahan lingkungan, penanganan Kampung Boncos diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari langkah jangka panjang untuk menciptakan kawasan permukiman yang lebih layak, produktif, dan terbebas dari aktivitas peredaran narkotika.

Jurnalis : Rika Anggun Lestari