Polri Tetapkan 20 Korporasi sebagai Tersangka Karhutla, Legislator PDIP Desak Penegakan Hukum Tegas

Polri Tetapkan 20 Korporasi sebagai Tersangka Karhutla, Legislator PDIP Desak Penegakan Hukum Tegas

JAKARTA – Penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia memasuki perkembangan penting setelah Kepolisian Republik Indonesia menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka. Langkah hukum tersebut mendapat perhatian dari kalangan legislatif yang meminta agar proses penyidikan dilakukan secara menyeluruh dan pihak perusahaan yang terbukti bertanggung jawab diberikan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Penetapan tersangka terhadap puluhan perusahaan tersebut merupakan bagian dari upaya Polri mengungkap dugaan keterlibatan korporasi dalam peristiwa kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia. Berdasarkan keterangan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Asep Safrudin, penyidik telah menangani 104 laporan polisi terkait dugaan tindak pidana karhutla yang melibatkan korporasi.

Dari keseluruhan laporan tersebut, luas lahan yang tercatat terbakar mencapai 29.168,78 hektare. Hasil penyidikan sementara telah mengarah pada penetapan 20 perusahaan sebagai tersangka. Polri menegaskan bahwa penanganan perkara tersebut tidak hanya menyasar pelaku perorangan, tetapi juga badan usaha yang diduga memiliki keterlibatan dalam terjadinya kebakaran.

Dari 20 korporasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka, empat di antaranya merupakan perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang berasal dari tiga negara, yakni Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan. Keempat perusahaan tersebut adalah PT HKI, PT RKA, PT API, dan PT AI. Sementara itu, 16 perusahaan lainnya merupakan korporasi dalam negeri.

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menjelaskan bahwa dugaan pelanggaran yang dilakukan korporasi berkaitan dengan tindakan yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup, membahayakan kesehatan masyarakat, serta memicu terbakarnya kawasan lahan. Dugaan perbuatan tersebut mencakup tindakan yang dilakukan secara sengaja maupun akibat kelalaian dalam memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Asep, proses penyidikan masih terus berjalan dan jumlah korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka berpotensi bertambah. Penyidik akan terus mendalami berbagai temuan di lapangan, termasuk keterkaitan antara aktivitas perusahaan dengan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah operasional masing-masing.

Perkembangan penegakan hukum tersebut turut mendapat perhatian dari legislator PDI Perjuangan yang mendorong agar penanganan perkara karhutla dilakukan secara serius. Penegakan hukum dinilai perlu menjangkau seluruh pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan perusahaan, terutama apabila ditemukan bukti keterlibatan dalam tindakan yang menyebabkan kebakaran dan kerusakan lingkungan.

Dalam penanganan perkara korporasi, penyidik juga didorong untuk mengungkap pihak-pihak yang berada di balik pengambilan keputusan perusahaan. Pemeriksaan tidak cukup hanya berhenti pada badan hukum sebagai tersangka, tetapi perlu menelusuri peran pengurus, pemberi perintah, pengambil kebijakan, hingga pihak yang memperoleh keuntungan dari aktivitas yang diduga melanggar hukum.

Selain aspek pidana, dampak karhutla terhadap masyarakat juga menjadi perhatian penting. Kebakaran hutan dan lahan dapat menimbulkan kabut asap yang mengganggu kesehatan, menghambat aktivitas pendidikan dan pekerjaan, serta mengancam mata pencaharian masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan terdampak. Kerusakan ekosistem dan hilangnya sumber daya alam juga menjadi persoalan lingkungan yang membutuhkan penanganan jangka panjang.

Karena itu, penegakan hukum terhadap korporasi dinilai perlu berjalan beriringan dengan upaya pemulihan lingkungan. Koordinasi antara Polri, instansi lingkungan hidup, pemerintah daerah, dan lembaga terkait diperlukan agar penanganan perkara tidak hanya berorientasi pada proses pidana, tetapi juga memperhatikan pemulihan kawasan yang mengalami kerusakan serta perlindungan masyarakat terdampak.

Dalam perkara ini, korporasi yang disangkakan terlibat dijerat menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal yang diterapkan meliputi Pasal 98 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 99 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 108.

Ketentuan tersebut mengatur sanksi pidana terhadap perbuatan yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, termasuk tindakan pembakaran lahan yang memenuhi unsur tindak pidana. Berdasarkan ketentuan yang disampaikan kepolisian, ancaman pidana yang dikenakan dapat berupa hukuman penjara paling singkat tiga tahun hingga paling lama lima tahun, disertai denda mulai dari Rp3 miliar sampai Rp15 miliar.

Besarnya ancaman sanksi tersebut menunjukkan bahwa persoalan kebakaran hutan dan lahan memiliki konsekuensi hukum yang serius. Namun, penerapan hukuman terhadap masing-masing korporasi tetap harus didasarkan pada hasil penyidikan, pembuktian unsur tindak pidana, serta proses peradilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penetapan status tersangka tidak dengan sendirinya berarti perusahaan telah dinyatakan bersalah.

Di sisi lain, pemerintah dan aparat penegak hukum juga diharapkan memperkuat pengawasan terhadap aktivitas perusahaan, khususnya dalam pengelolaan kawasan hutan, perkebunan, dan lahan gambut. Kewajiban menyediakan sarana pencegahan kebakaran, melakukan pemantauan wilayah operasional, serta menangani titik api secara cepat menjadi bagian penting dari upaya mencegah kejadian serupa terulang.

Polri menegaskan penyidikan terhadap dugaan keterlibatan korporasi dalam kasus karhutla masih berlangsung. Dengan penetapan 20 perusahaan sebagai tersangka dan penanganan 104 laporan polisi, aparat kepolisian terus mengembangkan perkara untuk mengungkap pertanggungjawaban pihak-pihak terkait. Penanganan kasus ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus mendukung perlindungan lingkungan dan masyarakat dari dampak kebakaran hutan dan lahan.

Jurnalis : Rika Anggun Lestari