Lima Calon Manajer Kopdes Meninggal Dunia, Pensiunan Jenderal Soroti Biaya Pelatihan yang Mencapai Rp45 Juta per Peserta

Lima Calon Manajer Kopdes Meninggal Dunia, Pensiunan Jenderal Soroti Biaya Pelatihan yang Mencapai Rp45 Juta per Peserta

Meninggalnya lima peserta calon manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang mengikuti program Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) terus menjadi perhatian publik. Selain memunculkan keprihatinan atas jatuhnya korban jiwa, peristiwa tersebut juga menimbulkan pertanyaan mengenai penyelenggaraan pelatihan, termasuk besarnya anggaran yang dialokasikan untuk setiap peserta. Seorang pensiunan jenderal mengungkapkan bahwa biaya pelatihan yang dikeluarkan pemerintah diperkirakan mencapai sekitar Rp45 juta untuk setiap peserta yang mengikuti program tersebut.

Besarnya nilai anggaran tersebut dinilai seharusnya sejalan dengan kualitas penyelenggaraan pelatihan, mulai dari fasilitas pendidikan, kesiapan tenaga medis, pemeriksaan kesehatan, hingga sistem pengawasan terhadap kondisi fisik para peserta. Dengan biaya yang tidak sedikit, berbagai kalangan berharap seluruh aspek keselamatan peserta benar-benar menjadi prioritas utama selama proses pelatihan berlangsung.

Program pelatihan tersebut merupakan bagian dari Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang bertujuan mencetak calon manajer Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Para peserta diwajibkan mengikuti latihan dasar kemiliteran selama kurang lebih 45 hari di sejumlah satuan pendidikan militer sebelum nantinya ditempatkan untuk membantu pengelolaan koperasi di berbagai daerah.

Namun, dalam pelaksanaannya, program tersebut diwarnai kabar duka setelah lima peserta dilaporkan meninggal dunia dalam rentang waktu yang relatif berdekatan. Berdasarkan penjelasan Kementerian Pertahanan, penyebab meninggalnya para peserta berbeda-beda, mulai dari serangan jantung, heat stroke, komplikasi penyakit tuberkulosis, hingga gangguan pernapasan yang dialami selama mengikuti pelatihan. Pemerintah menyatakan seluruh kejadian tersebut sedang dievaluasi secara menyeluruh.

Peristiwa tersebut memicu berbagai tanggapan dari kalangan legislatif maupun pengamat. Sejumlah anggota DPR meminta Kementerian Pertahanan menghentikan sementara pelaksanaan latihan dasar kemiliteran hingga proses evaluasi selesai dilakukan. Mereka menilai keselamatan peserta harus menjadi prioritas utama, terlebih para peserta berasal dari kalangan masyarakat sipil yang dipersiapkan menjadi pengelola koperasi, bukan calon prajurit militer.

Pensiunan jenderal yang turut memberikan perhatian terhadap kasus ini menilai besarnya biaya pelatihan harus diimbangi dengan standar pelayanan yang optimal. Menurutnya, apabila benar anggaran mencapai Rp45 juta per peserta, maka penyelenggara wajib memastikan seluruh peserta memperoleh pemeriksaan kesehatan yang ketat, pendampingan medis selama latihan, asupan gizi yang memadai, serta pola latihan yang disesuaikan dengan kemampuan fisik masing-masing individu. Ia menekankan bahwa investasi negara dalam pengembangan sumber daya manusia harus dibarengi dengan sistem perlindungan yang maksimal.

Di sisi lain, Kementerian Pertahanan memastikan akan melakukan investigasi terhadap setiap kasus kematian peserta. Evaluasi akan mencakup proses seleksi kesehatan sebelum pelatihan, metode latihan fisik, kesiapan fasilitas kesehatan di lokasi pendidikan, hingga prosedur penanganan apabila peserta mengalami kondisi darurat. Pemerintah juga menyatakan akan memberikan pendampingan kepada keluarga korban sebagai bentuk tanggung jawab atas peristiwa tersebut.

Kasus meninggalnya lima calon manajer Kopdes menjadi pelajaran penting bahwa setiap program pelatihan berskala nasional harus mengedepankan aspek keselamatan dan perlindungan peserta. Masyarakat berharap evaluasi yang dilakukan pemerintah dapat menghasilkan perbaikan menyeluruh sehingga program pengembangan sumber daya manusia tetap berjalan sesuai tujuan tanpa mengabaikan keamanan dan kesehatan para peserta yang terlibat.

Jurnalis : Raka