APKASI Minta Pemerintah Pusat Hentikan Pemotongan Anggaran Daerah pada 2027

APKASI Minta Pemerintah Pusat Hentikan Pemotongan Anggaran Daerah pada 2027

Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) meminta pemerintah pusat untuk tidak lagi melakukan pemotongan anggaran transfer ke daerah mulai tahun anggaran 2027. Permintaan tersebut disampaikan karena pemerintah kabupaten menilai ketersediaan anggaran daerah menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan pembangunan, pelayanan publik, serta pelaksanaan berbagai program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Menurut APKASI, selama beberapa tahun terakhir pemerintah daerah menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Selain harus memenuhi target pembangunan nasional, pemerintah kabupaten juga dituntut meningkatkan kualitas pelayanan di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ketahanan pangan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Seluruh program tersebut membutuhkan dukungan anggaran yang memadai agar dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di daerah.

APKASI menilai kebijakan pengurangan anggaran transfer berpotensi menghambat pelaksanaan berbagai program prioritas daerah. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan berdampak terhadap pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas layanan publik, serta berbagai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah pusat diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap kebijakan efisiensi anggaran dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan riil pemerintah daerah.

Dalam penyampaiannya, APKASI juga menegaskan bahwa pemerintah kabupaten merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Sebagian besar pelayanan dasar, mulai dari pembangunan jalan daerah, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga pemberdayaan desa berada di bawah tanggung jawab pemerintah kabupaten. Apabila anggaran mengalami pengurangan secara signifikan, pelaksanaan program-program tersebut berpotensi tidak berjalan sesuai target yang telah direncanakan.

Selain meminta penghentian pemotongan anggaran pada 2027, APKASI berharap hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah semakin diperkuat melalui komunikasi yang lebih intensif. Sinergi yang baik dinilai akan menghasilkan kebijakan fiskal yang lebih seimbang sehingga kebutuhan pembangunan nasional dapat berjalan beriringan dengan kepentingan pembangunan di daerah.

Sejumlah pihak menilai bahwa pengelolaan keuangan negara memang perlu dilakukan secara hati-hati di tengah berbagai tantangan ekonomi. Namun demikian, kebijakan efisiensi anggaran diharapkan tetap memperhatikan kemampuan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah membutuhkan kepastian pendanaan agar program pembangunan dapat disusun secara berkelanjutan tanpa terganggu oleh perubahan kebijakan anggaran yang mendadak.

APKASI optimistis pemerintah pusat akan mempertimbangkan berbagai masukan dari pemerintah kabupaten sebelum menetapkan arah kebijakan anggaran tahun 2027. Dengan dukungan fiskal yang memadai, pemerintah daerah diyakini dapat terus mempercepat pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung tercapainya berbagai target pembangunan nasional secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Jurnalis : Rizki Ahmad Noviyandi