Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita Utama » Komisi III DPR Kunjungi Kediaman Kapolri Suyudi, Dorong Pembenahan dan Penguatan Institusi Polri

Komisi III DPR Kunjungi Kediaman Kapolri Suyudi, Dorong Pembenahan dan Penguatan Institusi Polri

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Komisi III DPR Kunjungi Kediaman Kapolri Suyudi, Dorong Pembenahan dan Penguatan Institusi Polri

Komisi III DPR RI melakukan kunjungan ke kediaman Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Jakarta, Sabtu (3/10/2026). Kunjungan tersebut menjadi bagian dari agenda silaturahmi sekaligus tradisi Komisi III setiap kali terjadi pergantian pimpinan tertinggi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan kunjungan tersebut merupakan kesempatan bagi jajaran Komisi III untuk bertemu secara langsung dengan Suyudi setelah resmi dilantik sebagai Kapolri. Pertemuan juga menjadi momentum untuk membangun komunikasi antara lembaga legislatif dan pimpinan Polri.

Dalam pertemuan tersebut, Suyudi memperkenalkan anggota keluarganya kepada rombongan Komisi III DPR. Selain agenda silaturahmi, Kapolri juga kembali menyampaikan komitmennya untuk memperkuat konsep “Polisi Sahabat Masyarakat” sebagai salah satu pendekatan dalam menjalankan kepemimpinannya.

Habiburokhman menyampaikan bahwa seluruh anggota Komisi III memberikan dukungan terhadap upaya Suyudi melakukan pembenahan di lingkungan Polri. Menurutnya, dukungan tersebut penting agar berbagai agenda perbaikan institusi dapat berjalan secara berkelanjutan.

Dalam kesempatan yang sama, sejumlah anggota Komisi III turut menyampaikan berbagai masukan yang sebelumnya diterima dari masyarakat. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah adanya keluhan mengenai perilaku sejumlah oknum pejabat kepolisian yang dinilai kurang mencerminkan pelayanan yang humanis dan dekat dengan masyarakat.

Habiburokhman mengatakan berbagai keluhan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bagi jajaran kepolisian. Menurutnya, kritik dan masukan dari masyarakat dapat digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki kualitas pelayanan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

Pertemuan Komisi III dengan Suyudi berlangsung setelah dirinya resmi menduduki jabatan Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Suyudi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (1/10/2026) melalui prosesi resmi di Istana Negara.

Sebelum dipercaya memimpin Polri, Suyudi memiliki pengalaman di sejumlah jabatan strategis. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) dan sebelumnya juga mengemban tugas sebagai Kapolda Banten.

Konsep “Polisi Sahabat Masyarakat” sebelumnya telah disampaikan Suyudi ketika menjalani proses uji kelayakan dan kepatutan di hadapan Komisi III DPR. Dalam pemaparannya, ia menekankan pentingnya menempatkan masyarakat sebagai salah satu pusat orientasi dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

Suyudi juga menyampaikan bahwa kritik yang disampaikan masyarakat perlu dilihat sebagai bagian dari proses evaluasi. Kritik yang didukung fakta, menurutnya, dapat menjadi peringatan dini bagi institusi untuk mengetahui berbagai persoalan yang masih membutuhkan perhatian dan perbaikan.

Dalam agenda pembenahan Polri, Suyudi menyampaikan sejumlah bidang yang menjadi perhatian, mulai dari penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, penegakan hukum, hingga pengawasan dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

Penguatan pelayanan publik menjadi salah satu aspek penting dalam membangun hubungan yang lebih baik antara kepolisian dan masyarakat. Dengan pelayanan yang profesional, terbuka, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat, Polri diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas sekaligus memperkuat kepercayaan publik.

Di sisi lain, pengawasan internal dan eksternal juga menjadi bagian penting dalam proses pembenahan institusi. Berbagai masukan dari masyarakat maupun DPR dapat menjadi bahan evaluasi agar pelaksanaan tugas kepolisian tetap berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip akuntabilitas.

Kunjungan Komisi III DPR RI ke kediaman Kapolri tersebut menjadi salah satu bentuk komunikasi awal antara DPR dan pimpinan Polri setelah pergantian Kapolri. Pertemuan tersebut juga menunjukkan pentingnya koordinasi antara lembaga legislatif dan kepolisian dalam membahas berbagai persoalan yang berkaitan dengan pelayanan serta penegakan hukum.

Berbagai masukan yang disampaikan dalam pertemuan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Suyudi dalam menjalankan tugasnya sebagai Kapolri. Pembenahan institusi, peningkatan profesionalisme anggota, serta penguatan hubungan dengan masyarakat menjadi bagian dari tantangan yang akan dihadapi dalam masa kepemimpinannya.

Jurnalis : Boby Silitonga

  • Penulis: Danilo Fernandes

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Survei Litbang Kompas Beri Skor Pelayanan Polri 8,37, Institusi Sebut Kepercayaan Publik Adalah Amanah

    Survei Litbang Kompas Beri Skor Pelayanan Polri 8,37, Institusi Sebut Kepercayaan Publik Adalah Amanah

    • calendar_month Sabtu, 27 Jun 2026
    • visibility 43
    • 0Komentar

    Survei Litbang Kompas Beri Skor Pelayanan Polri 8,37, Institusi Sebut Kepercayaan Publik Adalah Amanah Hasil Survei Persepsi Masyarakat dan Evaluasi Kinerja Polri Triwulan II Tahun 2026 yang dilakukan Litbang Kompas menunjukkan adanya peningkatan penilaian masyarakat terhadap profesionalitas pelayanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Dalam survei tersebut, skor pelayanan Polri meningkat menjadi 8,37, naik dibandingkan hasil […]

  • Polri Maksimalkan Pencarian Jurnalis yang Hilang Kontak di Selat Sunda, Libatkan Basarnas dan Tim Gabungan

    Polri Maksimalkan Pencarian Jurnalis yang Hilang Kontak di Selat Sunda, Libatkan Basarnas dan Tim Gabungan

    • calendar_month Rabu, 9 Sep 2026
    • visibility 29
    • 0Komentar

      Polri Maksimalkan Pencarian Jurnalis yang Hilang Kontak di Selat Sunda, Libatkan Basarnas dan Tim Gabungan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bersama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) serta sejumlah unsur terkait terus memaksimalkan operasi pencarian terhadap sejumlah jurnalis yang hilang kontak saat menjalankan tugas peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda, Kabupaten Pandeglang, […]

  • Kendaraan Over Dimension dan Over Loading Dinilai Membahayakan Keselamatan Pengguna Jalan

    Kendaraan Over Dimension dan Over Loading Dinilai Membahayakan Keselamatan Pengguna Jalan

    • calendar_month Kamis, 18 Jun 2026
    • visibility 55
    • 0Komentar

    Kendaraan Over Dimension dan Over Loading Dinilai Membahayakan Keselamatan Pengguna Jalan Kepolisian Republik Indonesia kembali mengingatkan masyarakat serta pelaku usaha angkutan barang mengenai bahaya kendaraan Over Dimension dan Over Loading (ODOL) yang dinilai menjadi salah satu penyebab tingginya risiko kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Kendaraan yang dimodifikasi melebihi ukuran standar pabrikan maupun mengangkut muatan melebihi […]

  • Rano Karno Pastikan Satpam yang Tegur Sopir Alphard di Bundaran HI Tak Dipecat

    Rano Karno Pastikan Satpam yang Tegur Sopir Alphard di Bundaran HI Tak Dipecat

    • calendar_month Jumat, 24 Jul 2026
    • visibility 60
    • 0Komentar

    Rano Karno Pastikan Satpam yang Tegur Sopir Alphard di Bundaran HI Tak Dipecat Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, memastikan bahwa petugas keamanan (satpam) yang sempat terlibat cekcok dengan pengemudi mobil Toyota Alphard di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, tidak akan diberhentikan dari pekerjaannya. Pernyataan tersebut disampaikan untuk meluruskan berbagai informasi yang beredar […]

  • Sayembara Begal dan Krisis Negara Hukum

    Sayembara Begal dan Krisis Negara Hukum

    • calendar_month Kamis, 30 Jul 2026
    • visibility 34
    • 0Komentar

    Sayembara Begal dan Krisis Negara Hukum Fenomena munculnya sayembara bagi masyarakat untuk menangkap pelaku begal kembali memicu perhatian publik. Praktik tersebut dinilai bukan sekadar bentuk kepedulian warga terhadap keamanan lingkungan, melainkan juga menjadi sinyal adanya krisis kepercayaan terhadap sistem penegakan hukum. Ketika masyarakat mulai mengambil inisiatif sendiri dalam memburu pelaku kejahatan, muncul pertanyaan mengenai sejauh […]

  • Konsolidasi Organisasi, DPP LBH Harimau Raya Resmi Serahkan SK Pengurus DPD DKI Jakarta

    Konsolidasi Organisasi, DPP LBH Harimau Raya Resmi Serahkan SK Pengurus DPD DKI Jakarta

    • calendar_month Senin, 20 Apr 2026
    • visibility 75
    • 0Komentar

    JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Harimau Raya mengambil langkah strategis dalam rangka penataan organisasi dengan secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengukuhan pengurus kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) DKI Jakarta. Kegiatan penyerahan SK tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP LBH Harimau Raya, Dimas Wahyu, S.H., P.id, didampingi oleh jajaran […]

expand_less