Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum » Irjen Eko Hadi Jalani Sidang Kode Etik Kasus Dugaan Penyadapan, Komjen Hendro Pandowo Pimpin Majelis

Irjen Eko Hadi Jalani Sidang Kode Etik Kasus Dugaan Penyadapan, Komjen Hendro Pandowo Pimpin Majelis

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Irjen Eko Hadi Jalani Sidang Kode Etik Kasus Dugaan Penyadapan, Komjen Hendro Pandowo Pimpin Majelis

JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Inspektur Jenderal Polisi Eko Hadi Santoso pada Selasa (17/11/2026). Sidang yang berlangsung di Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik dalam perkara penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Komjen Pol Hendro Pandowo ditunjuk untuk memimpin majelis persidangan.

Pelaksanaan sidang etik ini menjadi bagian dari proses pemeriksaan internal Polri terhadap anggota yang diduga terlibat dalam perkara tersebut. Sebelumnya, jadwal persidangan telah disampaikan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko pada Senin (16/11/2026) di Mako Brimob Polri, Kelapa Dua, Depok.

Dalam susunan majelis KKEP, Komjen Hendro Pandowo bertindak sebagai Ketua Komisi merangkap anggota. Ia didampingi Asisten Logistik (Aslog) Kapolri Irjen Pol Agus Dwi Hermawan yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi merangkap anggota. Sementara itu, tiga anggota majelis lainnya adalah Irjen Pol Untung Widiatmoko, Irjen Pol Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Pol Toni Ariadi Efendi.

Brigjen Trunoyudo menjelaskan bahwa sidang tersebut merupakan mekanisme penegakan Kode Etik Profesi Polri. Menurutnya, proses pemeriksaan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip profesionalitas, prosedural, proporsional, serta menjunjung tinggi objektivitas dan akuntabilitas.

Adapun dugaan pelanggaran etik yang dipersangkakan kepada Eko Hadi meliputi penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak sesuai prosedur, serta dugaan permufakatan untuk melakukan akses informasi secara ilegal. Dugaan tersebut berkaitan dengan penggunaan akses di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri.

Pelanggaran yang dipersangkakan itu disebut berkaitan dengan periode ketika Eko Hadi menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring maupun saat menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri. Dugaan tersebut menjadi salah satu materi yang diperiksa dalam persidangan etik untuk menilai kesesuaian tindakan yang bersangkutan dengan ketentuan profesi kepolisian.

Dalam proses pemeriksaan etik, Eko Hadi dipersangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Ketentuan tersebut menjadi dasar dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik yang menjadi kewenangan institusi kepolisian.

Kasus yang melatarbelakangi sidang etik ini merupakan perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dalam perkembangan penyidikan, Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.

Perkara tersebut tidak hanya berkaitan dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden, tetapi juga mencakup dugaan akses ilegal dan penghapusan data elektronik. Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam perkembangan penanganan perkara, penyidik juga mendalami dugaan adanya pihak lain yang menjadi sasaran penyadapan, mulai dari kalangan menteri, tokoh politik, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat.

Dalam penanganan perkara pidananya, para tersangka disebut dijerat dengan sejumlah ketentuan hukum, yakni Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Proses pidana tersebut berjalan dalam jalur yang berbeda dari pemeriksaan kode etik profesi yang dilakukan oleh Propam Polri.

Sebelum sidang Eko Hadi, Polri telah lebih dahulu menggelar sidang KKEP terhadap Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution. Dalam persidangan tersebut, majelis menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan dari keanggotaan Polri. Namun, Ahrie Sonta mengajukan banding atas keputusan tersebut sehingga putusan etiknya masih melalui mekanisme pemeriksaan pada tingkat banding.

Pelaksanaan sidang terhadap Eko Hadi menjadi bagian dari rangkaian pemeriksaan internal terhadap sejumlah anggota Polri yang terseret dalam perkara dugaan penyadapan tersebut. Sementara itu, perkembangan penanganan terhadap tersangka lainnya, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Irjen Slamet Uliandi, turut menjadi perhatian publik seiring berjalannya proses hukum.

Melalui pemeriksaan KKEP, Polri menyatakan proses penegakan kode etik dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan mengutamakan profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas. Hasil persidangan menjadi bagian penting dalam menentukan pertanggungjawaban etik Eko Hadi sebagai anggota Polri, terpisah dari pembuktian dugaan tindak pidana dalam proses peradilan.

Jurnalis : Nazwa Putri Nayla

  • Penulis: Nazwa Putri Nayla

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

expand_less