Polri Jadwalkan Sidang Etik Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo
- calendar_month 17 menit yang lalu
- visibility 1
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Polri Jadwalkan Sidang Etik Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo
JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadwalkan pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Inspektur Jenderal (Irjen) Eko Hadi Santoso pada Selasa, 17 November 2026. Sidang tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik yang menyeret nama Eko Hadi dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya.
Sidang yang akan berlangsung di Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri itu merupakan bagian dari proses penegakan aturan internal kepolisian. Pelaksanaan sidang diumumkan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, saat memberikan keterangan kepada awak media di Mako Brimob Polri, Kelapa Dua, Depok, Senin (16/11/2026).
Trunoyudo menjelaskan bahwa sidang KKEP tersebut secara khusus ditujukan kepada Eko Hadi Santoso sebagai terperiksa yang diduga melakukan pelanggaran etik. Proses persidangan dijadwalkan berlangsung di lingkungan Divpropam Polri sebagai bentuk tindak lanjut atas dugaan pelanggaran yang sedang ditangani institusi kepolisian.
Dalam persidangan tersebut, Komjen Hendro Pandowo ditunjuk untuk memimpin majelis sebagai Ketua Komisi. Sementara itu, posisi Wakil Ketua Komisi sekaligus anggota akan dijabat oleh Irjen Agus Dwi Hermawan. Adapun tiga anggota lainnya terdiri atas Irjen Untung Widyatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Tony Aryadi Effendi.
Susunan majelis tersebut akan bertugas memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang disangkakan kepada Eko Hadi. Pemeriksaan dilakukan melalui mekanisme persidangan profesi Polri untuk menilai dugaan pelanggaran berdasarkan ketentuan yang berlaku di lingkungan institusi kepolisian.
Brigjen Trunoyudo menyampaikan bahwa penyelenggaraan sidang etik merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas organisasi. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk mengawal proses penegakan kode etik agar berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
Kasus yang melibatkan Eko Hadi merupakan bagian dari penyelidikan dugaan tindak pidana penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dalam perkara tersebut, Polri sebelumnya telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri Irjen Slamet Uliandi.
Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam pemberitaan, tiga dari empat tersangka telah ditempatkan di tempat khusus dan ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Sementara itu, Irjen Slamet Uliandi belum menjalani penahanan karena masih dalam proses pemulihan kesehatan.
Dugaan praktik penyadapan terhadap Presiden Prabowo tersebut dilaporkan telah berlangsung sejak 2025. Perkara ini kemudian menjadi perhatian publik karena melibatkan sejumlah pejabat tinggi kepolisian. Presiden Prabowo juga dilaporkan telah memberhentikan Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) pada Rabu, 4 November 2026.
Selain proses pidana, penanganan perkara tersebut juga berjalan melalui mekanisme pemeriksaan etik terhadap anggota Polri yang terlibat. Langkah ini dilakukan untuk menilai apakah terdapat pelanggaran terhadap kewajiban, larangan, serta standar perilaku profesi yang harus dipatuhi setiap anggota kepolisian.
Sebelum jadwal sidang Eko Hadi diumumkan, Polri telah lebih dahulu menggelar sidang KKEP terhadap Irjen Ahrie Sonta Nasution. Dalam persidangan tersebut, majelis menyatakan Ahrie melakukan pelanggaran etik dan menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan dari keanggotaan Polri.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir sebelumnya menyampaikan bahwa putusan terhadap Ahrie mencakup sanksi etika berupa pernyataan bahwa perilaku yang bersangkutan merupakan perbuatan tercela, disertai sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat. Namun, Ahrie Sonta mengajukan upaya banding atas keputusan tersebut sehingga putusan itu masih harus melalui proses pemeriksaan pada tingkat banding.
Pelaksanaan sidang terhadap Eko Hadi menjadi bagian dari rangkaian penanganan internal Polri atas perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut. Hasil pemeriksaan majelis KKEP nantinya akan menentukan ada atau tidaknya pelanggaran kode etik berdasarkan bukti dan keterangan yang diperiksa selama persidangan.
Dengan demikian, proses penanganan perkara ini berlangsung melalui dua jalur, yakni penegakan hukum pidana dan pemeriksaan kode etik profesi. Keduanya memiliki mekanisme serta ruang lingkup pemeriksaan masing-masing. Status tersangka dalam perkara pidana juga perlu dibedakan dari penetapan pelanggaran etik, yang harus ditentukan melalui proses persidangan sesuai ketentuan yang berlaku.
Polri menyatakan proses penegakan kode etik akan mengedepankan prinsip profesionalitas, prosedural, proporsional, objektivitas, dan akuntabilitas. Sidang terhadap Irjen Eko Hadi Santoso dijadwalkan menjadi salah satu tahapan lanjutan dalam pemeriksaan internal terkait dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto.
Jurnalis : Nazwa Putri Nayla
- Penulis: Nazwa Putri Nayla


Saat ini belum ada komentar