Polri Gelar Sidang Etik Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo, Ini Susunan Majelis dan Perkara yang Diperiksa
- calendar_month 1 jam yang lalu
- visibility 3
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Polri Gelar Sidang Etik Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo, Ini Susunan Majelis dan Perkara yang Diperiksa
Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Inspektur Jenderal Polisi (Irjen) Eko Hadi Santoso pada Selasa (17/11/2026). Persidangan yang berlangsung di Gedung Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri, Jakarta, tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik dalam perkara penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Sidang etik dimulai sekitar pukul 09.00 WIB di Ruang Sidang Biro Wabprof, lantai 2 Gedung Divpropam Polri. Proses pemeriksaan dilaksanakan secara tertutup. Langkah ini menjadi bagian dari mekanisme internal kepolisian untuk memeriksa dugaan pelanggaran profesionalitas dan penyalahgunaan kewenangan yang melibatkan salah satu perwira tinggi Polri tersebut.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko membenarkan pelaksanaan sidang etik terhadap Eko Hadi Santoso. Ia menjelaskan bahwa proses tersebut merupakan bagian dari penegakan Kode Etik Profesi Polri yang harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
Persidangan dipimpin oleh Komjen Hendro Pandowo selaku Ketua Komisi. Ia didampingi Irjen Agus Dwi Hermawan sebagai Wakil Ketua Komisi. Sementara itu, tiga anggota majelis lainnya terdiri atas Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Efendi.
Dalam perkara tersebut, Eko Hadi disangkakan melakukan sejumlah dugaan pelanggaran etik. Di antaranya adalah penyalahgunaan wewenang, tindakan yang tidak profesional, pelaksanaan tugas yang tidak sesuai prosedur, serta dugaan permufakatan dalam melakukan akses ilegal terhadap sistem elektronik.
Dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan pemanfaatan akses di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri. Penyidik internal mendalami dugaan penggunaan kewenangan tersebut ketika Eko Hadi menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring maupun saat menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.
Atas dugaan tersebut, Eko Hadi dipersangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 mengenai Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Brigjen Trunoyudo menegaskan bahwa pelaksanaan sidang KKEP merupakan bentuk komitmen institusi dalam menjaga profesionalitas dan akuntabilitas setiap anggota. Polri menyatakan tidak memberikan toleransi terhadap dugaan penyalahgunaan kewenangan dan memastikan setiap personel harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan yang berlaku.
Kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut sebelumnya telah berkembang menjadi perkara besar yang melibatkan sejumlah perwira tinggi kepolisian. Bareskrim Polri menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Dalam pengusutan perkara pidana, dugaan penyadapan tidak hanya berkaitan dengan komunikasi Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah pihak lain, termasuk pejabat negara, tokoh politik, pengusaha, insan media, aktivis, serta tokoh masyarakat, turut disebut dalam perkembangan penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut. Namun, status seseorang yang disebut dalam perkara ini tidak serta-merta menunjukkan keterlibatan dalam tindak pidana.
Perkara tersebut juga berkaitan dengan dugaan akses ilegal terhadap sistem elektronik serta penghapusan data elektronik. Penyidik mendalami bagaimana akses terhadap sistem monitoring digunakan, siapa saja pihak yang memiliki kewenangan, serta apakah terdapat tindakan yang dilakukan di luar prosedur resmi.
Sebelum sidang etik Eko Hadi digelar, Polri telah lebih dahulu menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta Nasution melalui mekanisme sidang KKEP. Atas keputusan tersebut, Ahrie Sonta mengajukan upaya banding sesuai mekanisme yang tersedia dalam peraturan internal kepolisian.
Pelaksanaan sidang terhadap Eko Hadi menjadi bagian dari proses pertanggungjawaban internal yang berjalan bersamaan dengan penanganan perkara pidana. Kedua proses tersebut memiliki mekanisme dan konsekuensi hukum yang berbeda. Sidang etik berfokus pada dugaan pelanggaran kode etik profesi, sedangkan proses pidana bertujuan menguji dugaan tindak pidana berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Melalui keterangan resminya, Polri menegaskan bahwa seluruh rangkaian pemeriksaan harus mengedepankan prinsip profesional, prosedural, proporsional, objektif, transparan, dan akuntabel. Prinsip tersebut diperlukan agar proses penegakan aturan internal dapat berjalan sesuai ketentuan serta memberikan kepastian terhadap pihak-pihak yang menjalani pemeriksaan.
Sidang KKEP Irjen Eko Hadi Santoso pada 17 November 2026 ini menjadi salah satu tahapan penting dalam penanganan dugaan pelanggaran etik yang berkaitan dengan perkara penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Hasil pemeriksaan majelis nantinya akan menentukan keputusan etik terhadap yang bersangkutan berdasarkan fakta persidangan dan peraturan yang berlaku. Hingga keputusan tersebut ditetapkan, dugaan pelanggaran yang disangkakan tetap harus dibedakan dari pelanggaran yang telah dinyatakan terbukti melalui putusan resmi.
Jurnalis : Rika Anggun Lestari
- Penulis: Rika Anggun Lestari


Saat ini belum ada komentar