Kapolri Suyudi Diminta Benahi Struktur Polri, Yanma dan Sepolwan Diusulkan Dipimpin Jenderal Bintang Satu

Kapolri Suyudi Diminta Benahi Struktur Polri, Yanma dan Sepolwan Diusulkan Dipimpin Jenderal Bintang Satu

JAKARTA – Pembenahan struktur organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi salah satu perhatian dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sejumlah unsur organisasi, termasuk Pelayanan Markas (Yanma) Polri dan Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan), diusulkan untuk mendapatkan penguatan struktur kepemimpinan agar sejalan dengan tanggung jawab serta kebutuhan institusi.

Usulan tersebut disampaikan oleh Sandri Rumanama, pendiri Kontra Narasi, yang meminta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memberikan perhatian terhadap penataan jabatan di lingkungan Mabes Polri. Ia menilai sejumlah satuan kerja perlu memiliki struktur kepemimpinan yang lebih kuat, termasuk kemungkinan dipimpin oleh perwira tinggi berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau jenderal bintang satu.

Menurut Sandri, Yanma Polri mempunyai fungsi penting dalam mendukung kegiatan operasional dan pelayanan internal kepolisian. Satuan ini bertanggung jawab terhadap pembinaan, pelayanan umum, urusan dalam, serta pengelolaan fasilitas di lingkungan Markas Besar Polri. Dengan cakupan tugas tersebut, ia menilai kepemimpinan Yanma perlu disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab yang dijalankan.

Sandri berpandangan bahwa peningkatan status kepemimpinan Yanma dapat menjadi bagian dari penguatan tata kelola organisasi. Ia menilai posisi tersebut tidak semestinya dipandang hanya sebagai unsur pendukung administratif, melainkan sebagai bagian penting yang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kepolisian di tingkat pusat.

Dalam usulannya, Sandri menyebut Yanma Polri saat ini dipimpin oleh pejabat berpangkat Komisaris Besar Polisi atau Kombes Pol. Ia mengusulkan agar jabatan tersebut dapat dipimpin oleh perwira tinggi dengan pangkat Brigadir Jenderal Polisi. Namun, usulan tersebut merupakan pandangan dari pihak Kontra Narasi dan bukan pengumuman mengenai keputusan resmi perubahan struktur organisasi Polri.

Selain Yanma, Sandri juga menyoroti pentingnya penguatan struktur kepemimpinan Sekolah Polisi Wanita atau Sepolwan. Lembaga pendidikan tersebut memiliki peran dalam proses pembentukan dan pengembangan sumber daya manusia kepolisian, khususnya personel polisi wanita. Menurutnya, peran strategis pendidikan kepolisian perlu diimbangi dengan struktur organisasi dan kepemimpinan yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.

Penguatan kepemimpinan di lingkungan lembaga pendidikan dinilai dapat mendukung peningkatan kualitas pembinaan personel. Pendidikan kepolisian tidak hanya berkaitan dengan penguasaan kemampuan teknis, tetapi juga pembentukan karakter, kedisiplinan, integritas, serta pemahaman mengenai tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sandri turut menyinggung Sekolah Bahasa (Sebasa) Polri sebagai satuan lain yang menurutnya perlu mendapat perhatian dalam penataan organisasi. Penguasaan bahasa asing dapat menjadi salah satu kemampuan pendukung dalam pelaksanaan tugas kepolisian, terutama ketika berhadapan dengan kerja sama internasional, pertukaran informasi, serta penanganan perkara yang melibatkan pihak dari negara lain.

Ia menilai penyesuaian struktur kepemimpinan pada satuan-satuan tersebut perlu dipertimbangkan berdasarkan cakupan pekerjaan, tanggung jawab, dan kebutuhan institusi. Dengan demikian, penataan organisasi diharapkan tidak hanya berorientasi pada perubahan pangkat pejabat, tetapi juga memperhatikan efektivitas pelaksanaan fungsi masing-masing satuan kerja.

Dalam pandangannya, reformasi birokrasi di tubuh Polri perlu disertai evaluasi terhadap pembagian kewenangan dan mekanisme kerja. Struktur organisasi yang tepat diharapkan dapat memperjelas tanggung jawab setiap unit, mengurangi potensi tumpang tindih tugas, serta mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih efektif.

Penataan organisasi juga berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia. Penempatan personel pada jabatan tertentu idealnya mempertimbangkan kompetensi, pengalaman, kebutuhan organisasi, serta tanggung jawab yang harus dijalankan. Evaluasi berkala diperlukan agar setiap satuan kerja dapat berfungsi sesuai tujuan pembentukannya dan memberikan kontribusi optimal bagi institusi.

Sandri menegaskan bahwa penguatan struktur harus berjalan beriringan dengan pembekalan organisasi dan penyesuaian kebutuhan satuan kerja berdasarkan kondisi di lapangan. Menurutnya, peningkatan kapasitas institusi perlu disertai langkah konkret untuk memastikan bahwa setiap unit memiliki dukungan kepemimpinan yang memadai.

Meski demikian, usulan peningkatan status kepemimpinan Yanma, Sepolwan, dan Sebasa tersebut belum dapat diperlakukan sebagai kebijakan yang telah ditetapkan. Perubahan struktur dan persyaratan jabatan di lingkungan Polri tetap memerlukan pertimbangan serta keputusan dari pihak berwenang sesuai mekanisme organisasi yang berlaku.

Di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, pembenahan organisasi menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian dalam pembahasan mengenai penguatan institusi kepolisian. Usulan dari berbagai pihak dapat menjadi bahan evaluasi untuk menilai kesesuaian struktur dengan kebutuhan kerja, efektivitas pelayanan, serta tuntutan profesionalisme Polri.

Dengan evaluasi organisasi yang terukur, setiap satuan kerja diharapkan mampu menjalankan fungsi secara lebih efektif dan akuntabel. Adapun realisasi usulan perubahan kepemimpinan pada Yanma dan lembaga pendidikan Polri masih bergantung pada hasil kajian serta keputusan resmi institusi.

Jurnalis : Rika Anggun Lestari