DPR Dukung Polri Bongkar Jaringan Narkoba dari Dalam Lapas hingga ke Bandar

DPR Dukung Polri Bongkar Jaringan Narkoba dari Dalam Lapas hingga ke Bandar

Anggota Komisi XIII DPR RI, Yanuar Arif Wibowo, mendorong Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk mengusut secara menyeluruh jaringan peredaran narkotika yang diduga dikendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan (lapas). Ia menegaskan bahwa upaya pemberantasan narkoba perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari mengungkap pemasok, bandar, pengendali jaringan, hingga pihak-pihak yang diduga membantu proses distribusi.

Yanuar menyampaikan dukungannya terhadap komitmen Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam memberantas peredaran narkotika di Indonesia. Menurutnya, penindakan terhadap peredaran narkoba tidak cukup hanya menyasar lokasi-lokasi rawan di tengah masyarakat, tetapi juga harus menjangkau jaringan yang diduga menjalankan aktivitasnya dari balik jeruji besi.

Ia menilai pengungkapan jaringan narkotika yang memiliki keterkaitan dengan lapas merupakan bagian penting dari upaya memutus mata rantai peredaran barang terlarang tersebut. Penegakan hukum, menurutnya, harus dilakukan secara konsisten agar tidak hanya berhenti pada pelaku yang berada di lapangan, tetapi juga mampu mengungkap pihak-pihak yang diduga menjadi pengendali utama jaringan.

Yanuar mengingatkan bahwa lembaga pemasyarakatan pada dasarnya berfungsi sebagai tempat pembinaan warga binaan agar dapat kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, fasilitas lapas tidak boleh disalahgunakan sebagai sarana untuk menjalankan aktivitas kejahatan terorganisasi.

Apabila ditemukan indikasi adanya aktivitas peredaran narkotika yang melibatkan pihak di dalam lapas, ia meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan secara profesional, transparan, dan berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Penanganan perkara juga harus dilakukan tanpa pandang bulu, termasuk apabila terdapat dugaan keterlibatan oknum petugas yang menyalahgunakan kewenangannya.

Menurut Yanuar, penelusuran terhadap jaringan narkotika perlu mencakup seluruh pihak yang memiliki peran dalam aktivitas tersebut. Pemeriksaan tidak seharusnya hanya berfokus pada pelaku yang tertangkap secara langsung, melainkan juga perlu mengungkap hubungan antarpelaku, sumber pasokan, aliran dana, serta kemungkinan adanya jaringan lain yang berkaitan.

Ia menegaskan bahwa setiap dugaan keterlibatan seseorang harus diperiksa melalui mekanisme hukum yang berlaku. Dengan demikian, proses pemberantasan narkoba dapat berjalan secara objektif dan tidak menimbulkan tuduhan tanpa dasar terhadap pihak-pihak tertentu.

Untuk mendukung upaya tersebut, Yanuar mendorong penguatan koordinasi antara Polri, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Badan Narkotika Nasional (BNN), serta lembaga penegak hukum lainnya. Kerja sama antarlembaga dinilai penting agar pertukaran informasi, pengawasan di lingkungan pemasyarakatan, dan penelusuran jaringan dapat dilakukan secara lebih efektif.

Koordinasi tersebut juga diharapkan mampu memperkuat pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan fasilitas maupun kewenangan di lingkungan lapas. Dengan sistem pengawasan yang berjalan baik, celah yang berpotensi dimanfaatkan oleh jaringan kejahatan dapat diidentifikasi dan ditangani sesuai dengan ketentuan hukum.

Yanuar menyebut bahwa keberhasilan pemberantasan narkotika tidak semata-mata diukur dari jumlah penangkapan yang dilakukan aparat. Menurutnya, hasil yang lebih penting adalah kemampuan penegak hukum mengungkap keseluruhan jaringan, memutus jalur distribusi, serta mencegah agar aktivitas serupa tidak kembali berlangsung.

Pendekatan tersebut dinilai perlu diterapkan secara berkelanjutan agar pemberantasan narkoba tidak hanya menghasilkan penindakan dalam jangka pendek. Pengungkapan jaringan secara menyeluruh juga diharapkan dapat membantu aparat memahami pola peredaran, mengidentifikasi titik-titik rawan, dan memperkuat langkah pencegahan di masa mendatang.

Dukungan terhadap pemberantasan narkoba ini, lanjutnya, sejalan dengan Astacita ke-7 pemerintahan Prabowo-Gibran yang mencakup penguatan reformasi hukum serta pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat penegakan hukum sekaligus melindungi masyarakat dari dampak peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

Ancaman narkotika menjadi perhatian karena dampaknya dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk generasi muda. Karena itu, penindakan terhadap jaringan peredaran perlu diiringi dengan upaya pencegahan, edukasi, dan penguatan peran keluarga serta lingkungan dalam melindungi masyarakat dari penyalahgunaan narkoba.

Yanuar menegaskan bahwa negara perlu hadir melalui penegakan hukum yang tegas dan terukur. Penindakan terhadap lokasi peredaran, pengusutan jaringan yang diduga beroperasi dari dalam lapas, serta pengejaran terhadap bandar harus dilakukan berdasarkan prosedur hukum dan bukti yang kuat.

Melalui langkah yang terkoordinasi dan berkesinambungan, pemberantasan narkotika diharapkan dapat menyasar seluruh mata rantai kejahatan. Selain memperkuat keamanan di lingkungan pemasyarakatan, upaya tersebut juga diharapkan mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi generasi mendatang.

Dengan demikian, pengungkapan jaringan narkoba hingga ke pihak yang diduga menjadi pengendali utama menjadi salah satu aspek penting dalam strategi pemberantasan narkotika. Polri bersama lembaga terkait diharapkan terus memperkuat kerja sama agar setiap dugaan pelanggaran dapat ditindaklanjuti secara profesional, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jurnalis : Rizki Ahmad Noviyandi