Kapolda Papua Catat 29 Orang Meninggal Akibat Gangguan KKB di Papua Pegunungan

Kapolda Papua Catat 29 Orang Meninggal Akibat Gangguan KKB di Papua Pegunungan

Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Pol Patrige Renwarin mencatat sebanyak 29 orang meninggal dunia akibat berbagai gangguan keamanan yang dikaitkan dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Provinsi Papua Pegunungan. Data tersebut mencakup periode Januari hingga September 2026.

Data tersebut disampaikan Patrige dalam rapat koordinasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) bersama Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan yang berlangsung di Wamena, Rabu (23/9/2026). Dalam pertemuan tersebut, aparat keamanan dan pemerintah daerah membahas perkembangan situasi keamanan sekaligus langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat.

Menurut data yang dipaparkan Kapolda Papua, selama periode Januari hingga September 2026 tercatat 76 aksi gangguan keamanan. Peristiwa tersebut mencakup sejumlah kejadian seperti penembakan, pembakaran, kontak tembak, penganiayaan, pemalangan, penyanderaan, pengancaman, hingga perampasan senjata api.

Dari total 29 korban meninggal dunia, sebanyak 25 orang merupakan warga sipil. Sementara itu, dua korban tercatat sebagai anggota TNI dan dua lainnya merupakan anggota Polri. Data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sipil juga menjadi bagian besar dari korban dalam berbagai gangguan keamanan yang terjadi di wilayah Papua Pegunungan.

Selain mencatat korban meninggal dunia, kepolisian juga menyampaikan bahwa jumlah gangguan keamanan secara keseluruhan di Provinsi Papua Pegunungan pada periode yang sama mencapai 642 kasus. Kondisi tersebut menjadi perhatian aparat keamanan dan pemerintah daerah karena berpengaruh terhadap rasa aman masyarakat serta keberlangsungan aktivitas sosial dan pelayanan publik.

Kapolda Papua mengatakan penanganan persoalan keamanan di Papua Pegunungan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Menurutnya, kepolisian dan TNI tidak dapat bekerja sendiri sehingga diperlukan koordinasi bersama pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, serta tokoh masyarakat.

Polda Papua bersama Satgas Operasi Damai Cartenz-2026 terus melakukan langkah penegakan hukum terhadap berbagai gangguan keamanan. Dalam pelaksanaannya, aparat menyatakan tetap mengedepankan pendekatan yang terukur dan pendekatan kepada masyarakat melalui program pembinaan serta pelayanan publik.

Selain penegakan hukum, pengamanan dan patroli juga akan diperkuat di sejumlah jalur yang dinilai memiliki tingkat kerawanan. Beberapa jalur yang menjadi perhatian antara lain Wamena–Tolikara, Wamena–Yalimo, Wamena–Lanny Jaya, serta Wamena–Nduga.

Upaya menjaga keamanan juga dilakukan melalui pendekatan kemasyarakatan. Program Binmas Noken terus diperkuat, termasuk melalui pembinaan generasi muda dan pelayanan kesehatan. Pendekatan tersebut menjadi salah satu upaya aparat untuk membangun komunikasi dengan masyarakat sekaligus mendukung terciptanya situasi yang lebih aman.

Patrige menegaskan bahwa koordinasi antara kepolisian dan pemerintah daerah akan terus ditingkatkan. Langkah bersama tersebut diarahkan untuk memperkuat perlindungan masyarakat, menjaga keamanan wilayah, serta memastikan pelayanan publik tetap dapat berjalan di tengah berbagai tantangan keamanan.

Sementara itu, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo mengatakan penanganan berbagai kasus kriminal oleh aparat penegak hukum telah dilakukan sesuai prosedur dan standar operasional yang berlaku. Ia berharap koordinasi antara pemerintah daerah dan aparat keamanan semakin kuat sehingga berbagai persoalan dapat ditangani secara cepat dan tepat.

John juga menyoroti besarnya dampak gangguan keamanan terhadap masyarakat. Menurutnya, korban tidak hanya berasal dari kalangan aparat, tetapi juga warga sipil yang tidak terlibat dalam konflik. Karena itu, perlindungan terhadap masyarakat menjadi salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam setiap langkah penanganan keamanan di wilayah Papua Pegunungan.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri para bupati dari delapan kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan, yakni Jayawijaya, Mamberamo Tengah, Lanny Jaya, Tolikara, Yalimo, Pegunungan Bintang, Nduga, dan Yahukimo. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi persoalan keamanan di wilayah tersebut.

Pemerintah daerah dan aparat keamanan diharapkan dapat terus membangun komunikasi dengan masyarakat serta berbagai unsur lokal. Dengan koordinasi yang lebih kuat, penanganan gangguan keamanan dapat dilakukan secara terarah sekaligus memperhatikan keselamatan dan kebutuhan masyarakat di Papua Pegunungan.

Jurnalis : Ghazy fikri izdihar