Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Investigasi » Kapolda NTT Pastikan Dugaan Kasus Kekerasan Seksual yang Libatkan Bupati Kupang Ditangani Profesional dan Tanpa Tebang Pilih

Kapolda NTT Pastikan Dugaan Kasus Kekerasan Seksual yang Libatkan Bupati Kupang Ditangani Profesional dan Tanpa Tebang Pilih

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Kapolda NTT Pastikan Dugaan Kasus Kekerasan Seksual yang Libatkan Bupati Kupang Ditangani Profesional dan Tanpa Tebang Pilih

KUPANG – Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Kapolda NTT) Irjen Pol. Reza Arief Dewanto, S.I.K., menegaskan bahwa penanganan laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang, Yosef Lede, akan dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa membedakan kedudukan maupun jabatan pihak yang dilaporkan. Kepolisian memastikan seluruh tahapan penanganan perkara berjalan berdasarkan fakta hukum, alat bukti, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penegasan tersebut disampaikan Kapolda NTT dalam konferensi pers terkait perkembangan penanganan dugaan kekerasan seksual yang berlangsung di Lobby Markas Polda NTT, Senin (16/11/2026). Dalam kesempatan itu, Kapolda menekankan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, jabatan publik tidak boleh menjadi alasan untuk memperoleh perlakuan khusus dalam proses penegakan hukum.

Kapolda menyampaikan bahwa Polda NTT berkomitmen mengusut laporan tersebut secara menyeluruh dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Menurutnya, penyidik harus bekerja berdasarkan bukti dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga setiap perkembangan perkara memiliki dasar hukum yang jelas.

Dalam proses penanganannya, Polda NTT melalui Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) telah melakukan sejumlah langkah penyelidikan. Langkah tersebut meliputi pengumpulan keterangan dari korban dan saksi, pemeriksaan medis, serta koordinasi dengan pihak terkait untuk mendukung proses pembuktian.

Berdasarkan informasi awal yang disampaikan kepolisian, laporan tersebut berkaitan dengan dugaan peristiwa kekerasan seksual yang disebut terjadi pada Rabu malam, 11 November 2026, di Rumah Jabatan Bupati Kupang. Dalam perkara ini, seorang perempuan berinisial RWM (21) disebut sebagai korban, sedangkan seorang pejabat publik berinisial YL menjadi pihak terlapor.

Peristiwa tersebut bermula ketika korban diduga diajak oleh seseorang berinisial EK dengan alasan akan mendapatkan pekerjaan. Dalam rangkaian perjalanan itu, korban bersama EK dan seseorang berinisial LS kemudian menuju suatu lokasi. Berdasarkan keterangan awal yang dihimpun penyidik, korban diduga tidak mengetahui tujuan sebenarnya dari perjalanan tersebut.

Setibanya di Rumah Jabatan Bupati Kupang, korban diduga mengalami tindakan pemaksaan yang mengarah pada tindak pidana kekerasan seksual fisik. Setelah kejadian tersebut, korban melaporkannya kepada kepolisian pada Kamis, 12 November 2026. Laporan tersebut diterima dengan Nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT.

Menindaklanjuti laporan tersebut, penyidik Ditres PPA dan PPO Polda NTT segera melakukan pendalaman terhadap rangkaian peristiwa. Pemeriksaan dilakukan terhadap korban dan sejumlah saksi yang dinilai memiliki informasi berkaitan dengan kejadian, baik sebelum maupun sesudah dugaan peristiwa berlangsung.

Selain mengumpulkan keterangan, kepolisian juga mengajukan pemeriksaan medis melalui Visum et Repertum (VER) di Rumah Sakit Bhayangkara. Pemeriksaan tersebut merupakan salah satu bagian dari upaya memperoleh bukti medis yang diperlukan dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

Polda NTT juga melakukan koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi NTT serta psikolog forensik. Koordinasi tersebut ditujukan untuk memastikan korban memperoleh pendampingan psikologis, perlindungan, dan dukungan pemulihan sesuai kebutuhan selama proses hukum berlangsung.

Dalam penanganan perkara ini, Kapolda turut menekankan pentingnya penggunaan metode penyidikan yang objektif dan berbasis pembuktian. Setiap informasi yang diterima penyidik akan diperiksa serta dicocokkan dengan bukti-bukti yang tersedia agar penanganan perkara tidak hanya bergantung pada satu keterangan.

Kapolda menegaskan bahwa perlindungan terhadap korban menjadi salah satu perhatian utama kepolisian. Selain memastikan proses hukum berjalan, institusi kepolisian juga berkewajiban memperhatikan hak korban untuk memperoleh rasa aman, pendampingan, serta kepastian hukum.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda mengajak masyarakat dan insan pers untuk ikut mengawal perkembangan perkara secara objektif dan berimbang. Ia meminta seluruh pihak memberikan ruang kepada penyidik untuk menyelesaikan tahapan penanganan sesuai mekanisme hukum, sekaligus tetap menghormati privasi dan identitas korban.

Polda NTT juga menegaskan bahwa proses hukum terhadap perkara tersebut tidak boleh dipengaruhi oleh status sosial, kedudukan, maupun jabatan pihak yang dilaporkan. Setiap keputusan terkait perkembangan status hukum akan ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan, kecukupan alat bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Penanganan kasus ini menjadi perhatian publik di Nusa Tenggara Timur karena melibatkan seorang pejabat daerah. Meski demikian, kepolisian menegaskan bahwa proses penegakan hukum harus tetap berjalan secara independen, profesional, serta tidak mendahului hasil pembuktian. Dengan demikian, hak korban untuk memperoleh perlindungan dan hak pihak terlapor untuk menjalani proses hukum secara adil tetap diperhatikan.

Kapolda NTT kembali memastikan bahwa Polda NTT akan melanjutkan penanganan laporan tersebut hingga seluruh fakta yang berkaitan dengan perkara dapat terungkap. Kepolisian juga berkomitmen menyampaikan perkembangan penanganan secara terbuka dengan tetap memperhatikan batasan informasi yang berkaitan dengan kepentingan penyidikan dan perlindungan korban.

Melalui langkah tersebut, Polda NTT berharap proses penegakan hukum dapat memberikan kepastian berdasarkan fakta dan ketentuan perundang-undangan. Masyarakat pun diharapkan turut menjaga situasi keamanan dan ketertiban agar penanganan perkara berlangsung kondusif tanpa mengganggu hak-hak pihak yang terlibat.

Jurnalis : Nazwa Putri Nayla

  • Penulis: Nazwa Putri Nayla

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Cegah Karhutla, Bhabinkamtibmas Polsek Makarti Jaya Berikan Edukasi kepada Warga Upang Marga

    Cegah Karhutla, Bhabinkamtibmas Polsek Makarti Jaya Berikan Edukasi kepada Warga Upang Marga

    • calendar_month Senin, 12 Okt 2026
    • visibility 44
    • 0Komentar

    Cegah Karhutla, Bhabinkamtibmas Polsek Makarti Jaya Berikan Edukasi kepada Warga Upang Marga Banyuasin – Upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus dilakukan jajaran kepolisian melalui pendekatan langsung kepada masyarakat. Salah satunya dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas Polsek Makarti Jaya, Polres Banyuasin, Polda Sumatera Selatan, dengan memberikan sosialisasi serta imbauan kepada warga Desa Upang Marga, Kecamatan Air […]

  • Sejumlah Orang Ditahan Polda Metro Jaya Jelang Demo 27 Agustus

    Sejumlah Orang Ditahan Polda Metro Jaya Jelang Demo 27 Agustus

    • calendar_month Kamis, 27 Agt 2026
    • visibility 81
    • 0Komentar

      Sejumlah Orang Ditahan Polda Metro Jaya Jelang Demo 27 Agustus Menjelang aksi demonstrasi yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Agustus 2026, Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah orang. Beberapa di antaranya disebut sempat diamankan dan ditahan sementara untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh aparat kepolisian. Informasi mengenai pemeriksaan dan penahanan tersebut disampaikan Menteri Koordinator […]

  • Kasus Penganiayaan Berlarut, Kuasa Hukum Soroti Lambannya Penanganan Perkara

    Kasus Penganiayaan Berlarut, Kuasa Hukum Soroti Lambannya Penanganan Perkara

    • calendar_month Rabu, 23 Sep 2026
    • visibility 71
    • 0Komentar

    Kasus Penganiayaan Berlarut, Kuasa Hukum Soroti Lambannya Penanganan Perkara Penanganan kasus dugaan penganiayaan terhadap Ike Pertiwi menjadi sorotan setelah kuasa hukumnya mempertanyakan kepastian kelanjutan proses hukum yang telah berjalan lebih dari satu tahun. Tim Advokat Ryan Gumay Law Firm melalui Muhammad Yosi Agustian meminta aparat penegak hukum memberikan kejelasan mengenai perkembangan perkara tersebut. Menurut keterangan […]

  • Di Universitas Indonesia, Kabaharkam Polri Tegaskan Kepercayaan Publik Menjadi Tolok Ukur Keberhasilan Kepolisian

    Di Universitas Indonesia, Kabaharkam Polri Tegaskan Kepercayaan Publik Menjadi Tolok Ukur Keberhasilan Kepolisian

    • calendar_month Kamis, 22 Okt 2026
    • visibility 42
    • 0Komentar

    Di Universitas Indonesia, Kabaharkam Polri Tegaskan Kepercayaan Publik Menjadi Tolok Ukur Keberhasilan Kepolisian Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat merupakan salah satu tolok ukur penting dalam menilai keberhasilan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjalankan tugasnya. Keberhasilan kepolisian tidak hanya diukur dari kemampuan menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga dari […]

  • Perluas Fungsi dan Layanan, Transformasi Posyandu 6 SPM Digelar Serentak di Singkep Selatan

    Perluas Fungsi dan Layanan, Transformasi Posyandu 6 SPM Digelar Serentak di Singkep Selatan

    • calendar_month Rabu, 29 Apr 2026
    • visibility 116
    • 0Komentar

    LINGGA – Pemerintah Kecamatan Singkep Selatan bersama Puskesmas Resang, serta seluruh perangkat Kelurahan dan Desa di wilayah tersebut, secara resmi melaksanakan kegiatan Transformasi Posyandu dengan penerapan 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM). Kegiatan ini digelar serentak di seluruh Posyandu se-Kabupaten Lingga, Rabu (29/04/2026). Inisiatif strategis ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan […]

  • Pacu Iklim Kompetisi Daerah, Kemendagri Gelar Apresiasi Pemda 2026 Regional Sulawesi

    Pacu Iklim Kompetisi Daerah, Kemendagri Gelar Apresiasi Pemda 2026 Regional Sulawesi

    • calendar_month Sabtu, 30 Mei 2026
    • visibility 98
    • 0Komentar

      Kendari – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Regional Sulawesi di Hotel Claro, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Jumat (29/5/2026). Kegiatan yang diselenggarakan bekerja sama dengan Kompas.com tersebut memberikan penghargaan dalam empat kategori, yakni penurunan tingkat pengangguran, creative financing, pengendalian inflasi, serta penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting. Dalam […]

expand_less