Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Investigasi » Bareskrim Polri Usut TPPU Kasus BBM Subsidi di Sulawesi Selatan, Kerugian Negara Ditaksir Rp67,9 Miliar

Bareskrim Polri Usut TPPU Kasus BBM Subsidi di Sulawesi Selatan, Kerugian Negara Ditaksir Rp67,9 Miliar

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Bareskrim Polri Usut TPPU Kasus BBM Subsidi di Sulawesi Selatan, Kerugian Negara Ditaksir Rp67,9 Miliar

JAKARTA – Bareskrim Polri terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Sulawesi Selatan. Pengembangan perkara tersebut kini diarahkan pada dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk menelusuri aliran dana, aset, serta pihak-pihak yang diduga menikmati keuntungan dari aktivitas ilegal tersebut. Dalam perkara ini, potensi kerugian negara diperkirakan mencapai Rp67.904.375.000 atau sekitar Rp67,9 miliar.

Pengembangan penyidikan tersebut disampaikan Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Pol. Suhasto, S.I.K., M.H., dalam konferensi pers di Lobi Gedung Awaloedin Djamin, Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (16/11/2026). Ia menjelaskan bahwa perkara pokok sebelumnya ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan berdasarkan laporan polisi tertanggal 26 Februari 2026.

Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Penyidik mendalami dugaan penyalahgunaan distribusi BBM jenis biosolar bersubsidi yang seharusnya disalurkan sesuai ketentuan dan peruntukannya.

Berdasarkan hasil penyidikan, aktivitas yang diduga melanggar ketentuan tersebut berlangsung sejak Oktober 2025 hingga Februari 2026. Dalam periode itu, BBM bersubsidi diduga dipindahkan dari sejumlah truk tangki ke dua kapal pengangkut jenis SPOB, yakni SPOB Sania dan SPOB Sukses Rahayu 999. Selanjutnya, BBM tersebut dipindahkan kembali ke kapal tanker MT Bakti 1 melalui mekanisme pemindahan antarkapal atau ship-to-ship di perairan Makassar.

Dari hasil penghitungan penyidik, total volume BBM bersubsidi yang diduga dipindahkan dalam rangkaian aktivitas tersebut mencapai sekitar 3.532 kiloliter. Dalam proses penyidikan perkara pidana asal, polisi telah memeriksa 43 orang saksi dan satu orang ahli dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Dari hasil pemeriksaan dan alat bukti yang dikumpulkan, tujuh orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Suhasto mengungkapkan bahwa perkiraan kerugian negara akibat dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi tersebut mencapai Rp67.904.375.000. Nilai tersebut menjadi salah satu dasar penting bagi penyidik untuk mengembangkan penanganan perkara, terutama dalam mengungkap keuntungan yang diduga diperoleh serta kemungkinan adanya aset yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut.

Dalam pengungkapan kasus ini, penyidik juga mengamankan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan aktivitas pengangkutan dan pemindahan BBM. Barang bukti tersebut meliputi dua unit kapal SPOB, tujuh unit truk pengangkut BBM, dua unit mesin pompa beserta selang dengan panjang kurang lebih 500 meter, satu unit kapal tanker MT Bakti 1, sekitar 120 kiloliter biosolar, serta sejumlah dokumen transaksi.

Selain itu, penyidik menemukan adanya dugaan ketidaksesuaian antara dokumen pengangkutan dan volume BBM yang sebenarnya dikirim. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol. Taufik Herdiansyah Zeinardi, S.I.K., S.H., M.H., menjelaskan bahwa salah satu modus yang diduga digunakan adalah memanfaatkan dokumen pembelian BBM non-subsidi dari perusahaan pemegang Izin Niaga Umum (INU) untuk menyamarkan pengangkutan BBM bersubsidi dengan volume yang tidak sesuai dokumen resmi.

Dalam penjelasannya, Taufik menyebutkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap lima kali pengiriman, ditemukan selisih volume sekitar 3.652 kiloliter yang tidak sesuai dengan dokumen asal. Perbedaan data tersebut menjadi bagian dari materi penyidikan untuk mengungkap dugaan penyalahgunaan distribusi BBM serta pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas tersebut.

Terkait perkembangan perkara, berkas penyidikan pidana asal telah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh pihak kejaksaan melalui surat tertanggal 12 November 2026. Taufik juga menyampaikan bahwa empat berkas perkara tersangka telah dinyatakan lengkap pada tanggal tersebut. Sementara itu, pengembangan penyidikan ke dugaan tindak pidana pencucian uang dilakukan berdasarkan laporan polisi yang diterbitkan pada 20 Oktober 2026 dengan mengacu pada Pasal 607 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam penanganan perkara TPPU, Bareskrim Polri akan menerapkan pendekatan follow the money dan follow the asset. Pendekatan tersebut dilakukan dengan menelusuri transaksi keuangan serta mengidentifikasi aset yang diduga berkaitan dengan hasil tindak pidana. Langkah ini diperlukan untuk mengetahui pihak-pihak yang menerima aliran dana, pihak yang diduga menikmati keuntungan, serta kemungkinan pengalihan hasil kejahatan ke dalam bentuk kepemilikan aset.

Penyidik juga akan mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain yang belum terungkap dalam penyidikan perkara pokok. Penelusuran terhadap transaksi dan kepemilikan aset diharapkan dapat memberikan gambaran lebih menyeluruh mengenai aliran keuntungan dari dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi tersebut. Proses pengembangan tetap dilakukan berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

Sementara itu, Direktur BBM BPH Migas Chrisnawan Anditya menyampaikan apresiasi kepada jajaran Bareskrim Polri dan Polda Sulawesi Selatan atas langkah penegakan hukum terhadap dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Menurutnya, penyimpangan dalam pengangkutan maupun niaga BBM bersubsidi berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara sekaligus mengganggu ketepatan sasaran penyaluran subsidi pemerintah.

Ia mengingatkan bahwa BBM bersubsidi merupakan fasilitas yang disediakan negara untuk membantu masyarakat dan kelompok yang berhak menerima. Oleh karena itu, penggunaannya harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan. Penyalahgunaan distribusi maupun praktik perdagangan ilegal dapat mengurangi manfaat subsidi yang seharusnya diterima masyarakat.

BPH Migas bersama Polri berkomitmen memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap distribusi BBM bersubsidi agar penyalurannya tepat sasaran. Masyarakat juga diimbau menggunakan BBM subsidi sesuai peruntukan serta tidak terlibat dalam praktik jual beli yang bertentangan dengan ketentuan hukum.

Pengembangan kasus oleh Bareskrim Polri ini menjadi bagian dari upaya mengungkap secara menyeluruh dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi di Sulawesi Selatan. Melalui penelusuran aliran keuangan dan aset, penyidik berupaya mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan sekaligus menindaklanjuti potensi kerugian negara. Seluruh proses hukum terhadap para tersangka tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Jurnalis : Rika Anggun Lestari

author avatar
Rika Anggun Lestari
  • Penulis: Rika Anggun Lestari

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • DIDUGA KAFE BERDIRI DI ZONA HIJAU TANAH KAS DESA MARGOMULYO, TUBAN: PBG DAN IZIN USAHA DIPERTANYAKAN, ALIRAN UANG SEWA DISOROT

    DIDUGA KAFE BERDIRI DI ZONA HIJAU TANAH KAS DESA MARGOMULYO, TUBAN: PBG DAN IZIN USAHA DIPERTANYAKAN, ALIRAN UANG SEWA DISOROT

    • calendar_month Minggu, 25 Okt 2026
    • visibility 97
    • 0Komentar

    DIDUGA KAFE BERDIRI DI ZONA HIJAU TANAH KAS DESA MARGOMULYO, TUBAN: PBG DAN IZIN USAHA DIPERTANYAKAN, ALIRAN UANG SEWA DISOROT TUBAN, JAWA TIMUR — Pemanfaatan Tanah Kas Desa (TKD) di Desa Margomulyo, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, menjadi sorotan setelah muncul dugaan bahwa lahan yang disebut berada di zona hijau dimanfaatkan untuk kegiatan usaha kafe. Selain […]

  • Pimpinan Ponpes di Lombok Barat Diduga Cabuli Santriwati dengan Modus Pengobatan Sakit Gigi

    Pimpinan Ponpes di Lombok Barat Diduga Cabuli Santriwati dengan Modus Pengobatan Sakit Gigi

    • calendar_month Jumat, 2 Okt 2026
    • visibility 67
    • 0Komentar

    Pimpinan Ponpes di Lombok Barat Diduga Cabuli Santriwati dengan Modus Pengobatan Sakit Gigi Seorang pimpinan pondok pesantren (ponpes) di wilayah Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), dilaporkan atas dugaan pencabulan terhadap seorang santriwati yang masih berusia 14 tahun. Dugaan tindak pidana tersebut kini telah masuk ke tahap penyidikan dan tengah ditangani oleh aparat […]

  • Perkuat Hubungan dengan Masyarakat, Polda Sulteng Gelar Jumat Curhat di Desa Pewunu

    Perkuat Hubungan dengan Masyarakat, Polda Sulteng Gelar Jumat Curhat di Desa Pewunu

    • calendar_month Kamis, 22 Okt 2026
    • visibility 49
    • 0Komentar

    Perkuat Hubungan dengan Masyarakat, Polda Sulteng Gelar Jumat Curhat di Desa Pewunu PALU – Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah terus berupaya mempererat hubungan dengan masyarakat melalui kegiatan Jumat Curhat. Program ini menjadi sarana komunikasi terbuka antara kepolisian dan warga untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, serta berbagai masukan terkait keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Kegiatan Jumat Curhat tersebut […]

  • Everyday Tech: Ordinary Gadgets with Extraordinary Features for 2023

    Everyday Tech: Ordinary Gadgets with Extraordinary Features for 2023

    • calendar_month Sabtu, 17 Feb 2024
    • visibility 389
    • 0Komentar

    As the timeline of technology perpetually accelerates, 2023 emerges as a testament to human creativity and ingenuity. The realm of gadgets is no longer restricted to mere utility; it’s about amplifying human potential and redefining boundaries. With each passing day, these handheld marvels become an even more integrated part of our daily lives, intertwining with […]

  • Polisi Gelar Operasi Sarang Narkoba di Gunung Bugis Balikpapan, 58 Orang Diperiksa

    Polisi Gelar Operasi Sarang Narkoba di Gunung Bugis Balikpapan, 58 Orang Diperiksa

    • calendar_month Selasa, 13 Okt 2026
    • visibility 43
    • 0Komentar

    Polisi Gelar Operasi Sarang Narkoba di Gunung Bugis Balikpapan, 58 Orang Diperiksa BALIKPAPAN – Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Polda Kaltim) bersama Polresta Balikpapan menggelar operasi pemberantasan narkotika di kawasan Gunung Bugis, Kecamatan Balikpapan Barat, Kalimantan Timur. Dalam operasi yang berlangsung pada Jumat malam, 9 Oktober 2026, dan dilanjutkan pada Minggu, 11 Oktober 2026, petugas mengamankan […]

  • Antrian Panjang Disejumlah SPBU di Kota Sampit Dikeluhkan warga.

    Antrian Panjang Disejumlah SPBU di Kota Sampit Dikeluhkan warga.

    • calendar_month Selasa, 5 Mei 2026
    • visibility 144
    • 0Komentar

    Berita Polri.com.Sampit – Kalteng. Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur,( Kotim) keluhkan antrean panjang disejumlah SPBU di Kota Sampit, Antrian kendaraan bermotor dan mobil yang antre di SPBU mengular hingga Jalan raya. “Sudah ada beberapa minggu ini yang antrean pertalite kembali panjang.Kalau antrean solar itu sudah biasa karena terjadi sejak bertahun-tahun tapi belum juga bisa diatasi aparat.Sekarang […]

expand_less