Kapolda NTT Pastikan Dugaan Kasus Kekerasan Seksual yang Libatkan Bupati Kupang Ditangani Profesional dan Tanpa Tebang Pilih
- calendar_month 21 menit yang lalu
- visibility 3
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Kapolda NTT Pastikan Dugaan Kasus Kekerasan Seksual yang Libatkan Bupati Kupang Ditangani Profesional dan Tanpa Tebang Pilih
KUPANG – Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Kapolda NTT) Irjen Pol. Reza Arief Dewanto, S.I.K., menegaskan bahwa penanganan laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang, Yosef Lede, akan dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa membedakan kedudukan maupun jabatan pihak yang dilaporkan. Kepolisian memastikan seluruh tahapan penanganan perkara berjalan berdasarkan fakta hukum, alat bukti, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Penegasan tersebut disampaikan Kapolda NTT dalam konferensi pers terkait perkembangan penanganan dugaan kekerasan seksual yang berlangsung di Lobby Markas Polda NTT, Senin (16/11/2026). Dalam kesempatan itu, Kapolda menekankan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, jabatan publik tidak boleh menjadi alasan untuk memperoleh perlakuan khusus dalam proses penegakan hukum.
Kapolda menyampaikan bahwa Polda NTT berkomitmen mengusut laporan tersebut secara menyeluruh dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Menurutnya, penyidik harus bekerja berdasarkan bukti dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga setiap perkembangan perkara memiliki dasar hukum yang jelas.
Dalam proses penanganannya, Polda NTT melalui Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) telah melakukan sejumlah langkah penyelidikan. Langkah tersebut meliputi pengumpulan keterangan dari korban dan saksi, pemeriksaan medis, serta koordinasi dengan pihak terkait untuk mendukung proses pembuktian.
Berdasarkan informasi awal yang disampaikan kepolisian, laporan tersebut berkaitan dengan dugaan peristiwa kekerasan seksual yang disebut terjadi pada Rabu malam, 11 November 2026, di Rumah Jabatan Bupati Kupang. Dalam perkara ini, seorang perempuan berinisial RWM (21) disebut sebagai korban, sedangkan seorang pejabat publik berinisial YL menjadi pihak terlapor.
Peristiwa tersebut bermula ketika korban diduga diajak oleh seseorang berinisial EK dengan alasan akan mendapatkan pekerjaan. Dalam rangkaian perjalanan itu, korban bersama EK dan seseorang berinisial LS kemudian menuju suatu lokasi. Berdasarkan keterangan awal yang dihimpun penyidik, korban diduga tidak mengetahui tujuan sebenarnya dari perjalanan tersebut.
Setibanya di Rumah Jabatan Bupati Kupang, korban diduga mengalami tindakan pemaksaan yang mengarah pada tindak pidana kekerasan seksual fisik. Setelah kejadian tersebut, korban melaporkannya kepada kepolisian pada Kamis, 12 November 2026. Laporan tersebut diterima dengan Nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT.
Menindaklanjuti laporan tersebut, penyidik Ditres PPA dan PPO Polda NTT segera melakukan pendalaman terhadap rangkaian peristiwa. Pemeriksaan dilakukan terhadap korban dan sejumlah saksi yang dinilai memiliki informasi berkaitan dengan kejadian, baik sebelum maupun sesudah dugaan peristiwa berlangsung.
Selain mengumpulkan keterangan, kepolisian juga mengajukan pemeriksaan medis melalui Visum et Repertum (VER) di Rumah Sakit Bhayangkara. Pemeriksaan tersebut merupakan salah satu bagian dari upaya memperoleh bukti medis yang diperlukan dalam proses penyelidikan dan penyidikan.
Polda NTT juga melakukan koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi NTT serta psikolog forensik. Koordinasi tersebut ditujukan untuk memastikan korban memperoleh pendampingan psikologis, perlindungan, dan dukungan pemulihan sesuai kebutuhan selama proses hukum berlangsung.
Dalam penanganan perkara ini, Kapolda turut menekankan pentingnya penggunaan metode penyidikan yang objektif dan berbasis pembuktian. Setiap informasi yang diterima penyidik akan diperiksa serta dicocokkan dengan bukti-bukti yang tersedia agar penanganan perkara tidak hanya bergantung pada satu keterangan.
Kapolda menegaskan bahwa perlindungan terhadap korban menjadi salah satu perhatian utama kepolisian. Selain memastikan proses hukum berjalan, institusi kepolisian juga berkewajiban memperhatikan hak korban untuk memperoleh rasa aman, pendampingan, serta kepastian hukum.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolda mengajak masyarakat dan insan pers untuk ikut mengawal perkembangan perkara secara objektif dan berimbang. Ia meminta seluruh pihak memberikan ruang kepada penyidik untuk menyelesaikan tahapan penanganan sesuai mekanisme hukum, sekaligus tetap menghormati privasi dan identitas korban.
Polda NTT juga menegaskan bahwa proses hukum terhadap perkara tersebut tidak boleh dipengaruhi oleh status sosial, kedudukan, maupun jabatan pihak yang dilaporkan. Setiap keputusan terkait perkembangan status hukum akan ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan, kecukupan alat bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Penanganan kasus ini menjadi perhatian publik di Nusa Tenggara Timur karena melibatkan seorang pejabat daerah. Meski demikian, kepolisian menegaskan bahwa proses penegakan hukum harus tetap berjalan secara independen, profesional, serta tidak mendahului hasil pembuktian. Dengan demikian, hak korban untuk memperoleh perlindungan dan hak pihak terlapor untuk menjalani proses hukum secara adil tetap diperhatikan.
Kapolda NTT kembali memastikan bahwa Polda NTT akan melanjutkan penanganan laporan tersebut hingga seluruh fakta yang berkaitan dengan perkara dapat terungkap. Kepolisian juga berkomitmen menyampaikan perkembangan penanganan secara terbuka dengan tetap memperhatikan batasan informasi yang berkaitan dengan kepentingan penyidikan dan perlindungan korban.
Melalui langkah tersebut, Polda NTT berharap proses penegakan hukum dapat memberikan kepastian berdasarkan fakta dan ketentuan perundang-undangan. Masyarakat pun diharapkan turut menjaga situasi keamanan dan ketertiban agar penanganan perkara berlangsung kondusif tanpa mengganggu hak-hak pihak yang terlibat.
Jurnalis : Nazwa Putri Nayla
- Penulis: Nazwa Putri Nayla


Saat ini belum ada komentar