Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum » Polri Gelar Sidang KKEP Lanjutan terhadap Perwira Tinggi Berinisial EHS pada 17 November 2026

Polri Gelar Sidang KKEP Lanjutan terhadap Perwira Tinggi Berinisial EHS pada 17 November 2026

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Polri Gelar Sidang KKEP Lanjutan terhadap Perwira Tinggi Berinisial EHS pada 17 November 2026

JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) menjadwalkan pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap seorang perwira tinggi Polri berinisial EHS pada Selasa, 17 November 2026. Persidangan tersebut akan berlangsung di Markas Besar (Mabes) Polri, Jakarta, sebagai bagian dari proses penegakan kode etik profesi di lingkungan kepolisian.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, membenarkan agenda persidangan tersebut. Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan sidang KKEP merupakan tindak lanjut atas dugaan pelanggaran kode etik yang dipersangkakan kepada personel yang bersangkutan.

Trunoyudo menyampaikan bahwa sidang dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 17 November 2026. Menurutnya, mekanisme persidangan tersebut merupakan bagian dari upaya Polri menjalankan penegakan aturan profesi secara internal sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun sejumlah dugaan pelanggaran yang menjadi materi pemeriksaan meliputi penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional, serta dugaan pelaksanaan tugas yang tidak sesuai prosedur. Selain itu, EHS juga dipersangkakan terlibat dalam dugaan permufakatan untuk melakukan akses ilegal atau illegal access dengan memanfaatkan akses di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri.

Dugaan tersebut berkaitan dengan penggunaan akses ketika EHS menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon) maupun saat menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri. Seluruh dugaan tersebut akan menjadi bagian dari materi pemeriksaan dalam persidangan untuk menilai ada atau tidaknya pelanggaran kode etik profesi.

Dalam pelaksanaan sidang KKEP tersebut, Polri telah menetapkan susunan komisi yang bertugas memimpin dan memeriksa perkara. Komjen Pol. Dr. Hendro Pandowo, M.Si. akan bertindak sebagai Ketua Komisi merangkap anggota, sedangkan Irjen Pol. Agus Dwi Hermawan, S.H., S.I.K. menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi merangkap anggota.

Sementara itu, anggota komisi lainnya terdiri atas Irjen Pol. Dr. Untung Widiatmoko, S.I.K., M.H., IJP Arie Ardian Rishadi, S.I.K., M.Si., serta Irjen Pol. Toni Ariadi Efendi, S.H., S.I.K., M.H., M.M. Susunan tersebut akan menjalankan tugas pemeriksaan sesuai mekanisme dan ketentuan dalam sidang kode etik profesi Polri.

Dalam perkara ini, EHS dipersangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum yang digunakan dalam proses pemeriksaan dugaan pelanggaran etik terhadap anggota kepolisian. Melalui persidangan KKEP, komisi akan menjalankan mekanisme pemeriksaan untuk menilai dugaan pelanggaran berdasarkan ketentuan yang berlaku serta mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan.

Trunoyudo menegaskan bahwa seluruh rangkaian persidangan akan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip profesionalitas, prosedural, dan proporsionalitas. Polri juga menekankan pentingnya menjaga etika, objektivitas, serta akuntabilitas dalam setiap tahapan penegakan kode etik profesi.

Pelaksanaan sidang KKEP ini menjadi bagian dari mekanisme pengawasan dan penegakan disiplin internal Polri. Proses tersebut diharapkan dapat memastikan setiap dugaan pelanggaran yang melibatkan anggota kepolisian diperiksa berdasarkan aturan yang berlaku, tanpa mengabaikan prinsip objektivitas dan hak-hak pihak yang menjalani pemeriksaan.

Dengan dijadwalkannya sidang pada 17 November 2026, proses penanganan dugaan pelanggaran kode etik terhadap EHS akan berlanjut melalui mekanisme persidangan di lingkungan Polri. Perkembangan perkara selanjutnya akan bergantung pada hasil pemeriksaan serta keputusan komisi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jurnalis : Nazwa Putri Nayla

  • Penulis: Nazwa Putri Nayla

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

expand_less