Polri Deklarasikan Perang terhadap Pungli dan Calo Tenaga Kerja di Kawasan Industri

Polri Deklarasikan Perang terhadap Pungli dan Calo Tenaga Kerja di Kawasan Industri

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyatakan perang terhadap praktik percaloan dan pungutan liar (pungli) dalam proses perekrutan tenaga kerja di kawasan industri. Langkah tersebut ditujukan untuk melindungi masyarakat pencari kerja dari praktik ilegal yang merugikan.

Komitmen itu disampaikan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto saat meluncurkan program nasional Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) sekaligus kegiatan uji kompetensi satuan pengamanan (satpam). Acara tersebut berlangsung di Monumen Perjuangan, Kota Bandung, Rabu (11/11/2026).

Dalam kegiatan itu, Kapolri hadir bersama Menteri Ketenagakerjaan, Menteri UMKM, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Barat.

Suyudi menginstruksikan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) dan seluruh kepala kepolisian daerah (Kapolda) agar menindak tegas pelaku percaloan yang diduga memeras para pencari kerja. Ia meminta jajaran kepolisian tidak ragu mengambil langkah hukum terhadap praktik tersebut.

Kapolri menyoroti modus percaloan yang beroperasi di sekitar kawasan industri. Selain dilakukan oleh pihak luar, praktik tersebut juga diduga melibatkan oknum dari internal perusahaan.

Menurut Suyudi, pungutan ilegal dalam proses mencari pekerjaan tidak hanya membebani kondisi ekonomi masyarakat. Praktik tersebut juga berpotensi mengganggu iklim investasi serta kepastian hukum di daerah.

Untuk memudahkan masyarakat melaporkan kejadian, Polri menyiapkan sejumlah saluran pengaduan. Salah satunya melalui layanan Call Center 110 yang dapat digunakan masyarakat untuk menyampaikan laporan terkait pungli dan tindakan premanisme.

Selain layanan tersebut, Polri juga akan mengoptimalkan jaringan Bhabinkamtibmas di tingkat desa dan kelurahan. Kepolisian turut mendorong koordinasi dengan sistem pengamanan internal perusahaan guna memperkuat pengawasan di lingkungan industri.

Kapolri menjelaskan, program Poliran tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan kementerian, pemerintah daerah, maupun asosiasi dunia usaha. Program ini dirancang sebagai wadah kolaborasi lintas sektor dalam membantu mempertemukan pencari kerja dengan penyedia layanan penyaluran tenaga kerja.

Melalui kolaborasi tersebut, proses perekrutan, pelatihan, hingga penempatan tenaga kerja diharapkan berlangsung secara transparan dan terbebas dari biaya ilegal. Polri juga meminta seluruh pihak memastikan tidak ada praktik calo yang merugikan masyarakat.

Polri menegaskan penindakan terhadap pungli dan percaloan menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan kerja yang aman serta memberikan perlindungan kepada pencari kerja, khususnya mereka yang sedang berusaha memperoleh kesempatan bekerja di kawasan industri.

Jurnalis : Damara Rizky Elisyah