Irjen Ahrie Sonta Dipecat dari Polri, Habiburokhman Desak Penindakan terhadap Pihak Lain

Irjen Ahrie Sonta Dipecat dari Polri, Habiburokhman Desak Penindakan terhadap Pihak Lain

Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mendukung keputusan Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution. Ia meminta kepolisian tidak berhenti pada penindakan terhadap Ahrie, tetapi juga mengusut pihak lain yang diduga terlibat dalam perkara penyadapan ilegal.

Habiburokhman menilai kasus tersebut telah mencoreng nama baik institusi kepolisian dan berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Menurutnya, dugaan penyalahgunaan kewenangan strategis harus ditangani secara serius dan menyeluruh.

Dalam keterangan tertulis pada Rabu (11/11/2026), Habiburokhman menyebut perkara penyadapan tersebut sebagai salah satu peristiwa yang sangat serius dalam sejarah kepolisian modern Indonesia. Ia menyoroti dampak penyalahgunaan instrumen intelijen yang semestinya digunakan untuk kepentingan keamanan negara.

Ia berpandangan, penggunaan kewenangan intelijen secara tidak semestinya bukan hanya berdampak pada kredibilitas institusi, tetapi juga dapat mengancam rasa aman masyarakat serta prinsip penegakan hukum.

Habiburokhman menilai keputusan PTDH melalui sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) merupakan bentuk pertanggungjawaban institusi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggotanya. Ia meminta prinsip ketegasan diterapkan secara konsisten kepada seluruh pihak yang terbukti terlibat.

Menurutnya, pangkat dan jabatan tidak boleh menjadi alasan bagi seseorang untuk memperoleh perlakuan khusus dalam proses penegakan hukum. Setiap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran harus menerima sanksi sesuai tingkat kesalahannya.

Politikus Partai Gerindra tersebut juga memastikan Komisi III DPR RI akan terus mengawal proses penegakan kode etik maupun penanganan pidana dalam perkara tersebut. Pengawasan itu diperlukan agar seluruh rangkaian proses berjalan sesuai ketentuan hukum.

Sebelumnya, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dijatuhi sanksi PTDH setelah menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri terkait dugaan penyadapan ilegal ketika bertugas di Bareskrim Polri.

Putusan tersebut diumumkan Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir dalam konferensi pers di Gedung Propam Polri, Selasa (10/11/2026). Sanksi yang dijatuhkan berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri.

Berdasarkan fakta yang diungkap dalam persidangan, dugaan pelanggaran berkaitan dengan penggunaan perangkat teknologi untuk melakukan penyadapan ilegal ketika Ahrie menjabat Pelaksana Tugas (Plt.) Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.

Dalam sidang etik tersebut, Ahrie dinyatakan melakukan pelanggaran pada aspek etika kelembagaan dan etika kepribadian. Ketentuan yang menjadi dasar pemeriksaan antara lain Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.

Selain itu, Ahrie juga disangkakan melanggar sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, yakni Pasal 5 ayat (1) huruf c dan g, Pasal 8 huruf c angka 1, serta Pasal 11 ayat (1) huruf a dan b.

Sidang KKEP dipimpin Komjen Pol Rudy Darmoko sebagai ketua komisi dan Irjen Pol Roma Hutajulu sebagai wakil ketua. Adapun anggota komisi terdiri atas Irjen Pol M. Zulkarnain, Irjen Pol Jayadi, serta Irjen Pol Rahmat Setyadi.

Persidangan berlangsung sejak pukul 09.00 WIB hingga 20.10 WIB. Meski keputusan PTDH telah dijatuhkan, proses etik masih memungkinkan berlanjut melalui mekanisme banding yang akan diperiksa oleh komisi di tingkat banding.

Melalui desakan tersebut, Habiburokhman meminta Polri memastikan penanganan perkara dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya terhadap satu anggota. Pihak-pihak lain yang terbukti terlibat dalam dugaan penyadapan ilegal harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Jurnalis : Damara Rizky Elisyah