Komnas HAM Minta Polri Usut Dugaan Kekerasan Aparat Saat Aksi di Yogyakarta

Komnas HAM Minta Polri Usut Dugaan Kekerasan Aparat Saat Aksi di Yogyakarta

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Polri mengusut dugaan kekerasan dan penggunaan kekuatan secara berlebihan oleh aparat saat mengamankan aksi penyampaian pendapat di Yogyakarta pada 10 November 2026. Lembaga tersebut memberikan perhatian serius terhadap laporan yang muncul setelah peristiwa tersebut.

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pemantauan sejak 11 November 2026. Pemantauan itu dilakukan berdasarkan kewenangan Komnas HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dari informasi awal yang dihimpun, Komnas HAM menerima laporan dugaan tindakan represif aparat yang berujung pada penangkapan 154 orang, termasuk 12 anak. Komnas HAM juga memperoleh informasi mengenai pengepungan kawasan kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) pada malam 10 November hingga dini hari.

Berdasarkan kronologi yang disampaikan Polda DIY, aksi berlangsung di sejumlah titik, di antaranya Kantor Gubernur, gedung DPRD DIY, dan kawasan Titik Nol Kilometer. Aksi tersebut pada awalnya berjalan damai hingga sekitar pukul 18.00 WIB sebelum berlanjut ke kawasan Tugu Yogyakarta.

Sekitar pukul 20.07 WIB, kelompok yang belum diketahui identitasnya dilaporkan melakukan tindakan anarkis di luar gedung DPRD. Kelompok tersebut disebut melempar batu, petasan, dan bom molotov ke arah petugas. Aparat gabungan kemudian menembakkan gas air mata dan mendorong massa ke arah utara hingga kawasan bundaran UGM.

Komnas HAM menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat dan berkumpul merupakan hak konstitusional warga negara. Hak tersebut dijamin dalam Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, serta Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menjadi landasan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Meski demikian, pembatasan terhadap hak tersebut harus mengikuti ketentuan Pasal 28J UUD 1945, dengan tetap menghormati hak orang lain dan prinsip masyarakat demokratis.

Dalam pelaksanaan pengamanan demonstrasi, Komnas HAM juga mengingatkan kepolisian untuk menerapkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian. Aturan tersebut menjadi pedoman agar penggunaan kekuatan oleh aparat tetap memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Komnas HAM meminta Kapolri mengusut aparat yang terbukti melakukan kekerasan atau menggunakan kekuatan secara berlebihan, termasuk dugaan tindakan memasuki kawasan kampus UGM. Kepolisian juga diminta memastikan setiap penggunaan kekuatan dilakukan secara proporsional dan sesuai prinsip HAM.

Selain proses penyelidikan, Komnas HAM meminta peserta aksi yang menyampaikan pendapat secara damai dibebaskan, diberikan akses bantuan hukum, serta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola pengamanan demonstrasi. Kapolri dan Panglima TNI juga diminta memastikan aparat bertindak profesional, akuntabel, menghormati HAM, dan menjaga supremasi sipil.

Di sisi lain, masyarakat diimbau untuk menyampaikan aspirasi secara damai dan tidak melakukan tindakan kekerasan. Komnas HAM menekankan pentingnya menjaga hak menyampaikan pendapat sekaligus memastikan seluruh pihak menghormati ketentuan hukum yang berlaku.

Jurnalis : Damara Rizky Elisyah