Ironi Dunia Peradilan: Kenaikan Gaji Hakim Belum Sejalan dengan Menurunnya Pelanggaran Etik

Ironi Dunia Peradilan: Kenaikan Gaji Hakim Belum Sejalan dengan Menurunnya Pelanggaran Etik

Dunia peradilan Indonesia kembali menjadi sorotan setelah Komisi Yudisial (KY) mengusulkan pemberian sanksi etik terhadap 121 hakim sepanjang periode Januari hingga Juni 2026. Temuan tersebut menjadi perhatian publik karena muncul tidak lama setelah pemerintah meningkatkan kesejahteraan hakim melalui kebijakan kenaikan gaji yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada 2025. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai hubungan antara peningkatan kesejahteraan aparatur peradilan dengan upaya memperkuat integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum.

Pada Juni 2025, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan gaji hakim dengan besaran yang disesuaikan berdasarkan golongan, bahkan mencapai hingga 280 persen bagi hakim dengan jenjang paling junior. Kebijakan tersebut diambil sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan aparat peradilan agar para hakim dapat menjalankan tugas secara independen, profesional, serta terbebas dari berbagai bentuk intervensi maupun praktik yang bertentangan dengan kode etik profesi. Namun, satu tahun setelah kebijakan tersebut diterapkan, Komisi Yudisial mencatat adanya peningkatan jumlah hakim yang diusulkan menerima sanksi etik. Sepanjang semester pertama tahun 2026, KY mengusulkan 121 hakim untuk dijatuhi sanksi akibat dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Jumlah tersebut meningkat tajam dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang hanya mencapai 49 hakim.

Komisi Yudisial juga mengungkapkan bahwa selama Januari hingga Juni 2026 pihaknya menerima sebanyak 1.402 laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran etik hakim. Setelah melalui proses verifikasi administrasi dan substansi, sebanyak 676 laporan dinyatakan memenuhi syarat untuk diregister dan ditindaklanjuti. Sementara laporan lainnya tidak dapat diproses karena berkaitan dengan aspek teknis yudisial yang berada di luar kewenangan pengawasan KY.

Wakil Ketua Komisi Yudisial menyampaikan keprihatinannya atas masih tingginya dugaan pelanggaran etik yang terjadi di lingkungan peradilan. Menurutnya, peningkatan kesejahteraan hakim seharusnya diikuti dengan meningkatnya integritas dan kepatuhan terhadap kode etik profesi. Oleh karena itu, KY berkomitmen memperkuat sistem pengawasan, termasuk meningkatkan kehadiran langsung di lingkungan pengadilan guna mencegah potensi pelanggaran sejak dini.

Pengawasan yang lebih intensif dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Selain memastikan setiap hakim menjalankan tugas secara profesional, langkah tersebut juga diharapkan mampu memperkuat independensi lembaga peradilan, meningkatkan akuntabilitas, serta meminimalkan potensi penyimpangan yang dapat merugikan pencari keadilan.

Peningkatan kesejahteraan dan penguatan pengawasan dinilai harus berjalan beriringan. Kenaikan gaji merupakan bentuk apresiasi negara terhadap profesi hakim, sedangkan penegakan kode etik menjadi fondasi utama dalam membangun sistem peradilan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dapat terus terjaga, sekaligus memperkuat penegakan hukum yang adil bagi seluruh warga negara.

Jurnalis : Ghazy fikri izdihar