Bareskrim Telusuri Aset Lebih dari Rp500 Miliar dalam Kasus Dugaan Penipuan Dana PT DSI, Pemulihan Kerugian Korban Jadi Prioritas

Bareskrim Telusuri Aset Lebih dari Rp500 Miliar dalam Kasus Dugaan Penipuan Dana PT DSI, Pemulihan Kerugian Korban Jadi Prioritas

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana yang melibatkan PT Dana Syariah Indonesia (DSI). Dalam perkembangan terbaru, penyidik menelusuri aset dengan nilai keseluruhan lebih dari Rp500 miliar yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mendukung proses penegakan hukum sekaligus membuka peluang pemulihan kerugian masyarakat yang telah menempatkan dananya melalui platform pendanaan tersebut.

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menegaskan bahwa penanganan perkara ini tidak hanya berfokus pada penetapan tersangka dan pembuktian dugaan tindak pidana. Penyidik juga berupaya melacak aliran dana serta mengidentifikasi aset yang diduga berkaitan dengan dana para pemberi pinjaman atau lender. Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam proses penanganan perkara yang berdampak terhadap ribuan masyarakat.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Suhasto, menyampaikan bahwa keberhasilan penanganan kasus ini tidak semata-mata diukur dari jumlah tersangka yang ditetapkan. Menurutnya, upaya untuk memulihkan hak para korban menjadi salah satu perhatian utama penyidik. Karena itu, proses penyidikan berjalan beriringan dengan penelusuran aset untuk mengetahui ke mana dana yang dihimpun dari masyarakat mengalir.

Sementara itu, Kasubdit II Perbankan Dittipideksus Bareskrim Polri, Kombes Arsal Sahban, menjelaskan bahwa penanganan perkara PT DSI dibagi menjadi empat klaster penyidikan. Pembagian tersebut membuat proses penelusuran dan penyitaan aset melekat pada masing-masing berkas perkara. Oleh sebab itu, nilai aset yang ditemukan dalam satu berkas tidak dapat dijadikan gambaran keseluruhan dari hasil penelusuran yang telah dilakukan penyidik.

Menurut Arsal, total nilai aset yang telah ditelusuri oleh penyidik Subdit Perbankan mencapai lebih dari Rp500 miliar. Jumlah tersebut masih berpotensi berkembang seiring berlanjutnya proses penyidikan dan pemeriksaan terhadap aset-aset yang diduga berkaitan dengan perkara. Penyidik juga terus mendalami kemungkinan adanya aset lain yang dapat ditelusuri untuk mendukung upaya pemulihan kerugian para korban.

Penyidikan Dibagi Menjadi Empat Klaster

Dalam perkara ini, klaster pertama mencakup sejumlah petinggi PT DSI, yakni Direktur Utama Taufiq Aljufri, mantan direktur sekaligus pemegang saham Mery Yuniarni, serta komisaris dan pemegang saham Arie Rizal Lesmana. Klaster kedua melibatkan seorang mantan direktur PT DSI berinisial AS. Sementara itu, klaster ketiga berkaitan dengan seorang pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2017–2018 berinisial FH.

Adapun klaster keempat diarahkan pada pertanggungjawaban pidana PT DSI sebagai badan usaha. Proses penyidikan terhadap korporasi tersebut masih berjalan. Pendekatan ini memungkinkan penyidik mendalami peran perusahaan dalam perkara secara terpisah dari dugaan keterlibatan individu yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan Bareskrim, tiga berkas perkara yang menjerat tersangka perorangan telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh kejaksaan. Status tersebut menandakan bahwa berkas perkara telah memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya sesuai mekanisme hukum. Sementara itu, penanganan terhadap PT DSI sebagai korporasi masih berada dalam proses penyidikan.

Penyidik Sita Dokumen dan Uang Tunai

Dalam penanganan berkas perkara yang berkaitan dengan tersangka berinisial FH, penyidik telah menyita sejumlah barang yang diduga berhubungan dengan perkara. Barang tersebut meliputi uang tunai hampir Rp5,4 miliar, sebanyak 52 dokumen kepemilikan tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta, Bogor, Tangerang Selatan, dan Bekasi, serta delapan dokumen agunan hasil pengalihan piutang atau cessie dari sebuah Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS).

Dokumen-dokumen tersebut menjadi bagian dari upaya penyidik untuk mengidentifikasi aset yang berkaitan dengan aliran dana dalam perkara PT DSI. Penelusuran tidak hanya dilakukan terhadap aset yang tercatat atas nama individu, tetapi juga terhadap kepemilikan yang diduga berhubungan dengan perusahaan maupun pihak lain yang terkait.

Penyidik menilai bahwa pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban korporasi memiliki peranan penting dalam memperluas penelusuran aset. Dengan mendalami keterlibatan perusahaan, aparat dapat mengidentifikasi aset yang tercatat atas nama badan usaha maupun perusahaan lain yang diduga digunakan dalam aliran dana, sepanjang terdapat dasar hukum dan bukti yang mendukung tindakan tersebut.

Dana yang Belum Dikembalikan Mencapai Triliunan Rupiah

Besarnya nilai aset yang ditelusuri perlu dilihat dalam konteks skala perkara yang dihadapi para korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan OJK per September 2025, PT DSI tercatat menghimpun dana dari 23.266 lender sejak 2018 dengan akumulasi mencapai Rp11,49 triliun. Data tersebut menggambarkan besarnya aktivitas pendanaan yang berlangsung melalui platform tersebut selama beberapa tahun.

Dalam pemeriksaan yang sama, dana lender yang belum dikembalikan tercatat sekitar Rp2,47 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp1,87 triliun diduga dialirkan ke berbagai proyek fiktif, sedangkan dana yang disebut terserap ke proyek riil hanya sekitar Rp145 miliar. Dugaan tersebut menjadi salah satu aspek penting yang didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap penggunaan dana serta pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Meski nilai aset yang berhasil ditelusuri telah melampaui Rp500 miliar, angka tersebut tidak serta-merta berarti seluruh kerugian korban akan langsung terbayarkan. Proses pemulihan bergantung pada perkembangan penyidikan, status hukum aset, proses penyitaan, serta mekanisme pengembalian yang berlaku. Karena itu, masyarakat yang terdampak masih perlu mengikuti perkembangan resmi dari aparat penegak hukum dan lembaga terkait.

Korban Diimbau Waspada terhadap Janji Pengembalian Dana

Di tengah proses hukum yang berjalan, Bareskrim Polri mengingatkan para lender agar tetap berhati-hati terhadap pihak-pihak yang menawarkan pengembalian dana secara cepat dengan meminta imbalan tertentu. Korban diminta menyimpan bukti penempatan dana, dokumen transaksi, serta komunikasi yang berkaitan dengan pendanaan sebagai bagian dari dokumentasi yang mungkin diperlukan dalam proses hukum.

Masyarakat juga diimbau tidak mudah percaya terhadap pihak yang mengaku dapat mempercepat pengembalian dana di luar prosedur resmi. Setiap informasi mengenai pemulihan kerugian sebaiknya diverifikasi melalui saluran resmi aparat penegak hukum atau lembaga berwenang. Langkah ini penting untuk mencegah korban mengalami kerugian tambahan akibat tawaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Kasus PT Dana Syariah Indonesia menjadi perhatian karena menyangkut dana masyarakat dalam jumlah besar dan melibatkan banyak pihak. Penelusuran aset, pengungkapan aliran dana, serta proses hukum terhadap individu dan korporasi diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai perkara tersebut. Namun, kepastian mengenai pertanggungjawaban pidana tetap harus didasarkan pada pembuktian dan putusan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Bareskrim Polri menyatakan penelusuran aset akan terus dikembangkan seiring berjalannya penyidikan. Masyarakat kini menantikan perkembangan proses hukum berikutnya, terutama terkait pengamanan aset dan mekanisme yang dapat ditempuh untuk memulihkan kerugian para lender yang terdampak.

Jurnalis : Ghazy Fikri Izdihar