Polri Ungkap Sejumlah Titik Rawan Korupsi dalam Program MBG, Mulai Pengadaan hingga SPPG

Polri Ungkap Sejumlah Titik Rawan Korupsi dalam Program MBG, Mulai Pengadaan hingga SPPG

Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri mengungkap sejumlah titik yang dinilai rawan terhadap potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kerawanan tersebut mencakup berbagai tahapan, mulai dari pengadaan bahan makanan, pengelolaan operasional dan keuangan, hingga administrasi pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Pemetaan terhadap titik rawan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi dalam program MBG. Kasubdit I Direktorat Pencegahan Kortas Tipidkor Polri, Kombes Pol. Hardi Dinata, menjelaskan bahwa pihaknya menggunakan metode Corruption Risk Assessment (CRA) untuk mengidentifikasi potensi risiko dalam pelaksanaan program tersebut.

Dalam penilaian tersebut, terdapat empat aspek utama yang menjadi perhatian, yakni kepatuhan, pelaksanaan, administrasi, serta potensi terjadinya tindak pidana korupsi. Hasil pemetaan kemudian digunakan untuk menyusun rekomendasi kepada kementerian, lembaga, maupun organisasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.

Menurut Hardi, MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak. Karena program tersebut melibatkan pengelolaan anggaran dan kegiatan operasional dalam skala besar, pengawasan diperlukan agar pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan dan anggaran yang tersedia dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Operasional SPPG Menjadi Perhatian

Salah satu bagian yang mendapat perhatian dalam pemetaan risiko adalah aspek operasional. SPPG memiliki kewenangan dalam menjalankan kegiatan operasional sekaligus mengelola keuangan sesuai otorisasi yang diberikan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Hardi menekankan bahwa kewenangan tersebut harus disertai dengan tanggung jawab dan pengelolaan yang sesuai aturan. Penggunaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, serta setiap keputusan operasional perlu dilakukan secara tertib agar tidak menimbulkan celah bagi terjadinya penyimpangan.

Pengawasan terhadap SPPG menjadi penting karena unit tersebut berada pada bagian pelaksanaan langsung program. Karena itu, pengendalian internal dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran perlu berjalan secara konsisten sehingga setiap pengeluaran dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan.

Pengadaan Bahan Makanan Perlu Transparan

Selain operasional, Polri juga menyoroti proses pengadaan bahan makanan sebagai salah satu area yang perlu mendapatkan perhatian. Berdasarkan petunjuk teknis yang berlaku, SPPG diwajibkan melakukan survei pasar sebelum memperoleh bahan makanan.

Survei pasar bertujuan mendapatkan bahan dengan kualitas yang sesuai sekaligus memperoleh harga yang kompetitif. Namun, apabila proses tersebut hanya melibatkan satu penyedia atau vendor, persaingan harga berpotensi menjadi kurang sehat.

Karena itu, proses pengadaan perlu dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Perbandingan harga dan kualitas dari sejumlah penyedia dapat menjadi bagian penting untuk memastikan bahan yang digunakan memenuhi kebutuhan program dengan harga yang wajar.

Tidak hanya persoalan harga, kualitas bahan makanan juga menjadi perhatian. Bahan yang digunakan harus tetap memenuhi standar karena terdapat rangkaian proses sebelum makanan diterima oleh penerima manfaat, mulai dari pengolahan, pendistribusian, hingga dikonsumsi.

Administrasi SPPG Juga Diawasi

Dari sisi administrasi, setiap SPPG memiliki kewajiban mempertanggungjawabkan kinerja serta penggunaan anggaran kepada BGN. Kelengkapan dan kesesuaian administrasi menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan program dapat diawasi dengan baik.

Hardi menyampaikan bahwa BGN telah melakukan pengawasan terhadap sejumlah SPPG. Dalam proses pengawasan tersebut, terdapat SPPG yang diberikan status suspend karena ditemukan persoalan terkait administrasi maupun kondisi tempat yang tidak memenuhi persyaratan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan MBG tidak hanya berkaitan dengan makanan yang diterima masyarakat. Setiap tahapan harus diperhatikan, termasuk kesiapan fasilitas, administrasi, pengelolaan anggaran, proses pengadaan, hingga pelaksanaan operasional.

Pengawasan Dilakukan di Berbagai Tahapan

Polri menilai pengawasan program MBG perlu dilakukan secara menyeluruh. Fokus pengawasan tidak cukup hanya memastikan makanan sampai kepada penerima manfaat, tetapi juga harus mencakup seluruh proses yang berlangsung sebelum makanan tersebut diterima.

Dengan pengawasan yang dilakukan sejak tahap pengadaan hingga pelaporan, potensi penyimpangan diharapkan dapat lebih cepat ditemukan dan dicegah. Pengelolaan anggaran juga perlu dilakukan secara transparan karena dana yang digunakan dalam program tersebut berasal dari keuangan negara yang pada akhirnya ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Pemetaan risiko yang dilakukan Kortas Tipidkor Polri diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan MBG. Rekomendasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk memperkuat sistem pengawasan, memperbaiki administrasi, serta meningkatkan tata kelola program agar pelaksanaannya semakin tertib.

Pengawasan terhadap program MBG menjadi semakin penting seiring dengan pelaksanaan program yang melibatkan banyak pihak dan unit pelayanan. Koordinasi antara lembaga pemerintah, pengelola SPPG, penyedia bahan makanan, serta pihak pengawas diperlukan agar seluruh proses berjalan sesuai ketentuan.

Dengan penguatan pengawasan pada aspek pengadaan, operasional, administrasi, dan tata kelola SPPG, diharapkan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan pemerintah.

Jurnalis : Ghazy fikri izdihar