Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita Utama » KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang Pelepasan Kawasan Hutan oleh Bupati Kuansing, Penyidikan Terus Dikembangkan

KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang Pelepasan Kawasan Hutan oleh Bupati Kuansing, Penyidikan Terus Dikembangkan

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

 

KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang Pelepasan Kawasan Hutan oleh Bupati Kuansing, Penyidikan Terus Dikembangkan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby. Selain mengusut perkara dugaan suap terkait pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda), penyidik kini juga mendalami adanya dugaan penerimaan uang yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Dugaan tersebut menjadi bagian dari pengembangan perkara yang saat ini masih terus didalami oleh penyidik KPK.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK menjelaskan bahwa penyidik menemukan indikasi adanya aliran dana yang diduga berasal dari proses pengurusan pelepasan kawasan hutan. Dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian lebih lanjut melalui pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, dokumen, serta penelusuran aliran dana yang diduga berkaitan dengan proses pemberian rekomendasi pelepasan kawasan HPT.

Dalam proses penyidikan, KPK menduga terdapat pemotongan terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diterima anggota koperasi yang sebagian besar merupakan para petani di Kabupaten Kuantan Singingi. Dana tersebut diduga digunakan dalam proses pengurusan pelepasan kawasan hutan yang kemudian menjadi perhatian penyidik untuk ditelusuri lebih jauh, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang ikut menikmati aliran dana tersebut.

Penyidik menegaskan bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam proses pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas pada dasarnya hanya sebatas memberikan rekomendasi teknis serta kesesuaian tata ruang. Adapun keputusan akhir mengenai persetujuan atau penolakan pelepasan kawasan hutan merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan. Oleh karena itu, penyidik juga membuka kemungkinan untuk mendalami peran pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan proses tersebut apabila ditemukan alat bukti yang cukup.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terkait dugaan suap dalam proses pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam perkara tersebut, penyidik menetapkan Bupati Kuansing bersama Sekretaris Daerah serta sejumlah pihak lainnya sebagai tersangka. KPK menduga pemberian suap dilakukan untuk memuluskan proses pengangkatan jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

Selain mengamankan sejumlah tersangka, penyidik juga menyita berbagai barang bukti yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi, termasuk kendaraan mewah yang diduga digunakan sebagai bagian dari transaksi suap. Seluruh barang bukti tersebut kini menjadi bagian dari proses pembuktian dalam penyidikan yang sedang berlangsung di KPK.

KPK menegaskan bahwa pengembangan perkara tidak akan berhenti pada dugaan suap pengisian jabatan semata. Apabila ditemukan bukti yang mengarah pada tindak pidana lain, termasuk dugaan gratifikasi maupun penyalahgunaan kewenangan dalam proses pelepasan kawasan hutan, maka penyidik akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pendalaman terhadap kemungkinan keterlibatan pihak lain juga masih terus dilakukan sebagai bagian dari upaya mengungkap perkara secara menyeluruh.

Pengamat hukum menilai bahwa pengembangan penyidikan seperti ini merupakan langkah yang lazim dilakukan dalam penanganan perkara korupsi. Tidak jarang sebuah operasi tangkap tangan membuka fakta baru mengenai dugaan tindak pidana lain yang sebelumnya belum terungkap. Oleh karena itu, proses penyidikan yang komprehensif menjadi penting agar seluruh pihak yang diduga terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku.

KPK memastikan proses penyidikan akan dilakukan secara profesional, independen, dan berdasarkan alat bukti yang sah. Lembaga antirasuah tersebut juga mengajak masyarakat untuk terus mendukung upaya pemberantasan korupsi dengan memberikan informasi yang dapat membantu proses penegakan hukum. Perkembangan perkara ini diperkirakan masih akan terus berlanjut seiring pemeriksaan terhadap para saksi serta pendalaman terhadap seluruh dugaan aliran dana yang berkaitan dengan kasus tersebut.

Jurnalis : Juan

  • Penulis: Jurnalis Berita Polri

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Wakapolri Dedi Prasetyo Periksa 79 Jenis Perlengkapan Calon Taruna Akpol 2026, Tekankan Kualitas dan Fungsi

    Wakapolri Dedi Prasetyo Periksa 79 Jenis Perlengkapan Calon Taruna Akpol 2026, Tekankan Kualitas dan Fungsi

    • calendar_month Rabu, 28 Okt 2026
    • visibility 45
    • 0Komentar

    Wakapolri Dedi Prasetyo Periksa 79 Jenis Perlengkapan Calon Taruna Akpol 2026, Tekankan Kualitas dan Fungsi SEMARANG – Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Dedi Prasetyo melakukan pemeriksaan perlengkapan perorangan lapangan (kaporlap) bagi calon Bhayangkara Taruna (Cabhatar) Akademi Kepolisian (Akpol) hasil rekrutmen Tahun Anggaran 2026. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan perlengkapan yang akan […]

  • Pengendara Motor dengan Ban Gundul Bisa Ditilang, Denda Maksimal Rp250 Ribu Bukan Aturan Baru

    Pengendara Motor dengan Ban Gundul Bisa Ditilang, Denda Maksimal Rp250 Ribu Bukan Aturan Baru

    • calendar_month Jumat, 24 Jul 2026
    • visibility 135
    • 0Komentar

    Pengendara Motor dengan Ban Gundul Bisa Ditilang, Denda Maksimal Rp250 Ribu Bukan Aturan Baru Informasi mengenai pengendara sepeda motor yang menggunakan ban gundul dapat dikenai sanksi denda maksimal Rp250 ribu kembali menjadi perbincangan di media sosial. Banyak unggahan menyebutkan bahwa Polri baru saja memberlakukan aturan baru terkait penggunaan ban yang sudah aus. Namun, Korps Lalu […]

  • Guncangan Perang : Seluruh Sekolah Di Iran Ditutup Pembelajaran Alihkan ke Daring

    Guncangan Perang : Seluruh Sekolah Di Iran Ditutup Pembelajaran Alihkan ke Daring

    • calendar_month Sabtu, 25 Apr 2026
    • visibility 142
    • 0Komentar

    TEHERAN – Dampak dari serangan gabungan yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel sejak Februari 2026 terus terasa hingga ke sektor pendidikan. Pemerintah Iran resmi menutup seluruh institusi pendidikan di negara tersebut hingga waktu yang belum dapat ditentukan, menghentikan seluruh aktivitas belajar mengajar secara tatap muka. Keputusan strategis ini diumumkan secara resmi oleh Kementerian Pendidikan Iran […]

  • Polisi Tetapkan Satu Tersangka Kasus Pembubaran Ibadah di Gereja GKPI Rajeg Tangerang

    Polisi Tetapkan Satu Tersangka Kasus Pembubaran Ibadah di Gereja GKPI Rajeg Tangerang

    • calendar_month Rabu, 14 Okt 2026
    • visibility 50
    • 0Komentar

    Polisi Tetapkan Satu Tersangka Kasus Pembubaran Ibadah di Gereja GKPI Rajeg Tangerang TANGERANG – Kepolisian Resor Kota (Polresta) Tangerang, Polda Banten, menetapkan seorang pria berinisial AC sebagai tersangka dalam kasus dugaan gangguan dan pembubaran kegiatan ibadah jemaat Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Rajeg, Kabupaten Tangerang. Penetapan tersebut dilakukan setelah penyidik mendalami laporan polisi dan memeriksa […]

  • Gus Alex Akui Terima Uang Rp 1,3 Miliar dalam Sidang Kasus Kuota Haji

    Gus Alex Akui Terima Uang Rp 1,3 Miliar dalam Sidang Kasus Kuota Haji

    • calendar_month 19 jam yang lalu
    • visibility 15
    • 0Komentar

    Gus Alex Akui Terima Uang Rp 1,3 Miliar dalam Sidang Kasus Kuota Haji JAKARTA – Fakta mengenai pemberian uang senilai sekitar Rp 1,3 miliar terungkap dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023–2024. Uang tersebut diakui diterima oleh Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex dari staf operasional biro perjalanan haji dan umrah […]

  • Bersama Bp Edhy Prabowo Mantan Menteri Kelautan Dan Perikanan Sekrang Beliau Jabat Rumah Tangga Hambalang Prabowo Subianto

    Bersama Bp Edhy Prabowo Mantan Menteri Kelautan Dan Perikanan Sekrang Beliau Jabat Rumah Tangga Hambalang Prabowo Subianto

    • calendar_month Minggu, 26 Apr 2026
    • visibility 104
    • 0Komentar

    BOGOR – Dalam upaya memperluas jejaring dan berkontribusi nyata bagi pembangunan bangsa, jajaran pimpinan puncak Media Faktahariini.com  melakukan kunjungan silaturahmi dan kerja sama dengan tokoh nasional, Edhy Prabowo, di kawasan Hambalang. Pertemuan penting ini dihadiri langsung oleh Komisaris Utama Media Faktaharuini.com , M. Syarifudin, S.H., M.H., dan Pemimpin Umum, Timur Malaka Kiemas, M.Si. Dalam kesempatan […]

expand_less