Polri Pecat Kombes Handik Zusen Usai Terbukti Melanggar Etik dalam Dua Kasus Kekerasan
- calendar_month 2 menit yang lalu
- visibility 1
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Polri Pecat Kombes Handik Zusen Usai Terbukti Melanggar Etik dalam Dua Kasus Kekerasan
JAKARTA – Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Kombes Pol Handik Zusen. Keputusan tersebut diambil setelah yang bersangkutan dinyatakan terbukti melakukan dua pelanggaran terkait kekerasan terhadap sesama anggota kepolisian.
Sanksi pemecatan itu diputuskan melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri yang berlangsung di Gedung Divisi Propam Polri pada Senin (16/11/2026). Hasil sidang tersebut disampaikan melalui keterangan tertulis Propam Polri pada Rabu (18/11/2026).
Dalam perkara pertama, Handik dinilai melakukan pembiaran terhadap tindakan kekerasan yang terjadi ketika pelaksanaan tugas di wilayah hukum Polda Riau. Peristiwa tersebut berkaitan dengan kegiatan observasi, surveillance, wire tapping, dan profiling yang melibatkan personel kepolisian.
Propam Polri menyebut Handik dipersangkakan membiarkan tindakan kekerasan yang dilakukan oknum anggota Polri terhadap personel Polda Riau. Hal tersebut menjadi salah satu pelanggaran yang diperiksa dalam persidangan kode etik.
Pelanggaran kedua berkaitan dengan dugaan keterlibatan Handik dalam tindakan kekerasan terhadap lima personel Polres Tangerang Selatan. Peristiwa itu disebut terjadi ketika pelaksanaan Operasi Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) di Seaport Bakauheni, Lampung Selatan.
Keterangan Propam Polri menyatakan bahwa Handik turut serta melakukan kekerasan terhadap lima personel tersebut. Kedua perkara itu kemudian menjadi dasar pemeriksaan dan penjatuhan sanksi melalui mekanisme sidang KKEP.
Sebelum keputusan PTDH dijatuhkan, Handik telah menjalani sanksi penempatan khusus atau patsus selama 29 hari. Selain itu, Komisi KKEP juga menjatuhkan sanksi etik berupa perbuatan tercela.
Dengan putusan tersebut, sanksi yang diterima Handik mencakup pernyataan perbuatan tercela, penempatan khusus selama 29 hari yang telah dijalani, serta pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri.
Sebelum dimutasi menjadi Analis Kebijakan Madya Bidang Sabhara Baharkam Polri, Handik diketahui pernah menjabat sebagai Kasubdit IV Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri. Saat menduduki jabatan tersebut, ia berada di bawah pimpinan Eko Hadi Santoso yang ketika itu menjabat Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri.
Keputusan PTDH terhadap Handik menjadi tindak lanjut proses penegakan kode etik internal Polri atas dua pelanggaran yang diputus dalam sidang KKEP. Informasi mengenai putusan tersebut disampaikan Divisi Propam Polri dan diberitakan detikNews pada Rabu (18/11/2026).
Jurnalis : Nazwa Putri Nayla
- Penulis: Nazwa Putri Nayla


Saat ini belum ada komentar