Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita Utama » KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang Pelepasan Kawasan Hutan oleh Bupati Kuansing, Penyidikan Terus Dikembangkan

KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang Pelepasan Kawasan Hutan oleh Bupati Kuansing, Penyidikan Terus Dikembangkan

  • calendar_month 8 jam yang lalu
  • visibility 5
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

 

KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang Pelepasan Kawasan Hutan oleh Bupati Kuansing, Penyidikan Terus Dikembangkan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby. Selain mengusut perkara dugaan suap terkait pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda), penyidik kini juga mendalami adanya dugaan penerimaan uang yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Dugaan tersebut menjadi bagian dari pengembangan perkara yang saat ini masih terus didalami oleh penyidik KPK.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK menjelaskan bahwa penyidik menemukan indikasi adanya aliran dana yang diduga berasal dari proses pengurusan pelepasan kawasan hutan. Dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian lebih lanjut melalui pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, dokumen, serta penelusuran aliran dana yang diduga berkaitan dengan proses pemberian rekomendasi pelepasan kawasan HPT.

Dalam proses penyidikan, KPK menduga terdapat pemotongan terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diterima anggota koperasi yang sebagian besar merupakan para petani di Kabupaten Kuantan Singingi. Dana tersebut diduga digunakan dalam proses pengurusan pelepasan kawasan hutan yang kemudian menjadi perhatian penyidik untuk ditelusuri lebih jauh, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang ikut menikmati aliran dana tersebut.

Penyidik menegaskan bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam proses pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas pada dasarnya hanya sebatas memberikan rekomendasi teknis serta kesesuaian tata ruang. Adapun keputusan akhir mengenai persetujuan atau penolakan pelepasan kawasan hutan merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan. Oleh karena itu, penyidik juga membuka kemungkinan untuk mendalami peran pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan proses tersebut apabila ditemukan alat bukti yang cukup.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terkait dugaan suap dalam proses pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam perkara tersebut, penyidik menetapkan Bupati Kuansing bersama Sekretaris Daerah serta sejumlah pihak lainnya sebagai tersangka. KPK menduga pemberian suap dilakukan untuk memuluskan proses pengangkatan jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

Selain mengamankan sejumlah tersangka, penyidik juga menyita berbagai barang bukti yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi, termasuk kendaraan mewah yang diduga digunakan sebagai bagian dari transaksi suap. Seluruh barang bukti tersebut kini menjadi bagian dari proses pembuktian dalam penyidikan yang sedang berlangsung di KPK.

KPK menegaskan bahwa pengembangan perkara tidak akan berhenti pada dugaan suap pengisian jabatan semata. Apabila ditemukan bukti yang mengarah pada tindak pidana lain, termasuk dugaan gratifikasi maupun penyalahgunaan kewenangan dalam proses pelepasan kawasan hutan, maka penyidik akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pendalaman terhadap kemungkinan keterlibatan pihak lain juga masih terus dilakukan sebagai bagian dari upaya mengungkap perkara secara menyeluruh.

Pengamat hukum menilai bahwa pengembangan penyidikan seperti ini merupakan langkah yang lazim dilakukan dalam penanganan perkara korupsi. Tidak jarang sebuah operasi tangkap tangan membuka fakta baru mengenai dugaan tindak pidana lain yang sebelumnya belum terungkap. Oleh karena itu, proses penyidikan yang komprehensif menjadi penting agar seluruh pihak yang diduga terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku.

KPK memastikan proses penyidikan akan dilakukan secara profesional, independen, dan berdasarkan alat bukti yang sah. Lembaga antirasuah tersebut juga mengajak masyarakat untuk terus mendukung upaya pemberantasan korupsi dengan memberikan informasi yang dapat membantu proses penegakan hukum. Perkembangan perkara ini diperkirakan masih akan terus berlanjut seiring pemeriksaan terhadap para saksi serta pendalaman terhadap seluruh dugaan aliran dana yang berkaitan dengan kasus tersebut.

Jurnalis : Juan

  • Penulis: Jurnalis Berita Polri

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Unlikely Origins: The Humble Beginnings of Today’s Tech Titans

    Unlikely Origins: The Humble Beginnings of Today’s Tech Titans

    • calendar_month Minggu, 25 Feb 2024
    • account_circle Beritapolri
    • visibility 863
    • 0Komentar

    Exploring the Tech-Savvy WondersThe delineation between digital and physical continues to blur, weaving a fabric of reality that resonates with the beats of progress. Within this exciting nexus, entrepreneurs and tech aficionados find a fertile ground to cultivate, explore, and thrive. As we navigate through the myriad of gadget-driven narratives, there are key trends and […]

  • UU Polri Baru Beri Ruang Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil Tanpa Pensiun Dini, Tuai Perhatian Publik

    UU Polri Baru Beri Ruang Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil Tanpa Pensiun Dini, Tuai Perhatian Publik

    • calendar_month Rabu, 10 Jun 2026
    • account_circle Jurnalis Berita Polri
    • visibility 16
    • 0Komentar

    UU Polri Baru Beri Ruang Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil Tanpa Pensiun Dini, Tuai Perhatian Publik Pembahasan mengenai Undang-Undang (UU) Polri yang baru kembali menjadi perhatian publik setelah muncul ketentuan yang memungkinkan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang masih aktif untuk menduduki sejumlah jabatan sipil tanpa harus mengajukan pensiun dini. Kebijakan tersebut dinilai sebagai […]

  • Polemik Polisi Aktif di Jabatan Sipil, Pengamat Minta Publik Menilai Secara Objektif

    Polemik Polisi Aktif di Jabatan Sipil, Pengamat Minta Publik Menilai Secara Objektif

    • calendar_month Sabtu, 20 Jun 2026
    • account_circle Jurnalis Berita Polri
    • visibility 12
    • 0Komentar

    Polemik Polisi Aktif di Jabatan Sipil, Pengamat Minta Publik Menilai Secara Objektif Perdebatan mengenai penempatan anggota Polri yang masih aktif pada sejumlah jabatan sipil kembali menjadi perhatian publik. Seiring dengan pembahasan dan implementasi ketentuan yang berkaitan dengan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri), berbagai pandangan muncul dari kalangan akademisi, pengamat, hingga masyarakat terkait dampak […]

  • Diduga Pengemudi Mengantuk, Truk Tangki Terguling Setelah Menabrak Pohon dan Dievakuasi Polisi

    Diduga Pengemudi Mengantuk, Truk Tangki Terguling Setelah Menabrak Pohon dan Dievakuasi Polisi

    • calendar_month Senin, 8 Jun 2026
    • account_circle Jurnalis Berita Polri
    • visibility 17
    • 0Komentar

    Diduga Pengemudi Mengantuk, Truk Tangki Terguling Setelah Menabrak Pohon dan Dievakuasi Polisi Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sebuah truk tangki terjadi di salah satu ruas jalan dan mengakibatkan kendaraan tersebut terguling setelah menabrak pohon di pinggir jalan. Berdasarkan informasi awal yang dihimpun petugas, kecelakaan diduga terjadi karena pengemudi kehilangan konsentrasi akibat mengantuk saat mengemudikan kendaraan […]

  • Kejagung Analisis Tiga Barang Bukti Penting untuk Mengungkap Dugaan Korupsi Program Makan Bergizi Gratis

    Kejagung Analisis Tiga Barang Bukti Penting untuk Mengungkap Dugaan Korupsi Program Makan Bergizi Gratis

    • calendar_month Jumat, 12 Jun 2026
    • account_circle Jurnalis Berita Polri
    • visibility 14
    • 0Komentar

      Kejagung Analisis Tiga Barang Bukti Penting untuk Mengungkap Dugaan Korupsi Program Makan Bergizi Gratis Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mendalami penyidikan kasus dugaan korupsi dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam proses penyelidikan tersebut, penyidik memfokuskan analisis terhadap tiga jenis barang bukti penting yang dinilai memiliki keterkaitan langsung dengan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan […]

  • Kolaborasi Pembangunan Mapolda DIY, Kapolri Instruksikan Beri Pelayanan Optimal

    Kolaborasi Pembangunan Mapolda DIY, Kapolri Instruksikan Beri Pelayanan Optimal

    • calendar_month Minggu, 3 Mei 2026
    • account_circle Wartawan Berita Polri
    • visibility 33
    • 0Komentar

    DIY – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajaran Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi seluruh masyarakat. Hal itu disampaikan saat menghadiri peletakan batu pertama pembangunan Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Minggu (3/5/2026). “Dan ke depan kita harapkan Polda DIY betul-betul bisa memberikan pelayanan yang optimal terhadap Daerah […]

expand_less