Polri Gelar Perkara Dugaan Makar Terkait Penyadapan Presiden Prabowo, Libatkan Saksi Ahli
- calendar_month 12 jam yang lalu
- visibility 10
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Polri Gelar Perkara Dugaan Makar Terkait Penyadapan Presiden Prabowo, Libatkan Saksi Ahli
JAKARTA – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dijadwalkan menggelar perkara dugaan tindak pidana makar yang berkaitan dengan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (19/11/2026). Gelar perkara tersebut dilakukan untuk mendalami konstruksi hukum serta keterkaitan antara dugaan penyadapan dengan tindak pidana makar yang tengah diselidiki aparat penegak hukum.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro, mengatakan pembahasan perkara akan melibatkan tim internal kepolisian dan sejumlah saksi ahli. Melalui forum tersebut, penyidik akan mengkaji berbagai temuan yang telah diperoleh selama proses penyelidikan dan penyidikan.
Menurut Susatyo, gelar perkara diperlukan untuk menelaah dugaan tindak pidana yang muncul dalam perkembangan kasus penyadapan ilegal tersebut. Penyidik akan meminta pandangan para ahli guna menentukan bagaimana konstruksi hukum atas peristiwa yang sedang ditangani.
Ia menyampaikan bahwa hasil pembahasan nantinya akan menjadi bagian dari proses pendalaman perkara. Polri juga akan menyampaikan perkembangan penanganan kasus setelah gelar perkara dilaksanakan, sesuai dengan informasi yang dapat disampaikan kepada publik.
Sebelum agenda tersebut, penyidik Bareskrim Polri telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi yang diduga berkaitan dengan perkara. Salah satu lokasi yang diperiksa berada di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, pada Selasa (17/11/2026) malam.
Penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari upaya pengumpulan barang bukti dan pemeriksaan tempat yang diduga memiliki hubungan dengan aktivitas dalam perkara tersebut. Aparat juga melakukan olah tempat kejadian perkara untuk memperoleh informasi tambahan yang dapat membantu proses penyidikan.
Meski demikian, kepolisian belum mengungkap secara terperinci hasil penggeledahan maupun seluruh barang yang ditemukan di lokasi. Penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang telah dikumpulkan untuk memastikan relevansinya dengan dugaan tindak pidana yang sedang ditangani.
Kasus dugaan makar ini merupakan perkembangan dari penyidikan dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik yang sebelumnya dilaporkan melibatkan sejumlah pejabat kepolisian. Dalam perkara penyadapan tersebut, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka.
Keempat perwira tinggi yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut adalah Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi. Penetapan tersangka dalam perkara penyadapan tersebut menjadi bagian dari proses hukum yang terpisah dari pendalaman dugaan makar.
Polri sebelumnya juga telah meningkatkan penanganan dugaan tindak pidana makar ke tahap penyidikan. Langkah tersebut dilakukan setelah penyidik mendalami sejumlah informasi, memeriksa saksi, serta berkoordinasi dengan ahli untuk mengkaji kemungkinan adanya unsur pidana dalam rangkaian peristiwa yang terjadi.
Dalam proses penyidikan, aparat masih berupaya mengungkap hubungan antara dugaan penyadapan terhadap Presiden dengan dugaan tindak pidana makar. Penelusuran diarahkan pada berbagai aspek, termasuk tujuan perbuatan, pihak-pihak yang diduga terlibat, serta bukti yang dapat menjelaskan rangkaian peristiwa secara utuh.
Gelar perkara yang dijadwalkan pada Kamis ini diharapkan dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai konstruksi hukum kasus tersebut. Namun, proses itu masih merupakan bagian dari pendalaman penyidikan dan belum menjadi keputusan akhir mengenai keterlibatan pihak tertentu dalam dugaan tindak pidana makar.
Polri menegaskan bahwa penanganan perkara akan terus dilakukan melalui proses penyidikan berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada hasil pemeriksaan, analisis para ahli, serta temuan penyidik dalam mengungkap fakta-fakta yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Jurnalis : Rika Anggun Lestari
- Penulis: Rika Anggun Lestari


Saat ini belum ada komentar