Polda DIY Buka Dua Posko Pengaduan Pascakericuhan Demo 10 November, Tampung Laporan Barang Hilang dan Dugaan Kekerasan Polisi
- calendar_month 1 jam yang lalu
- visibility 3
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Polda DIY Buka Dua Posko Pengaduan Pascakericuhan Demo 10 November, Tampung Laporan Barang Hilang dan Dugaan Kekerasan Polisi
Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) membuka dua posko pengaduan bagi masyarakat setelah aksi demonstrasi dalam momentum Hari Pahlawan pada 10 November 2026 berakhir ricuh di wilayah Yogyakarta dan Sleman. Kedua posko tersebut disediakan untuk menampung laporan kehilangan barang serta pengaduan masyarakat terkait dugaan tindakan kekerasan atau pelanggaran yang dilakukan anggota kepolisian selama pengamanan demonstrasi berlangsung.
Pembukaan layanan pengaduan ini merupakan langkah Polda DIY dalam menindaklanjuti berbagai keluhan masyarakat setelah terjadinya kericuhan. Sejumlah warga sebelumnya menyampaikan pertanyaan melalui media sosial mengenai keberadaan barang-barang mereka yang belum ditemukan, termasuk kendaraan bermotor yang berada di sekitar lokasi demonstrasi.
Kabid Humas Polda DIY AKBP Novita Eka Sari menjelaskan bahwa kedua posko tersebut memiliki fungsi berbeda. Posko pertama diperuntukkan bagi masyarakat yang kehilangan barang atau belum mengetahui keberadaan barang yang berkaitan dengan peristiwa demonstrasi pada 10 November. Sementara itu, posko kedua disiapkan untuk menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran anggota Polri selama menjalankan tugas pengamanan aksi.
Untuk pengaduan kehilangan barang, masyarakat dapat mendatangi Mapolda DIY. Khusus barang yang berkaitan dengan proses penanganan perkara, termasuk sepeda motor, masyarakat dapat berkoordinasi dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda DIY agar petugas dapat melakukan penelusuran dan pencocokan data kepemilikan.
Novita mengatakan pembukaan posko tersebut juga menjadi respons atas banyaknya pertanyaan yang berkembang di media sosial. Masyarakat yang merasa kehilangan barang diminta menyampaikan laporan secara langsung agar kepolisian dapat membantu mencari informasi mengenai keberadaan barang tersebut. Pelaporan ini diharapkan mempermudah proses identifikasi sekaligus memastikan barang dapat dikembalikan kepada pihak yang berhak.
Dalam perkembangan penanganan pascademonstrasi, Polda DIY telah mengembalikan sebanyak 67 unit sepeda motor yang sebelumnya diamankan kepada pemilik masing-masing. Proses pengembalian dilakukan melalui pemeriksaan dan pencocokan identitas serta bukti kepemilikan kendaraan untuk memastikan tidak terjadi kesalahan penyerahan.
Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Choirul Anam mengapresiasi langkah Polda DIY dalam menyediakan layanan pengaduan bagi masyarakat. Kompolnas turut melakukan pemantauan dan asistensi terhadap penanganan pascakericuhan, termasuk proses pengembalian kendaraan bermotor yang sebelumnya diamankan oleh kepolisian.
Menurut Choirul Anam, proses pencocokan kepemilikan merupakan bagian penting dalam pengembalian barang. Langkah tersebut diperlukan agar kendaraan maupun barang lainnya benar-benar diserahkan kepada pemilik yang sah. Kompolnas juga memastikan bahwa masyarakat yang masih merasa kehilangan barang mendapatkan pelayanan dan bantuan penelusuran dari jajaran Polda DIY.
Selain menangani laporan kehilangan, Polda DIY juga membuka ruang pengaduan bagi masyarakat yang mengalami atau mengetahui dugaan tindakan kekerasan oleh anggota kepolisian selama demonstrasi berlangsung. Layanan tersebut berada di bawah koordinasi Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda DIY yang bertugas menangani dugaan pelanggaran disiplin maupun kode etik profesi anggota Polri.
Kabid Propam Polda DIY Kombes Satya Widhy Widharyadi meminta masyarakat yang memiliki informasi mengenai dugaan pelanggaran anggota kepolisian agar menyampaikannya kepada pihak Propam. Informasi yang diberikan masyarakat, termasuk rekaman video yang beredar, dapat menjadi bahan awal bagi petugas untuk melakukan penelusuran dan analisis lebih lanjut.
Satya menjelaskan bahwa proses pendalaman dilakukan dengan memperhatikan laporan masyarakat serta berbagai rekaman video yang beredar di media sosial. Informasi tersebut akan dianalisis untuk mengetahui apakah terdapat tindakan anggota yang memenuhi unsur pelanggaran disiplin atau kode etik profesi Polri.
Penanganan dugaan pelanggaran tersebut menjadi bagian penting dari evaluasi terhadap pelaksanaan pengamanan demonstrasi. Dalam menjalankan tugas, setiap anggota kepolisian diwajibkan mematuhi aturan, prosedur, serta prinsip profesionalitas. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, proses pemeriksaan akan dilakukan melalui mekanisme yang berlaku di lingkungan Polri.
Pembukaan dua posko ini sekaligus memberikan jalur pengaduan yang lebih jelas bagi masyarakat. Warga yang kehilangan kendaraan atau barang lainnya dapat menyampaikan laporan melalui layanan di Mapolda DIY dan berkoordinasi dengan Ditreskrimum. Sementara itu, masyarakat yang ingin melaporkan dugaan kekerasan atau tindakan tidak sesuai prosedur oleh anggota kepolisian dapat menghubungi Bidpropam Polda DIY.
Pengawasan yang dilakukan Kompolnas juga menjadi bagian dari upaya memastikan penanganan pascakericuhan berjalan sesuai ketentuan. Kehadiran lembaga pengawas eksternal tersebut diharapkan dapat mendukung proses evaluasi sekaligus mendorong kepolisian memberikan pelayanan pengaduan secara terbuka dan bertanggung jawab.
Melalui penyediaan dua posko tersebut, Polda DIY berupaya menindaklanjuti persoalan yang muncul setelah demonstrasi 10 November 2026. Pengaduan kehilangan barang akan ditangani melalui proses penelusuran, sedangkan laporan dugaan pelanggaran anggota Polri akan didalami oleh Bidpropam. Hingga proses pemeriksaan selesai, setiap dugaan pelanggaran tetap harus dibuktikan melalui mekanisme yang berlaku dengan mengedepankan prinsip objektivitas dan profesionalitas.
Jurnalis : Rika Anggun Lestari
- Penulis: Rika Anggun Lestari


Saat ini belum ada komentar