Polisi Jelaskan Penanganan Laporan Dugaan Pemerkosaan yang Menyeret Nama Bupati Kupang

Polisi Jelaskan Penanganan Laporan Dugaan Pemerkosaan yang Menyeret Nama Bupati Kupang

Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) tengah menyelidiki laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap seorang perempuan berinisial RWM (21). Dalam laporan tersebut, Bupati Kupang Yosef Lede tercatat sebagai pihak terlapor.

Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol. Henry Novika Chandra menjelaskan bahwa laporan diterima pada Kamis, 12 November 2026. Perkara tersebut tercatat dengan nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT dan telah ditindaklanjuti oleh penyidik Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO).

Berdasarkan laporan dan keterangan awal yang diterima penyidik, peristiwa yang dilaporkan diduga terjadi pada Rabu, 11 November 2026, di salah satu kompleks rumah dinas di Jalan R.A. Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.

Henry menyampaikan bahwa berdasarkan keterangan awal korban, kejadian bermula ketika korban bersama sejumlah saksi mendatangi lokasi setelah memperoleh informasi mengenai penawaran pekerjaan. Dalam pertemuan tersebut, korban mengaku mengalami tindakan yang diduga mengarah pada kekerasan seksual fisik oleh pihak terlapor.

Setelah kejadian, korban berupaya menghubungi seorang saksi untuk meminta pertolongan. Korban kemudian dijemput dan meninggalkan lokasi tersebut. Kepolisian menegaskan bahwa seluruh informasi yang diterima masih didalami melalui proses penyelidikan.

Direktur Reserse PPA dan PPO Polda NTT Kombes Pol. Dr. Nova Irone Surentu mengatakan, penyidik telah melakukan sejumlah langkah awal. Di antaranya menerima laporan polisi, melengkapi administrasi penyelidikan, mengajukan permintaan Visum et Repertum (VER), serta melakukan pemeriksaan awal terhadap korban dan sejumlah saksi.

Penyidik juga berkoordinasi dengan Rumah Sakit Bhayangkara terkait pemeriksaan medis dan hasil visum. Selain itu, kepolisian menyiapkan rujukan pendampingan psikologis serta berkoordinasi dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi NTT untuk memastikan korban memperoleh pendampingan dan perlindungan, termasuk fasilitas rumah aman apabila diperlukan.

Dalam tahapan berikutnya, penyidik akan mengumpulkan alat bukti, meminta keterangan saksi lainnya, melakukan klarifikasi terhadap pihak terlapor, serta berkoordinasi dengan instansi terkait. Gelar perkara juga akan dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Polda NTT menyatakan penanganan laporan dilakukan secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel. Kepolisian juga menegaskan pentingnya pemenuhan hak-hak korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Nova menegaskan bahwa proses hukum tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Ia mengimbau masyarakat untuk menghormati penyelidikan yang sedang berjalan serta menjaga identitas dan privasi korban agar tidak menimbulkan tekanan psikologis tambahan.

Jurnalis : Damara Rizky Elisyah