Kapolri Jenderal Suyudi Merasa Dikhianati, Tegaskan Tak Akan Kompromi Usut Penyadapan Presiden

Kapolri Jenderal Suyudi Merasa Dikhianati, Tegaskan Tak Akan Kompromi Usut Penyadapan Presiden

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengaku merasa dikhianati atas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang melibatkan sejumlah oknum internal Polri. Ia menegaskan akan menindak tegas siapa pun yang terbukti terlibat, tanpa memberikan perlakuan khusus meskipun berasal dari institusi kepolisian sendiri.

Pernyataan tersebut disampaikan Suyudi saat menghadiri Konferensi Gerakan Pemuda yang diselenggarakan Cipayung Plus Pusat di Jakarta, Selasa, 10 November 2026. Dalam kesempatan itu, ia menyoroti persoalan penyadapan yang dinilai sebagai tindakan serius karena menyangkut pemimpin tertinggi negara.

Suyudi menyebut tindakan penyadapan terhadap Presiden sebagai bentuk pengkhianatan terhadap bangsa dan institusi. Ia mengaku tidak hanya menyayangkan kejadian tersebut, tetapi juga merasakan kekecewaan bersama rekan-rekannya.

“Ini adalah perbuatan yang sangat-sangat mengkhianati kita semua. Saya dan rekan-rekan merasakan terkhianati,” ujar Suyudi dalam kegiatan tersebut.

Menurut Suyudi, dugaan penyadapan itu dilakukan oleh segelintir oknum yang ingin mengganggu jalannya pemerintahan. Ia menegaskan bahwa kewibawaan dan martabat Presiden sebagai simbol negara harus dijaga.

Kapolri memastikan Polri tidak akan tinggal diam menghadapi perkara tersebut. Ia menyatakan komitmennya untuk menindak siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran hukum, termasuk apabila pelakunya berasal dari internal kepolisian.

“Siapa pun pelakunya, termasuk dari institusi Polri sendiri atau oknumnya, pasti saya tindak tegas,” tegasnya.

Suyudi juga menyampaikan bahwa dirinya tidak akan gentar menghadapi pihak-pihak yang terbukti melakukan tindakan hukum yang mencederai negara. Ia menegaskan bahwa ketakutannya hanya kepada Tuhan dan siap berada di barisan depan dalam penegakan hukum.

Di sisi lain, Suyudi melihat adanya hikmah dari terungkapnya dugaan penyadapan tersebut. Menurutnya, peristiwa itu justru mendorong masyarakat yang sebelumnya terbelah dalam perdebatan di media sosial untuk kembali menunjukkan solidaritas dan dukungan terhadap pemimpin negara.

Ia kemudian mengajak seluruh elemen pemuda dan masyarakat untuk memperkuat persatuan, menjaga silaturahmi, serta mengawal konsolidasi nasional. Suyudi berharap kalangan pemuda dapat berperan sebagai bagian dari kekuatan masyarakat dan benteng demokrasi.

Dalam perkembangan penanganan perkara, Bareskrim Polri sebelumnya telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik. Para tersangka terdiri atas sejumlah perwira tinggi Polri.

Keempat tersangka tersebut adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Mereka diduga terlibat dalam penyadapan terhadap Presiden serta sejumlah pejabat negara dan tokoh lainnya pada periode 2025 hingga 2026.

Penyidik menduga aktivitas penyadapan tersebut dilakukan tanpa prosedur yang semestinya, termasuk tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi. Selain itu, para tersangka juga diduga melakukan penghapusan hasil penyadapan pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak.

Tiga tersangka, yakni Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso, telah menjalani penahanan di Rumah Tahanan Mako Brimob, Depok, Jawa Barat. Sementara itu, tersangka Slamet Uliandi belum dapat ditahan karena masih dalam kondisi sakit setelah mengalami stroke.

Polri masih melanjutkan proses penyidikan untuk mendalami dugaan keterlibatan masing-masing tersangka serta mengumpulkan bukti terkait perkara tersebut. Komitmen penindakan tanpa kompromi yang disampaikan Kapolri menjadi penegasan bahwa proses hukum akan diterapkan kepada siapa pun yang terbukti bersalah.

Jurnalis : Damara Rizky Elisyah