HNW Desak Polisi Usut Tuntas Penyerangan Jemaah dan Dugaan Pembakaran Masjid di Jakarta Timur

HNW Desak Polisi Usut Tuntas Penyerangan Jemaah dan Dugaan Pembakaran Masjid di Jakarta Timur

Politikus senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid (HNW), meminta kepolisian mengusut secara menyeluruh kasus penyerangan terhadap jemaah dan dugaan percobaan pembakaran Masjid Darul Ma’arif di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Ia menilai peristiwa tersebut harus ditangani secara serius agar seluruh fakta di balik kejadian dapat terungkap.

Peristiwa itu terjadi pada Minggu, 8 November 2026, ketika jemaah sedang melaksanakan salat Subuh. Insiden tersebut menyebabkan tiga orang mengalami luka-luka setelah diserang menggunakan senjata tajam oleh seorang pria.

HNW menyampaikan keprihatinan sekaligus mengecam tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan tempat ibadah. Menurutnya, masjid seharusnya menjadi tempat yang aman bagi masyarakat untuk menjalankan ibadah dengan tenang dan khusyuk.

Ia juga menyoroti dugaan upaya pembakaran masjid menggunakan tabung gas dan bensin. Berdasarkan informasi yang disampaikan HNW, upaya tersebut berhasil digagalkan oleh jemaah yang berada di lokasi kejadian.

Dalam keterangannya pada Rabu, 11 November 2026, HNW menyampaikan solidaritas kepada ketiga korban, yakni Djoko Sulistyo Utomo, Edi Zubaidi, dan M. Bahrul Anwar. Ia berharap para korban segera pulih dan keluarga mereka diberikan kekuatan dalam menghadapi peristiwa tersebut.

HNW mendesak kepolisian tidak hanya berhenti pada penangkapan terduga pelaku. Ia meminta penyidik turut mendalami motif, latar belakang, serta kemungkinan adanya pihak lain yang berkaitan dengan kejadian tersebut.

Menurut HNW, pengungkapan perkara secara transparan diperlukan agar masyarakat memperoleh kepastian hukum. Ia juga mengingatkan agar penyelidikan dilakukan berdasarkan fakta dan bukti sehingga tidak memunculkan spekulasi yang dapat memperkeruh suasana.

Ia meminta agar proses hukum tetap berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan apabila pelaku terbukti melakukan tindak pidana. HNW juga menyoroti pentingnya pemeriksaan terhadap kondisi kejiwaan terduga pelaku, tetapi meminta agar hal tersebut tidak menjadi alasan untuk mengabaikan proses hukum apabila unsur pidana terbukti.

Selain penegakan hukum, HNW menegaskan negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankan ibadah. Ia merujuk pada jaminan kebebasan beragama dan beribadah sebagaimana diatur dalam Pasal 28E dan Pasal 28I UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

HNW juga mengingatkan bahwa peristiwa kekerasan di rumah ibadah dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Karena itu, aparat keamanan diminta menangani perkara secara profesional, terbuka, dan tidak berlarut-larut.

Di sisi lain, HNW mengajak Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan pengurus masjid untuk meningkatkan kewaspadaan serta memperkuat sistem keamanan di lingkungan tempat ibadah. Menurutnya, upaya menjaga keamanan masjid membutuhkan keterlibatan pengurus, jemaah, dan masyarakat sekitar.

Ia menyarankan agar remaja masjid kembali dilibatkan dalam kegiatan kewaspadaan lingkungan, komunikasi darurat, serta koordinasi dengan aparat keamanan. Penggunaan kamera pengawas atau CCTV juga dinilai perlu diperhatikan agar dapat membantu pemantauan kondisi di sekitar masjid.

Meski meminta peningkatan kewaspadaan, HNW mengingatkan masyarakat agar tidak saling mencurigai atau mengaitkan peristiwa tersebut dengan kelompok tertentu tanpa bukti. Ia menilai persatuan dan kerukunan tetap harus dijaga selama proses hukum berlangsung.

HNW berharap penanganan kasus ini menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan terhadap rumah ibadah. Ia menegaskan bahwa keamanan masjid dan keselamatan jemaah merupakan tanggung jawab bersama, baik pemerintah, aparat keamanan, pengurus masjid, maupun masyarakat.

Jurnalis : Damara Rizky Elisyah