Polri Dalami Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo, Tim Khusus Telusuri Pihak Pemberi Perintah

Polri Dalami Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo, Tim Khusus Telusuri Pihak Pemberi Perintah

JAKARTA – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terus mengembangkan penyelidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh publik. Dalam perkembangan terbaru, penyidik tidak hanya mendalami keterlibatan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi juga berupaya mengungkap sosok yang diduga memberikan perintah di balik aktivitas penyadapan tersebut.

Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Asep Safrudin menegaskan bahwa seluruh kemungkinan akan ditelusuri oleh penyidik. Pendalaman tersebut dilakukan untuk mengetahui secara menyeluruh bagaimana dugaan praktik penyadapan berlangsung, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang berperan dalam memberikan instruksi maupun mengendalikan kegiatan tersebut.

“Semua akan kita telusuri,” kata Asep Safrudin saat memberikan keterangan kepada wartawan pada Sabtu, 7 November 2026. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pengusutan perkara masih berjalan dan belum berhenti pada pihak-pihak yang telah lebih dahulu diproses secara hukum.

Untuk memperkuat penanganan perkara, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto telah membentuk tim khusus yang bertugas melakukan pendalaman terhadap kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut. Tim ini dipimpin langsung oleh Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin, sehingga proses pengungkapan perkara berada dalam koordinasi langsung jajaran reserse kriminal.

Pembentukan tim khusus tersebut merupakan langkah yang diambil pimpinan Polri setelah mencermati perkembangan informasi dan perhatian masyarakat terhadap kasus yang menyeret sejumlah perwira tinggi kepolisian. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko sebelumnya menyampaikan bahwa Kapolri telah mengikuti berbagai perkembangan informasi yang menjadi perhatian publik.

Trunoyudo menjelaskan, pembentukan tim khusus merupakan bentuk respons proaktif sekaligus keseriusan institusi kepolisian dalam menindaklanjuti persoalan tersebut. Tim akan melakukan pemeriksaan dan pendalaman secara khusus guna memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai dugaan penyadapan yang menjadi pokok perkara.

Menurut Trunoyudo, penanganan tim khusus akan berada langsung di bawah kepemimpinan Kabareskrim Polri. Langkah ini diharapkan dapat membantu mengoordinasikan proses pengusutan, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain yang berkaitan dengan dugaan aktivitas penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh publik.

Dalam perkembangan penyidikan, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Penetapan status tersangka tersebut menjadi bagian dari proses hukum yang sedang berjalan dan seluruh dugaan keterlibatan masing-masing pihak tetap harus dibuktikan melalui mekanisme peradilan.

Kasus ini menjadi perhatian karena dugaan penyadapan tidak hanya menyangkut komunikasi Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan keterangan dalam perkembangan perkara, aktivitas tersebut juga diduga menyasar sejumlah tokoh publik lainnya. Dugaan penyadapan disebut telah berlangsung sejak 2025, sehingga penyidik perlu menelusuri rangkaian peristiwa dan pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaannya.

Pengungkapan sosok pemberi perintah menjadi salah satu aspek penting dalam pendalaman perkara. Selain mengidentifikasi pihak yang diduga terlibat secara langsung, penyidik perlu mengurai kemungkinan adanya hubungan antara pelaksana teknis, pihak yang memberikan instruksi, serta pihak lain yang mungkin memiliki keterkaitan dengan aktivitas tersebut. Namun, hingga Sabtu, 7 November 2026, Polri belum mengumumkan identitas pihak yang diduga menjadi pemberi perintah penyadapan.

Melalui tim khusus yang telah dibentuk, Polri kini melanjutkan pendalaman untuk mengungkap perkara secara menyeluruh. Keterangan resmi Kabareskrim menunjukkan bahwa penelusuran tidak dibatasi pada empat tersangka yang telah ditetapkan, melainkan juga diarahkan untuk mengetahui apakah terdapat pihak lain yang berperan dalam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Hingga perkembangan terakhir, proses pengusutan masih berlangsung. Publik menantikan hasil kerja tim khusus Polri, terutama terkait pengungkapan pihak yang diduga memberikan perintah, rangkaian keterlibatan masing-masing pihak, serta hasil penyelidikan lebih lanjut. Identitas pemberi perintah dan motif di balik dugaan penyadapan tersebut masih menunggu hasil pendalaman resmi dari penyidik.

Jurnalis : Rika Anggun Lestari