Polresta Tangerang Tetapkan Tersangka Kasus Gangguan Ibadah di GKPI Rajeg, Polisi Wajibkan Lapor Berkala

Polresta Tangerang Tetapkan Tersangka Kasus Gangguan Ibadah di GKPI Rajeg, Polisi Wajibkan Lapor Berkala

KABUPATEN TANGERANG – Kepolisian Resor Kota (Polresta) Tangerang, Polda Banten, menetapkan seorang pria berinisial AC sebagai tersangka dalam perkara dugaan gangguan terhadap kegiatan ibadah jemaat Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Rajeg, Kabupaten Tangerang. Penetapan tersebut dilakukan setelah penyidik menindaklanjuti sejumlah laporan polisi dan melakukan serangkaian pemeriksaan untuk mengungkap peristiwa yang terjadi pada September 2026.

Kapolresta Tangerang Kombes Pol Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah menjelaskan bahwa penetapan tersangka merupakan hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap tiga laporan polisi yang diterima pada 21 September 2026. Laporan-laporan tersebut berkaitan dengan peristiwa yang terjadi sehari sebelumnya, yakni Minggu, 20 September 2026, ketika kegiatan ibadah jemaat GKPI Rajeg diduga mengalami gangguan.

Dalam peristiwa tersebut, AC diduga terlibat dalam tindakan pembubaran kegiatan ibadah disertai ancaman menggunakan senjata tajam. Kepolisian kemudian mengumpulkan keterangan dari sejumlah pihak untuk mendalami kejadian tersebut, termasuk memeriksa pelapor dan pihak-pihak lain yang dinilai mengetahui atau memiliki keterkaitan dengan peristiwa itu.

Indra menyampaikan bahwa penyidik menerapkan Pasal 303 ayat (2) atau ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap kehidupan beragama, khususnya gangguan terhadap pelaksanaan ibadah. Penerapan pasal tersebut menjadi bagian dari proses hukum yang akan berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Menurut pihak kepolisian, penanganan perkara dilakukan melalui tahapan penyelidikan dan penyidikan, termasuk penerbitan surat perintah penyelidikan serta pemeriksaan saksi. Pemeriksaan tidak hanya berfokus pada laporan awal, tetapi juga mencakup pihak terlapor dan orang-orang lain yang dianggap dapat memberikan informasi relevan. Langkah ini dilakukan untuk menyusun rangkaian peristiwa berdasarkan keterangan dan bukti yang tersedia.

Meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka, AC tidak menjalani penahanan. Kapolresta Tangerang menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan sejumlah aspek objektif dan subjektif sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pertimbangan yang disebutkan antara lain kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di sekitar lokasi kejadian, sikap kooperatif tersangka selama pemeriksaan, serta permohonan dari penasihat hukum dan tokoh masyarakat setempat.

Keputusan untuk tidak melakukan penahanan tidak berarti proses hukum terhadap tersangka dihentikan. Penyidik tetap melakukan pengawasan selama perkara berjalan, dan AC diwajibkan melapor kepada penyidik setiap dua hari sekali. Kepolisian juga menyatakan akan mempertimbangkan perkembangan perkara untuk menentukan langkah selanjutnya sesuai prosedur hukum.

Kasus ini sebelumnya menjadi perhatian setelah terjadi keributan saat kegiatan ibadah di GKPI Rajeg pada 20 September 2026. Dalam peristiwa tersebut, sejumlah orang dilaporkan mempermasalahkan pelaksanaan kegiatan ibadah dan meminta tempat tersebut ditutup. Kejadian itu kemudian memicu proses penanganan oleh aparat kepolisian untuk memastikan persoalan diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku.

Setelah kejadian, mediasi juga dilakukan dengan melibatkan sejumlah pihak, termasuk Bupati Tangerang Maesyal Rasyid dan Kapolresta Tangerang. Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi pihak-pihak terkait untuk membicarakan persoalan yang terjadi. Namun, adanya mediasi tidak serta-merta menghapus proses hukum yang telah berjalan berdasarkan laporan polisi dan hasil pemeriksaan penyidik.

Penetapan tersangka dalam perkara ini kembali menyoroti pentingnya perlindungan terhadap kebebasan beragama dan hak setiap warga negara untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Kebebasan tersebut merupakan hak yang harus dihormati, sementara setiap persoalan terkait penggunaan tempat ibadah maupun perbedaan pandangan di masyarakat perlu diselesaikan melalui jalur yang sah dan tanpa intimidasi.

Staf Khusus Menteri Agama RI, Gugun Gumilar, mengapresiasi penanganan perkara yang dilakukan kepolisian. Ia menegaskan bahwa hak setiap orang untuk beribadah sesuai agama dan keyakinannya harus dihormati serta dilindungi. Menurutnya, tindakan intimidasi maupun kekerasan tidak dapat dibenarkan sebagai cara menyelesaikan perbedaan di tengah masyarakat.

Gugun juga mengingatkan bahwa menjaga kerukunan bukan berarti menghilangkan perbedaan pandangan, melainkan membangun sikap saling menghormati dan menyelesaikan persoalan melalui dialog serta musyawarah. Pendekatan tersebut dinilai penting agar perbedaan tidak berkembang menjadi konflik yang dapat mengganggu kehidupan sosial dan kebebasan warga dalam menjalankan keyakinannya.

Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, penanganan kasus GKPI Rajeg menjadi pengingat bahwa setiap warga memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban sekaligus menghormati hak orang lain. Apabila terdapat persoalan terkait kegiatan keagamaan, penyampaian keberatan seharusnya dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dengan hukum, bukan melalui tindakan yang mengancam keselamatan atau menghalangi hak warga lainnya.

Hingga Selasa, 13 Oktober 2026, perkara tersebut telah memasuki tahap penetapan tersangka, sementara penyidik tetap melanjutkan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. AC masih diwajibkan menjalani pelaporan berkala dan statusnya sebagai tersangka tidak menghilangkan haknya untuk memperoleh proses hukum yang adil. Perkembangan selanjutnya akan ditentukan berdasarkan hasil penyidikan dan tahapan hukum berikutnya.

Jurnalis : Wafiq Qodriyatussoleha