Polisi Kerahkan 9.505 Personel Gabungan untuk Amankan Aksi Demonstrasi di Jakarta

Polisi Kerahkan 9.505 Personel Gabungan untuk Amankan Aksi Demonstrasi di Jakarta

JAKARTA – Polda Metro Jaya bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengerahkan 9.505 personel gabungan untuk mengamankan rangkaian demonstrasi dan kegiatan masyarakat di wilayah Jakarta pada Selasa (20/10/2026). Pengerahan personel tersebut dilakukan untuk memastikan penyampaian aspirasi berlangsung tertib, sekaligus menjaga keamanan dan kelancaran aktivitas warga di berbagai titik Ibu Kota. juga menegaskan bahwa pengamanan mengedepankan pelayanan, komunikasi, dan pendekatan humanis.

Kesiapan pengamanan ditandai dengan apel gabungan di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat. Apel tersebut dipimpin Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Dadang Hartanto bersama Pangdam Jaya Letjen TNI Deddy Suryadi. Kegiatan ini bertujuan memastikan seluruh personel memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing sebelum diterjunkan ke lokasi demonstrasi maupun titik aktivitas masyarakat lainnya.

Dari total 9.505 personel yang disiagakan, sebanyak 7.660 personel berasal dari Polri, 1.540 personel dari TNI, 135 petugas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta 170 personel pengamanan dalam atau Pamdal. Seluruh unsur tersebut ditempatkan sesuai kebutuhan pengamanan di lapangan untuk mendukung koordinasi antarlembaga dan mengantisipasi dinamika selama kegiatan berlangsung.

Berdasarkan informasi kepolisian, terdapat 52 agenda yang dijadwalkan berlangsung di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada hari tersebut. Jumlah itu terdiri atas 26 kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dan 26 kegiatan masyarakat lainnya. Banyaknya agenda yang berlangsung secara bersamaan membuat pengaturan personel perlu disesuaikan dengan lokasi, karakteristik kegiatan, serta kebutuhan keamanan di masing-masing titik.

Sejumlah lokasi yang menjadi perhatian pengamanan antara lain kawasan Silang Selatan Monas, Tugu Tani, Tugu Proklamasi, kompleks Gedung DPR/MPR RI, serta sejumlah kementerian dan lembaga pemerintahan. Penempatan petugas dilakukan untuk mengawal jalannya aksi sekaligus menjaga agar kegiatan masyarakat di sekitar lokasi tetap dapat berlangsung dengan aman dan tertib.

Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Dadang Hartanto menegaskan bahwa penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak warga negara yang harus dihormati dan difasilitasi. Karena itu, kehadiran aparat tidak semata-mata ditujukan untuk mengendalikan massa, tetapi juga memberikan pelayanan agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara aman sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dadang juga mengingatkan seluruh personel agar menjaga profesionalisme, mengendalikan emosi, serta mengutamakan komunikasi dan dialog dalam menghadapi situasi di lapangan. Setiap tindakan pengamanan harus dilakukan secara terukur, proporsional, dan sesuai prosedur operasional standar. Pendekatan tersebut diperlukan untuk mencegah kesalahpahaman, mengurangi potensi ketegangan, serta melindungi keselamatan peserta aksi dan masyarakat lainnya.

Selain pengamanan massa, petugas turut menyiapkan pengaturan lalu lintas secara situasional. Rekayasa arus kendaraan dapat diterapkan apabila terjadi kepadatan atau perubahan kondisi di sekitar lokasi demonstrasi. Pengaturan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan situasi di lapangan agar mobilitas masyarakat tetap terjaga dan pengguna jalan dapat mengantisipasi kemungkinan hambatan perjalanan.

Sinergi antara Polri, TNI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan petugas pengamanan dalam menjadi bagian penting dari pelaksanaan pengamanan tersebut. Koordinasi lintas instansi diperlukan untuk memastikan informasi situasi dapat diterima dengan cepat, kebutuhan pengamanan ditangani secara tepat, serta pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan selama rangkaian kegiatan berlangsung.

Masyarakat yang hendak melintas di sekitar Monas, Tugu Tani, kawasan DPR/MPR RI, maupun lokasi kegiatan lainnya diimbau memperhatikan informasi lalu lintas dan arahan petugas. Pengguna jalan dapat menyesuaikan waktu perjalanan atau memilih jalur alternatif apabila terjadi kepadatan. Peserta demonstrasi juga diharapkan menyampaikan aspirasi secara damai, menghormati hak pengguna ruang publik lainnya, dan mengikuti ketentuan yang berlaku.

Pengerahan 9.505 personel gabungan tersebut merupakan langkah pengamanan untuk menghadapi agenda demonstrasi dan kegiatan masyarakat pada 20 Oktober 2026. Kepolisian menempatkan penghormatan terhadap hak menyampaikan pendapat, keselamatan warga, serta kelancaran aktivitas publik sebagai bagian dari perhatian utama dalam pelaksanaan tugas. Perkembangan situasi dan penerapan rekayasa lalu lintas tetap menyesuaikan kondisi aktual di lapangan.

Jurnalis : Rika Anggun Lestari