Kortastipidkor Polri dan Polda Sumsel Sita 44 Aset Senilai Rp286,27 Miliar dalam Kasus Pembiayaan LPEI

Kortastipidkor Polri dan Polda Sumsel Sita 44 Aset Senilai Rp286,27 Miliar dalam Kasus Pembiayaan LPEI

Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri bersama Polda Sumatera Selatan menyita 44 objek aset berupa tanah dan bangunan dengan nilai keseluruhan mencapai Rp286,27 miliar. Penyitaan tersebut merupakan bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas pembiayaan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) pada periode 2012 hingga 2016.

Pengamanan aset itu disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Presisi Mapolda Sumsel, Palembang. Penyidik juga telah memasang plang penyitaan secara serentak di sejumlah wilayah sejak pekan sebelumnya sebagai penanda bahwa aset tersebut berada dalam status sitaan.

Dari total aset yang diamankan, sebanyak 38 objek berada di wilayah Sumatera Selatan dengan nilai sekitar Rp24,27 miliar. Rinciannya meliputi tiga bidang tanah di Kota Palembang senilai Rp3,93 miliar, enam objek di Kota Prabumulih senilai Rp7,08 miliar, serta 29 objek di Kabupaten Ogan Ilir dengan nilai Rp13,25 miliar.

Enam objek lainnya berada di luar Sumatera Selatan. Aset tersebut terdiri atas dua objek di Jakarta Selatan senilai Rp248,7 miliar, satu objek di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, senilai Rp4,3 miliar, satu objek di Kota Tangerang senilai Rp2,5 miliar, serta dua objek di Kota Depok senilai Rp6,5 miliar.

Dalam penyidikan, perkara ini bermula dari pemberian fasilitas pembiayaan LPEI kepada PT Duta Sarana Tehnology yang menyisakan kewajiban macet sebesar 9 juta dolar Amerika Serikat. Kondisi tersebut diduga berkaitan dengan kelalaian dalam pemeriksaan kelayakan pembiayaan dan penilaian risiko.

Selanjutnya, LPEI kembali memberikan fasilitas pembiayaan kepada PT Maxima Inti Finance sebesar 47,5 juta dolar Amerika Serikat melalui 17 kali pencairan. Penyidik menduga pembiayaan tersebut digunakan untuk menutupi pembiayaan bermasalah sebelumnya, tanpa didukung verifikasi dokumen dan jaminan yang memadai.

Berdasarkan dua laporan polisi tertanggal 22 Januari 2025, penyidik telah menetapkan enam orang sebagai tersangka. Lima orang berasal dari unsur internal LPEI, masing-masing berinisial FH, NH, DSD, IS, dan AS. Sementara satu tersangka lainnya berinisial DM merupakan Direktur Utama PT Maxima Inti Finance pada saat peristiwa berlangsung.

Kabagops Kortastipidkor Polri Kombes Pol. Ahmad Yusuf Afandi, S.H., S.I.K., M.M. menegaskan bahwa penyitaan yang dilakukan secara serentak di sejumlah wilayah merupakan bagian dari upaya pengamanan aset dalam proses penegakan hukum. Ia menyatakan seluruh kegiatan di lapangan dilaksanakan secara aman, tertib, dan terukur sebagai bentuk komitmen Polri dalam menyelamatkan keuangan negara.

Sementara itu, Kasubdit 1 Penindakan Kortastipidkor Polri Kombes Pol. Danny Haposan ABS Sianipar, S.I.K., M.H. menyampaikan bahwa penyidik masih menelusuri aset lain yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut. Ia juga menegaskan bahwa proses penyidikan tetap memperhatikan asas praduga tak bersalah serta hak hukum para tersangka.

Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H. menyatakan bahwa pihaknya mendukung langkah penegakan hukum Kortastipidkor Polri, khususnya dalam pengamanan aset yang berada di wilayah Sumatera Selatan. Dukungan tersebut menjadi bagian dari kerja sama antarsatuan dalam penanganan perkara.

Penyitaan 44 aset ini diharapkan dapat menjaga barang-barang yang berkaitan dengan perkara agar tidak dialihkan selama proses hukum berjalan. Penyidik juga terus melakukan penelusuran aset lainnya untuk mendukung upaya pemulihan kerugian keuangan negara, dengan tetap menjalankan proses secara profesional dan sesuai ketentuan hukum.

Jurnalis : Damara Rizky Elisyah