IKN Resmi Miliki Polresta, AKBP Supriyanto Ditunjuk Menjadi Kapolresta Pertama

IKN Resmi Miliki Polresta, AKBP Supriyanto Ditunjuk Menjadi Kapolresta Pertama

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) resmi membentuk Kepolisian Resor Kota (Polresta) di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Pembentukan satuan kewilayahan baru tersebut menjadi tonggak penting dalam memperkuat sistem keamanan dan pelayanan kepolisian di ibu kota baru Indonesia yang saat ini terus berkembang sebagai pusat pemerintahan nasional. Bersamaan dengan pembentukan Polresta IKN, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menunjuk AKBP Supriyanto sebagai Kapolresta pertama di kawasan tersebut.

Penunjukan AKBP Supriyanto merupakan bagian dari kebijakan mutasi besar-besaran yang dilakukan Kapolri terhadap 1.121 personel Polri melalui sejumlah Surat Telegram yang diterbitkan pada 25 Juni 2026. Mutasi tersebut tidak hanya mencakup pergantian pejabat utama dan kepala satuan wilayah, tetapi juga menjadi bagian dari penataan organisasi Polri guna menyesuaikan kebutuhan pelayanan keamanan di berbagai daerah yang terus berkembang, termasuk kawasan IKN.

Sebelum dipercaya memimpin Polresta IKN, AKBP Supriyanto menjabat sebagai Wakil Direktur Polisi Air dan Udara (Wadir Polairud) Polda Kalimantan Timur. Perwira menengah lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun 2003 tersebut dikenal memiliki pengalaman panjang bertugas di wilayah Kalimantan Timur, termasuk pernah menjabat sebagai Kapolres Penajam Paser Utara. Pengalaman tersebut dinilai menjadi bekal penting mengingat wilayah Penajam Paser Utara merupakan salah satu daerah penyangga utama pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Pembentukan Polresta IKN dilakukan sebagai respons terhadap semakin meningkatnya aktivitas pembangunan dan bertambahnya jumlah aparatur sipil negara, pekerja konstruksi, pelaku usaha, hingga masyarakat yang beraktivitas di kawasan ibu kota baru. Dengan semakin kompleksnya dinamika sosial dan ekonomi di wilayah tersebut, kebutuhan akan pelayanan kepolisian yang lebih optimal menjadi salah satu prioritas pemerintah.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, menjelaskan bahwa pembentukan Polresta IKN merupakan langkah strategis untuk memperkuat pelayanan kepolisian sekaligus menyesuaikan struktur organisasi dengan perkembangan wilayah dan tantangan keamanan yang semakin dinamis. Menurutnya, keberadaan Polresta akan meningkatkan efektivitas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), pelayanan publik, penegakan hukum, serta perlindungan kepada seluruh masyarakat yang berada di kawasan IKN.

Selain membentuk Polresta IKN, Polri juga melakukan penataan organisasi melalui pembentukan empat Polres Tipe D baru di sejumlah daerah, yakni Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Konawe Kepulauan, dan Kabupaten Banggai Laut. Di saat yang sama, beberapa Polres Tipe D lainnya juga ditingkatkan statusnya menjadi Polresta sebagai bagian dari penguatan organisasi kepolisian di tingkat kewilayahan.

Keberadaan Polresta IKN diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus mendukung kelancaran proses pembangunan ibu kota negara baru. Kawasan IKN diproyeksikan menjadi pusat pemerintahan Indonesia dengan berbagai fasilitas strategis yang memerlukan sistem pengamanan modern, terintegrasi, dan mampu mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan di masa depan.

Sebagai Kapolresta pertama, AKBP Supriyanto akan memimpin jajaran kepolisian yang bertugas mengawal keamanan seluruh aktivitas di kawasan IKN, mulai dari pembangunan infrastruktur, pengamanan aset negara, pelayanan kepada masyarakat, hingga mendukung penyelenggaraan pemerintahan ketika proses perpindahan pusat pemerintahan berlangsung secara bertahap.

Pembentukan Polresta IKN juga mencerminkan kesiapan Polri dalam mengikuti percepatan pembangunan nasional. Dengan struktur organisasi yang lebih kuat dan personel yang memiliki pengalaman di wilayah Kalimantan Timur, diharapkan pelayanan kepolisian di Ibu Kota Nusantara dapat berjalan secara profesional, modern, serta mampu memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat maupun seluruh aktivitas pemerintahan di ibu kota baru Indonesia.

Jurnalis : Raka