Kecam Dugaan Korupsi Dana Pakan Satwa KBS, Rajiv: Kerugian Bukan Sekadar Uang Negara

Kecam Dugaan Korupsi Dana Pakan Satwa KBS, Rajiv: Kerugian Bukan Sekadar Uang Negara

Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv mengecam dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan dana pengadaan pakan satwa di Kebun Binatang Surabaya (KBS). Kasus tersebut menjadi perhatian karena dana yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pakan dan menjaga kesejahteraan satwa diduga diselewengkan untuk kepentingan pribadi.

Dugaan korupsi tersebut disebut berkaitan dengan dana pakan satwa yang nilainya mencapai sekitar Rp10,2 miliar. Dalam perkara ini, dugaan penyimpangan dilakukan melalui pembuatan bukti transaksi fiktif. Praktik tersebut dinilai tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga dapat memberikan dampak langsung terhadap keberlangsungan pengelolaan satwa yang berada di KBS.

Rajiv menilai persoalan tersebut harus dilihat secara lebih luas. Menurutnya, apabila dana yang dialokasikan untuk kebutuhan pakan satwa diselewengkan, maka dampaknya tidak berhenti pada hilangnya uang negara. Ada tanggung jawab terhadap makhluk hidup yang ikut terdampak karena anggaran yang semestinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka justru diduga disalahgunakan.

Ia menegaskan bahwa pengelolaan kebun binatang membutuhkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Ketersediaan pakan merupakan salah satu kebutuhan paling mendasar dalam pengelolaan satwa. Karena itu, penggunaan anggaran untuk keperluan tersebut harus mendapatkan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi penyimpangan.

Menurut Rajiv, penegakan hukum terhadap dugaan korupsi tersebut harus dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Aparat penegak hukum diharapkan dapat mengungkap seluruh pihak yang terlibat serta menelusuri bagaimana mekanisme penyimpangan dana tersebut berlangsung. Langkah tersebut penting untuk memastikan kasus serupa tidak kembali terjadi di kemudian hari.

Selain aspek hukum, persoalan ini juga menjadi momentum untuk melakukan evaluasi terhadap sistem pengelolaan Kebun Binatang Surabaya. Pengelolaan anggaran, pengadaan kebutuhan pakan, hingga mekanisme pengawasan harus diperkuat agar seluruh dana yang tersedia benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.

Rajiv juga menyoroti pentingnya memastikan kesejahteraan satwa tetap menjadi prioritas utama dalam pengelolaan kebun binatang. Menurutnya, keberadaan satwa di lembaga konservasi bukan hanya menjadi aset daerah atau daya tarik wisata, tetapi juga memiliki nilai konservasi dan edukasi yang harus dijaga.

Dugaan penyalahgunaan dana pakan tersebut pun diharapkan menjadi perhatian serius bagi seluruh pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan lembaga konservasi. Pengawasan internal dan eksternal harus berjalan secara efektif sehingga potensi penyimpangan dapat dicegah sejak awal.

Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa pemberantasan korupsi tidak semata-mata bertujuan menyelamatkan keuangan negara. Dalam konteks pengelolaan fasilitas konservasi, penyimpangan anggaran dapat menimbulkan dampak yang lebih luas, termasuk terhadap keberlangsungan program konservasi dan kesejahteraan satwa.

Karena itu, proses hukum terhadap dugaan korupsi dana pakan KBS diharapkan dapat berjalan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masyarakat juga menunggu adanya kejelasan mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut serta langkah perbaikan tata kelola agar pengelolaan KBS dapat berjalan lebih transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan konservasi.

Jurnalis : Danilo Fernandes